Klaim PA 212: Istana Dibenci jika Rizieq Shihab Tak Dibela

Klaim PA 212: Istana Dibenci jika Rizieq Shihab Tak Dibela

Menurut Khaththath, selama ini umat Islam sangat kecewa dan istana dibenci karena dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan para aktivis gerakan PA 212. (Foto: Habib Rizieq Shihab - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Sekretaris Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni (PA) 212 Muhammad Al Khaththath mengungkapkan maksud pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Minggu (22/4).

Menurut Khaththath, selama ini umat Islam sangat kecewa dan membenci Jokowi karena dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan para aktivis gerakan PA 212.

Karena itu, mereka meminta agar Jokowi mesti menghentikan hal tersebut, yakni dengan mencabut status tersangka dari pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Ia mengatakan, Jokowi harus membebaskan Rizieq dan membantu dia agar segera kembali ke Indonesia tanpa ada intimidasi apapun. Jika Jokowi tidak melakukan demikian, jelas Khaththath, hal itu pasti akan merugikan Jokowi.

Baca juga: Penjelasan Presiden Jokowi terkait Pertemuannya dengan PA 212

“Sekarang saya kembalikan ke Presiden. Bapak yang merugi kalau tidak menghentikan kriminalisasi ulama. Selama Habib Rizieq masih  berada di Mekah, dikriminalisasi, maka Presiden masih dibenci oleh umat,” jelas Khaththath sep erti diberitakan CNN, Kamis (26/4).

Tidak Bicara Timbal Balik Politik

Selain mengatakan demikian, Khaththath juga menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut mereka tidak membahas soal timbal balik politik apabila permintaan mereka dikabulkan. Ia menerangkan, pertemuan itu hanya bermaksud untuk meminta penghentian kriminalisasi terhadap ulama.

Menurut Khaththath, gerakan 212 tidak akan pernah berhenti walaupun Jokowi telah mengabulkan permintaan mereka itu. Selama pemerintah tidak menjamin kebenaran, jelas Khaththath, mereka tidak akan pernah berhenti untuk bergerak dan mengkritiknya.

Baca juga: Pilpres 2019: Alumni 212 Tuntut Prabowo Terapkan Hukum Islam

“Posisi ulama tetap amar maruf nahi munkar. Lihat saja besok. Kalau kami melempem, ya kami masuk angin. Tetapi kami tetap dalam pendirian berjuang memperlihatkan kebenaran. Kalau ada yang salah, kami akan colek. Kalau enggak, kami enggak akan colek,” jelas Khaththath.

Untuk diketahui, Rizieq Shihab yang dianggap mendapatkan kriminalisasi dari pemerintah Jokowi itu sampai saat ini masih berada di Arab Saudi sejak Mei 2017 silam. Ia dikabarkan tidak kembali ke Indonesia untuk menghindari proses hukum kepada dirinya atas dugaan melakukan chatting berkonten pornografi melalui media sosial WhatsApp.

Sementara itu, Khaththath sendiri juga dijerat polisi terkait kasus dugaan makar. Sampai saat ini, ia berstatus sebagai tersangka makar. Hal ini juga sempat diadukannya kepada Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Harus Menempuh Jalan Hukum

Menanggapi permintaan pihak PA 212 kepada Jokowi tersebut, pengamat politik Ray Rangkuti dan Politikus Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily angkat bicara. Mereka mengatakan, Khaththath dan ulama-ulama yang dianggap telah dikriminalisasi oleh pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah mereka melalui jalan hukum.

Mereka menegaskan, sebagai warga negara yang baik, Khaththath dan para ulama tersebut seharusnya mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia seperti menyerahkan penyelesaian segala persoalan mereka di hadapan para penegak hukum. Karena mereka bisa mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan status tersangka yang menjerat mereka.

Baca juga: Pilpres 2019, Mungkinkah Gerindra dan PKS Berkoalisi?

Selain itu, mereka juga menilai, langkah yang mereka ambil itu, yaitu meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Rizieq Shihab, sama sekali tidak tepat. Sebab, jelas mereka, Jokowi sama sekali tidak bisa mengintervensi atau mencampuri proses hukum karena hal itu sangat bertentangan dengan fungsi Jokowi sebagai presiden. “Kalau Presiden melakukan itu maka hal itu adalah bentuk abuse of power,” tutur Ace.

“Sebaiknya para ulama menempuh jalur hukum buat membuktikan apakah tuduhan kepada mereka selama ini. Kalau terbukti keliru di pengadilan, maka itu justru akan merugikan pak Jokowi,” ungkap Rangkuti.*

COMMENTS