Koalisi Kerakyatan, Demokrat Godok Duet JK-AHY

Koalisi Kerakyatan, Demokrat Godok Duet JK-AHY

Poros ketiga pemilihan Presiden 2019 terus diwacanakan Partai Demokrat. Saat ini partai besutan SBY itu mengajukan Koalisi Kerakyatan dengan menggodok pasanga Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY). (Foto: JK-AHY - Kompas.com)

JAKARTA, dawainusa.com – Poros ketiga pemilihan Presiden 2019 terus diwacanakan Partai Demokrat. Saat ini partai besutan SBY itu mengajukan Koalisi Kerakyatan dengan menggodok pasanga Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY).

“Betul. JK-AHY ini salah satu opsi yang sedang Demokrat pikirkan untuk Koalisi Kerakyatan. Ini pasangan ideal,” ungkap Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon kepada wartawan, Selasa (12/6).

Partai Demokrat diketahui memang tengah menaikan posisi tawar AHY yang saat ini menjabat sebgai ketua Kogasma Demokrat dan bertugas dalam pemenangan pemilu partai. Ada alasan Jansen menyebut pasangan JK-AHY ideal sebagai penantang bagi petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tua muda dan melambangkan sikap moderat dalam politik kita hari ini yang pecah bambu dan sudah sangat dalam jurang polarisasinya. Mungkin ini adalah salah satu opsi menyejukkan kembali Republik ini,” ucapnya.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

“Sumber panasnya keadaan ini kan dari politik, maka penyejuknya juga pasti dari Politik. Inilah salah satu opsi yang ditawarkan Demokrat untuk menyejukkan Indonesia. Dan pasangan JK-AHY ini juga kami yakin akan membuat Negara kita kembali punya wibawa di dalam dan luar negeri,” imbuhnya.

Jansen meyakini, JK-AHY bisa menjadi pasangan klop dalam memimpin negara. Kelebihan kedua tokoh beda generasi itu disebut bisa saling melengkapi.

“Karena pasangan ini paham betul konsep ketatanegaraan yang benar, mengelola Indonesia dalam perspektif berdiri di atas semua kelompok, Ekonomi dan hubungan internasional,” ucap Jansen.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat mewacanakan Koalisi Kerakyatan dalam upayanya mendorong poros ketiga. Partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meyakini koalisi ini bisa menyaingi Koalisi Keumatan yang  diusulkan Habib Rizieq Syihab (Gerindra-PKS-PAN-PBB) dengan koalisi pendukung petahana Presiden Joko Widodo.

“Ya Partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya. Tadi malam saya diskusi juga dengan Bapak Ketum ya arahannya begitu. Kita akan berupaya untuk membangun Poros Kerakyatan atau Poros Nusantara,” sebut Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahean.

Tentang Koalisi Kerakyatan

Ferdinand Hutahaean sebelumnya mengatakan, ide koalisi kerakyatan itu muncul dari rekaman perjalanan yang dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono ke berbagai daerah di Indonesia.

“Gagasan ini memang mengerucut atas prakarsa dari Pak SBY, tapi yang pasti nama ini muncul dari masyarakat, ketika Pak SBY dan AHY turun ke bawah keliling nusantara,” kata Ferdinand seperti diberitakan Tempo, (10/6).

Baca juga: PDIP Lirik AHY Jadi Cawapres, PSI Usulkan Jadi Menteri Pertahanan

Ferdinand mengatakan koalisi itu tercetus setelah pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab di Mekkah. Padahal sebelumnya Gerindra disebut-sebut berniat mendekati Partai Demokrat terkait kemungkinan koalisi.

FPI menyatakan Demokrat sengaja tak diajak karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memenjarakan Rizieq Shihab. Seusai pertemuan Prabowo dan Rizieq, kata Ferdinand, SBY langsung menginstruksikan agar partai mengambil sikap dengan membentuk poros baru yang dinamakan poros kerakyatan atau poros nusantara.

Koalisi Kerakyatan Sulit Terbentuk

Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, Koalisi Kerakyatan yang digagas Partai Demokrat untuk menghadapi Pilpres 2019 sulit untuk diwujudkan. Ari kemudian mengemukakan empat alasannya.

“Pertama, (Partai) Demokrat dengan 10,9 persen perolehan kursi membutuhkan dua partai lagi untuk aman memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden,” kata Ari melalui pesan singkat, Senin (11/6).

Baca juga: AHY Akui Jokowi Kandidat Terkuat, Sinyal Koalisi Demokrat?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Ari berpendapat, partai-partai yang akan diajak koalisi oleh Partai Demokrat, seperti PKB, PKS, dan PAN akan meminta power sharing yang lebih menguntungkan. Hal ini akan mempersulit Partai Demokrat, karena PKB, PKS, dan PAN terbilang cair dan dapat memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Partai mana yang akan diajak koalisi oleh (Partai) Demokrat, tentu PKB, PKS, dan PAN minta posisi tawar yang tinggi,” tutur dia.

Kedua, Ari memaparkan, terbentuknya koalisi hanya mungkin terjadi jika koalisi Partai Gerindra-PAN dengan gagasan mengusung duet Prabowo-Amien Rais, atau sebaliknya, bisa diterima.

“Jika kedua partai tersebut bisa dipastikan terjadi (koalisi), hal ini membawa posisi PKS yang ditinggalkan akan membuka peluang untuk merapat ke koalisi ketiga yang diinisiasi Demokrat (koalisi kerakyatan),” kata dia.

Ketiga, kata dia, arah dan sikap PKB akan menentukan terbentuknya Koalisi Kerakyatan. Meski belum menentukan sikap, ada kemungkinan PKB akan merapat ke Jokowi. PKB sendiri saat ini mewacanakan duet Jokowi-Muhaimin Iskandar.

“Hanya mungkin jika Demokrat bisa meyakinkan PKB untuk mengiyakan tawaran Demokrat, karena sekarang posisi politik PKB yang masih condong kuat ke koalisi pendukung Jokowi,” kata dia.

Keempat, tutur Ari, Partai Demokrat harus bisa mengombinasikan lobi politik dengan “logistik” yang kuat kepada parpol yang belum menentukan arah koalisi pada Pilpres 2019.

“Sanggup menyediakan logistik politik yang kuat untuk menyakinkan calon mitra partai tersebut untuk diajak Koalisi Kerakyatan,” kata Ari.*

COMMENTS