Komentar Fadli Zon Soal Penundaan Revisi UU tentang Terorisme

Komentar Fadli Zon Soal Penundaan Revisi UU tentang Terorisme

Apabila definisi ini tidak diperhatikan dengan baik, kemungkinan salah tangkap bisa saja terjadi (Foto: Fadli Zon - RAKYATKU NEWS).

JAKARTA, dawainusa.com – Revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih mengalami penundaan di DPR. Hal itu terjadi karena, sampai saat ini, definisi tentang terorisme itu sendiri masih menjadi polemik.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon, persoalan definisi ini menjadi penting agar ada pedoman bagi Polri untuk dapat menindak setiap terduga teroris. Sebab, apabila tidak diperhatikan dengan baik, kemungkinan salah tangkap bisa saja terjadi.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Revisi UU Terorisme Lambat Karena Salah Pemerintah

“Masalah definisi terorisme supaya orang itu tidak mudah dituduh sebagai teroris. Jadi harus ada kejelasan kita bicara teroris. Selama ini orang seenaknya saja ditangkap bahkan orang yang berpendapat saja bisa ditahan, ini negara juga tidak jelas hukumnya,” kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Selasa (15/5).

Fadli menegaskan, penundaan revisi UU tersebut demi ketepatan definisi ini dilakukan agar dalam penerapannya nanti UU tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Ia juga khawatir apabila definisi terorisme dalam UU ini tidak diperhatikan dengan baik, kemungkinan UU ini dipakai oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik mereka akan sangat besar.

“Jangan dijadikan ini sebagai alat melanggar HAM. Jangan juga dipakai untuk kepentingan politik, dipakai untuk kepentingan di luar pemburuan teroris,” tutur Fadli Zon.

Peran BIN Mesti Dimaksimalkan

Selain mengatakan demikian, Fadli Zon juga menyingung soal peran Badan Inteligen (BIN). Menurut dia, peran BIN dalam pengumpulan informasi dan jaringan terduga teroris mesti dimaksimalkan. BIN, tegas Fadli, mesti bekerja secara optimal dalam mendeteksi para teroris agar tidak terjadi salah tangkap.

“Bisa dilakukan preventif kalau ada bukti-bukti yang kuat. Kalau tidak ada bukti ya tidak perlu ditangkap. Tidak semua orang yang pulang dari Suriah itu teroris,” ungkap Fadli.

Baca juga: Indonesia Darurat Terorisme, Ini Perintah Presiden Joko Widodo

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan, definisi terorisem itu sangat penting untuk menghindari segala bentuk sikap semena-mena dan represif kepada masyarakat. Sebab, jelas dia, jangan sampai penindakan aparat itu justru menjadi teror bagi masyarakat Indonesia.

“Dengan alasan terorisme semua bisa ditangkap tanpa alasan yang jelas. Apakah kita akan melegalkan kembali sikap otoriter dalam dalih melawan terorisme,” tutur Hidayat.

“Sesungguhnya tanpa adanya RUU, polisi terbukti berkali-kali bisa menangkap teroris dan bisa menyelesaikan masalah teroris. Seharusnya bisa preventif tanpa adanya RUU,” lanjut Hidayat.

Maraknya Terorisme, Karena Lambannya Revisi UU?

Adapun sebelumnya, Fadli Zon juga menjelaskan, aksi terorisme seperti yang marak terjadi belakangan ini sama sekali bukan karena RUU tersebut belum dirampungkan. Menurut Fadli, masalah tersebut terjadi karena lemahnya keamanan dari pihak aparat kepolisian.

“Jangan seolah-olah karena gagal mengatasi, Undang-Undang yang disalahkan. Undang-Undang tentang anti terorisme itu sudah ada, jadi bukan kekosongan, Undang-Undang nya,” tutur Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/5).

“Yang sekarang ini RUU ini adalah revisi terhadap Undang-undang yang sudah ada itu. Jadi payung hukum sudah jelas. Cuma kan mereka ingin suatu kewenangan yang lebih, termasuk melakukan preventif action,” lanjut Fadli Zon.

Selama ini, demikian Fadli, pemerintah selalu sering menunda rapat pembahasan bersama DPR. Untuk itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi agar jangan menyalahkan DPR terkait masalah terorisme ini.

Baca juga: Densus 88 dan Polda Sumsel Kembali Tangkap Dua Terduga Teroris

“Di masa-masa dulu Pemerintah yang selalu menunda-nunda rapat. Jadi dri pihak pemerintahlah yang lambat. Jadi saya kira harus dikoreksi Pernyataan Presiden Jokowi itu seolah-olah DPR yang lambat. Jadi pemerintah, mungkin Pak Jokowi harus ngecek sendiri aparaturnya. Bukan dri DPR,” tutur Fadli Zon.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, berbagai aksi teror yang akhir-akhir ini marak terjadi dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat disebabkan oleh lambannya pengesahan RUU Terorisme di DPR. Padahal, jelas Jokowi, pembahasan RUU Terorisme di DPR ini sudah berlangsung lama, yakni sudah memakan waktu lebih dari dua tahun.

“Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, Polri, untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan,” kata Jokowi setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Senin (14/5).

Karena itu, Jokowi mengatakan, apabila sampai akhir masa sidang berikutnya, yakni pada Juni 2018 DPR tidak juga mengesahkan RUU Terorisme tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). “Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu,” tegas Jokowi.*

COMMENTS