Ketua DPD RI OSO Minta KPU Patuhi Undang-Undang Pemilu

Ketua DPD RI OSO Minta KPU Patuhi Undang-Undang Pemilu

Terkait perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal PKPU tersebut, OSO sendiri enggan berkomentar (Foto: Oesman Sapta Odang alias OSO - ist)

JAKARTA, dawainusa.com –  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) meminta KPU agar tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu merupakan tanggapan OSO terhadap aturan KPU yang berisi larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif.

“Kalau saya tentu UU, karena KPU di bawah perintah UU,” ujar Ketua Umum Partai Hanura ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

Untuk Partai Hanura sendiri, jelas OSO, mereka tidak mungkin akan mencalonkan seorang mantan narapida korupsi untuk menjadi anggota legislatif. Sebab, di internal Hanura, ada standar-standar tertentu yang menyatakan bahwa seorang mantan terpidana korupsi tidak bisa maju dalam Pileg.

Baca juga: Soal PKPU, Jusuf Kalla Beda Pendapat dengan Presiden Jokowi

“Kalau Hanura sendiri itu yang jelas kalau karakter, karakternya saja jelek jangankan narapidana, karakter jelek saja saya akan tolak jadi caleg,” kata dia.

Terkait perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal PKPU tersebut, OSO sendiri enggan berkomentar.

“Ini nanti saya mau tanya sama JK dan Pak Jokowi dulu, supaya saya bisa menjawab dengan pas. Kalau nanti saya jawab si A si B nanti saya bisa seolah-olah mengadu domba mereka berdua,” tutur OSO.

Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sendiri menegaskan, mereka tetap akan menerapkan PKPU terkait larangan bagi mantan narapida korupsi untuk maju dalam Pileg 2019.

“Kan ini masih rapat konsultasi sama DPR. Nah kalau sudah selesai mungkin KPU butuh dua tiga hari buat rapikan semuanya. Buat yakinkan dasar-dasar yang menjadi pembuatan pasal itu, kalau sudah firm yakin, kirim ke Kemenkumham. Ya butuh dua-tiga hari,” tegas Arief.

Aturan KPU, Cegah Korupsi di Tubuh Legislatif

Aturan KPU terkait larangan mantan napi korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif ini memang sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (22/5).

Dari rapat tersebut dihasilkan, mantan narapidana korupsi tetap diberikan izin untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Akan tetapi, hasil rapat tersebut mendapat tanggapan negatif dari pihak KPU sebagaimana dinyatakan oleh Arief Budiman.

Baca juga: Tolak PKPU Soal Larangan Eks Napi Jadi Caleg, DPR Dipertanyakan

Ia menjelaskan, keputusan KPU untuk menerbitkan aturan tersebut berkaca pada pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengungkapkan beberapa calon kepala daerah terseret kasus korupsi. Dengan peraturan seperti ini, KPU sebenarnya berusaha untuk mencegah terulangnya hal serupa terjadi di tubuh DPR.

“Sebetulnya itu merespons pada apa yang berkembang pada saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan dan ditetapkan, kemudian beberapa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Atas fakta-fakta tersebut, KPU kemudian melakukan pencegahan dari proses awal pencalegan,” kata Arief.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra. Ia mengatakan, aturan ini sebetulnya bertujuan untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. “Tentu saja, salah satunya menyuguhkan calon-calon yang terbaik,” kata dia.

Didukung Perludem dan ICW

PKPU ini juga mendapat tanggapan positif dari pihak Perludem. Melalui Direktur Eksekutif Perlundem Titi Anggraini, mereka menegaskan akan mendukung penuh dengan PKPU tersebut. Menurut Titi, apabila tetap ada penolakan terkait PKPU ini, hal itu dapat dilakukan melalui jalan uji materi atau judicial review di Mahkamah Agung (MA).

“Saya kira KPU tetap konsisten dan mengatur sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Justru di sinilah kemandirian KPU diuji. Apakah akan konsisten atau goyah. Pihak-pihak yang berkeberatan bisa menempuh upaya hukum uji materi ke MA sesuai ketentuan Pasal 76 UU 7/2017 tentang pemilu,” tegas Titi.

Dukungan terhadap PKUP ini juga sudah dilayangkan oleh pihak Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, aturan tersebut merupakan langkah progresif dan solutif untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi di negeri ini.

Baca juga: Sikap Jokowi Soal Larangan KPU Bagi Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

“Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Almas di Jakarta, Jumat (25/5).

Almas mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Mereka, jelas dia, mempunyai kewajiban untuk menghadirkan para calon wakil rakyat yang berintegritas seperti bebas dari praktik koruptif.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi itu tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif itu sama sekali tidak masuk akal.

Ia mengatakan, meskipun mantan napi korupsi tersebut telah menjalankan hukuman dan mengakui hal itu di hadapan publik, tetap tidak ada alasan bahwa ia memiliki hak untuk kembali mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman,” kata Almas.

Almas menegaskan, setiap aturan semestinya berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal sama juga berlaku soal aturan tentang Pemilu. UU Pemilu mesti dibuat untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang narapidana korupsi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai caleg sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, larangan yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

“Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi,” kata Almas.*

COMMENTS