Ketua Perludem: Jangan Sampai Daerah Dipimpin oleh Tersangka KPK

Ketua Perludem: Jangan Sampai Daerah Dipimpin oleh Tersangka KPK

Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali mengingatkan agar daerah jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka KPK. (Foto: Ketua Perludem Titi Anggraini - Bawaslu.go.id).

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta kepada seluruh masyarakat agar jangan memilih calon kepala daerah (cakeda) yang telah ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Ia menegaskan, setiap masyarakat wajib memilih pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas demi menyelamatkan negara dari bahaya korupsi.

“Jangan sampai daerah kita dipimpin oleh orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, gunakan preferensi dari hasil kerja KPK untuk memilih pemimpin bersih,” tutur Anggraini dalam diskusi ‘Mewujudkan Pilkada 2018 yang Berintegritas’ di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (21/3).

Menurut Anggraini, cakeda yang ditetapkan sebagai tersangka KPK sama sekali tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau seandainya mereka jadi pemimpin, terangnya, hal itu hanya akan memperparah keberadaan negeri ini.

“Pemilih diharapkan memilih berdasarkan preferensi, gunakan rekam jejaknya sebagai dasar untuk memilih, apakah terjerat korupsi KPK ataukah tidak,” tegas Anggraini.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk terus mendukung kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi di negeri ini. Masyarakat, kata dia, harus selalu mendorong KPK untuk memeriksa setiap cakeda yang terindikasi melakukan praktik korupsi.

“KPK itu bukan membidik calonnya, tapi mereka membidik praktik korupsinya. KPK telah berkontribusi di dalam menyelamatkan hasil Pilkada, agar Pilkada berintegritas,” tuturnya.

Baca juga: KPK Sebut 90% Kepala Daerah Jadi Tersangka

Adapun sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa cakeda sebagai tersangka korupsi. Mereka ialah calon petahana Bupati Jombang Nyono Suharli yang ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari lalu.

Nyono diduga menerima suap dari hasil pungutan liar (pungli) terhadap dana kapitasi sebesar Rp434 juta di 34 puskesmas, yang dikumpulkan sejak Juni 2016.

Selain Nyono, sepekan kemudian, KPK juga berhasil menetapkan calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, yakni dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 Februari lalu. Marianus Sae yang juga menjabat sebagai Bupati Ngada itu diduga menerima suap sebesar Rp4,1 miliar.

Dua hari kemudian, KPK juga berhasil menetapkan calon petahana Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumingsih sebagai tersangka. Imas diduga telah menerima suap terkait perizinan pendirian pabrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Tidak berhenti di situ, baru-baru ini KPK juga menetapkan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka korupsi, yakni pada 16 Maret lalu.

Ia diduga terlibat dalam korupsi pengadaan Lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009. Beberapa minggu sebelum penangkapan Ahmad, KPK sudah lebih dulu mencokok lima calon kepala daerah lainnya.

Cakeda Tersangka KPK Harus Digugurkan

Banyaknya cakeda yang dinyatakan sebagai tersangka KPK menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, dalam aturan Pilkada, meskipun seorang cakeda telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, ia tetap memiliki hak untuk maju bertarung dalam Pilkada.

Aturan Pilkada tersebut kemudian mendapat tanggapan dari antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Gregorius Neonbasu.

Ia menilai, seharusnya cakeda yang terjerat skandal korupsi digugurkan dari pencalonannya dalam Pilkada. Langkah tersebut menurutnya sangat penting untuk menjaga kepentingan bersama.

“Dari perspektif antropologi pemerintahan, maka sebaiknya calon yang terjerat kasus hukum digugurkan saja, demi keamanan dirinya sendiri dan terlebih demi kepentingan masyarakat umum,” terang Rohaniwan Katolik itu di Kupang, Selasa (20/3).

“Saya pikir sederhana saja, yang calon itu jika menang maka akan menjadi pemimpin dan pelayan. Bagaimana orang tersebut mau memimpin dan melayani dengan baik, jika terjerat kasus hukum,” tambahnya.

Baca juga: Rohaniwan Katolik: Calon Kepala Daerah yang Korupsi Seharusnya Digugurkan

Ia mengatakan, para penyelenggara Pilkada seharusnya tidak bisa berpatok pada Undang-Undang (UU) yang ada, yakni UU yang membenarkan seorang tersangka tetap berhak untuk mengikuti Pilkada. UU, kata dia, harus konsisten terhadap kebenaran.

“Menurut saya, harus ada patokan undang-undang atau aturan pengganti UU yang benar dan konsisten. Benar artinya jika memilih pemimpin maka harus bersih. Bersih dalam arti jika sudah diketahui tidak bersih, ya diganti saja,” ungkap Neonbasu.

Selain itu, ia juga berpandangan, maraknya kasus korupsi cakeda mesti menjadi perhatian dan tanggung jawab partai politik. Dalam hal ini, terangnya, partai politik seharusnya tidak membiarkan tersangka korupsi tetap dipertahankan untuk maju dalam pertarungan Pilkada.

Partai politik, demikian Neonbasu, harus berani membatalkan calon seperti itu dan menggantikannya dengan calon lain yang tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. “Maka itu, carilah sosok atau citra calon pemimpin yang tidak terjerat kasus hukum,” tuturnya.

Langkah KPK Menimbulkan Kontroversi

Sementara, di lain sisi, penetapan tersangka bagi cakeda tersebut juga sempat menimbulkan kontroversi publik. Ada beberapa pihak yang mengungkapkan tidak sepakat dengan langkah KPK untuk melakukan proses hukum kepada cakeda yang diduga korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, misalnya, meminta KPK untuk menunda proses hukum terhadap cakeda yang terindikasi melakukan praktik korupsi.

Permintaan penundaan itu sendiri dilakukan pemerintah dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Wiranto menjelaskan, sebenarnya permintaan penundaan itu dilakukan tidak berarti untuk menghambat KPK dalam upayanya memberantas korupsi.

Baca juga: KPK yakin Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka Tidak Akan Dipilih

Meski demikian, permintaan dan alasan Wiranto tersebut menuai banyak komentar bernada tidak setuju. Banyak pihak yang mengkritik bahwa langkah Wiranto itu sangat tidak tepat dan menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Karena itu, KPK sendiri tidak menerima langkah itu dan berkomitmen untuk tetap meneruskan proses hukum terhadap para kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk proses hukum, tentu saja KPK di bidang penindakan tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumnya adalah hukum acara pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, sepanjang ada aturan di sana, maka kita akan proses,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/3).*

COMMENTS