Ketua DPR: Kapal Asing Pencuri Ikan Harusnya Tidak Ditenggelamkan

Ketua DPR: Kapal Asing Pencuri Ikan Harusnya Tidak Ditenggelamkan

Ketua DPR RI menilai, kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal tidak tepat dan seharusnya berbagai kapal asing ilegal tersebut tidak ditenggelamkan. (Foto: Ketua DPR Bambang Soesatyo - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal Menteri Susi kembali disoroti oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo saat mengikuti seminar nasional “Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan” di Jakarta, Senin (19/3).

Menurut Bambang, langkah Menteri Kelautan dan Perikanan itu sama sekali tidak tepat. Ia menilai, seharusnya berbagai kapal asing ilegal tersebut tidak ditenggelamkan, melainkan diberikan secara gratis kepada para nelayan Indonesia.

“Harusnya kapal tidak ditenggelamkan, tetapi diberikan kepada nelayan gratis untuk penghidupan mereka,” ujar Bambang di Gedung BPK RI.

Baca juga: Menteri Susi: Tidak Akan Takut Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Ia menegaskan, kebijakan penenggelaman kapal mesti diimbangi dengan perhatian khusus pada kesejahteraan nelayan. Bagi Bambang, apabila hal tersebut berdampak signifikan bagi kesejahteraan nelayan, DPR pasti akan mendukung sepenuhnya. “Kalau perlu tiap hari ribuan kapal kita tenggelamkan,” tuturnya.

Bambang juga menilai, kebijakan tersebut sejauh ini tidak memiliki pengaruh bagi kesejahteraan nelayan. Justru yang terjadi, kata dia, ialah banyak nelayan yang mengeluh secara khusus karena kebijakan Menteri Susi yang melarang menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

Karena itu, Bambang mengungkapkan, pihaknya akan segera memanggil dan membicarakan hal ini dengan Menteri Susi dan membahas solusi yang terbaik untuknya.

Kapal Asing Pencuri Ikan Tetap Ditenggelamkan

Kebijakan Menteri Susi terkait penenggelaman kapal asing ilegal memang sejak lama sudah menjadi bahan bincangan kontroversial. Tidak cuma Bambang, banyak pihak lainnya yang juga telah melayangkan sikap tidak setuju terkait kebijakan tersebut.

Pada Januari lalu misalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tidak akan ada lagi peristiwa penenggelaman kapal. Pemerintah, terang Luhut, hanya akan berfokus pada peningkatan produksi guna memperkuat ekspor.

“Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” kata Luhut di Jakarta, Senin (08/01).

Baca juga: Penenggelaman Kapal Ilegal, Susi Dilarang Luhut Namun Dipuji Jokowi

Meski banyak pihak yang tidak sepakat dengan kebijakannya itu, Menteri Susi sendiri menegaskan tetap konsisten dengan langkahnya tersebut. Ia mengatakan, dirinya tetap akan menenggelamkan setiap kapal yang mencuri ikan di perairan laut Nusantara.

Menteri Susi kemudian menyarankan kepada pihak yang berkeberatan atas kebijakannya itu untuk menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.

“Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” pungkasnya.

Penenggelaman Sesuai Perintah UU

Susi mengaku, kebijakan penenggelaman kapal tersebut sama sekali bukan ide pribadinya serta tidak tanpa dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut, terangnya, telah diatur atau sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dalam Pasal 69 ayat (1) dikatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolahan perikanan Indonesia.

Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 69 ayat (4) yang menyebut bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Baca juga: Kata Susi Soal Larangan Luhut Tenggelamkan Kapal Asing

Selama ini, jelas Susi, penenggelaman kapal hampir 90 persen dilakukan setelah mendapat keputusan dari pengadilan. Penenggelam itu, kata dia, merupakan perintah pengadilan. Ia hanya bertugas menjalankan perintah tersebut dengan menghancurkan serta menenggelamkan kapal yang ada.

Selain itu, ia juga mengajak semua pihak agar tidak melihat kapal tersebut sebagai alat bukti kejahatan semata. Kapal-kapal ilegal tersebut, ungkapnya, harus dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan.

“Kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman,” tegas Susi.*

COMMENTS