Kasus Montara: Rakyat NTT Terbelah, Australia Masa Bodoh?

Kasus Montara: Rakyat NTT Terbelah, Australia Masa Bodoh?

Ada indikasi, warga Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban dari tumpahan minyak Montara tersebut akan terpecah belah oleh ulah pihak-pihak tertentu. (Foto: Daniel Sanda (kiri) bersama Ferdi Tanoni (kedua dari kanan) saat memberikan keterangan pers di Syndey, Australia usai mendaftar gugatan class action terhadap PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Syndey, Australia - ANTARA)

KUPANG, dawainusa.com – Muntahan minyak Montara di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2009 lalu menuai persoalan panjang hingga hari ini. Ada indikasi, warga Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban dari tumpahan minyak Montara tersebut akan terpecah belah oleh ulah pihak-pihak tertentu.

Adanya indikasi memecah belah itu diungkapkan oleh Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tonani. Ia menduga,  ada upaya terselubung yang sedang dimainkan oleh mantan Deputi I Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno untuk memecah belah rakyat NTT dalam menghadapi persoalan montara.

“Indikasi ini terlihat jelas dari upaya yang tengah dimainkan oleh Havas Oegroseno untuk memberikan CSR kepada rakyat korban sebagai kompensasi dari pencemaran Laut Timor,” kata Tanoni yang juga Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara kepada pers di Kupang, Senin (9/4).

Baca juga: Pemprov NTT Dorong Kerja Sama Pentas Seni kepada Dua Negara Ini

Menurut Tanoni, hal itu diketahui dari inisiatif Arif Havas Oegroseno yang pada 23 Maret 2018 mengundang CEO PTTEP Bangkok, Somporn Vongvuthipornchai untuk mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta guna membahas kompensasi kepada rakyat korban Montara dalam bentuk CSR tersebut yang dihadiri pula oleh Ketua Bappeda NTT I Wayan Darmawa.

“Pertemuan tersebut difokuskan pada bagaimana caranya membujuk lebih dari 100.000 rakyat korban di NTT untuk mau menerima dana bantuan sosial (CSR) dari PTTEP dan Australia tersebut,” katanya.

Apa yang dilakukan Havas bersama CEO PTTEP Bangkok itu menurut mantan agen imigrasi Australia itu merupakan salah satu bentuk dari upaya memecah belah rakyat korban Montara yang sedang mengadu nasibnya di Pengadilan Federal Sydney di Australia lewat gugatan “class action” sejak Agustus 2016.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2909 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 90, Pasal 9l ayat (l) dan Pasal 92 ayat (1) serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, merupakan hak masyarakat korban untuk melakukan tuntutan ganti rugi tentang kerugian sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi.

Atas dasar ketentuan tersebut, rakyat korban Montara serta pemerintah Provinsi NTT dan para bupati/wali kota di NTTsejak tahun 2012 telah memberikan dukungan dan kuasa penuh kepada Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara untuk melakukan advokasi terhadap kasus tumpahan minyak tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut berdasarkan pada kententuan Perpres No.109 Tahun 2006, juga memberikan dukungan penuh kepada Ketua tim advokasi rakyat korban Montara.

Sebagaimana diketahui hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 lalu. Selain itu, bencana tersebut ikut membawa dampak terhadap lesunya kehidupan para nelayan serta petani rumput laut yang hidup di wilayah pesisir NTT.

Ambil Alih Kewenangan

Ferdy Tonani juga mengungkapkan, ketika Arif Havas Oegroseno masih menjabat sebagai Deputy I Kementerian Koordinator Kemaritiman, ia  mengambil alih urusan pencemaran Laut Timor dari tangan Menteri Perhubungan dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas.

Hingga pertengahan tahun 2017 timbul persoalan dalam penanganan kasus pencemaran Laut Timor, maka Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan memimpin pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada tanggal 15 Agustus 2017.

Baca juga: Pemprov NTT Tawarkan Peluang Investasi di Bidang Kelautan kepada Tiga Negara

Guna mempercepat penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara ini dalam rapat koordinasi tersebut dibentuklah Satuan Tugas Montara dengan surat Menteri Koordinator Kemaritiman RI terdiri dari 4 orang tidak termasuk Arif Havas Oegroseno yang bertugas untuk memonitor, mencermati dan berdialog dengan semua pihak yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara.

Sejak diterbitkannya surat penugasan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Satuan Tugas Montara (Montara Task Force) telah melakukan dialog dengan Pemerintah Australia dan bersedia untuk bekerja sama menyelesaikan kasus Montara tersebut.

Bahkan, kata Tanoni, Havas malah membuat tim bayangan dengan menggunakan stafnya berangkat ke Australia dan Bangkok untuk memberikan informasi yang berbeda yang bertujuan untuk mengeliminir keputusan Menko Luhut Pandjaitan.

“Dalam kasus ini, kami minta Ketua Bappeda NTT agar tidak grasa grusu dengan dana CSR tersebut, tetapi berkoordinasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup NTT yang selama ini secara rutin mengikuti perkembangan Montara,” katanya.

Atas dasar itu, Tanoni meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda keberangkatan Arif Havas Oegroseno ke Jerman untuk segera diminta pertanggungjawaban dari upayanya untuk menjadikan kasus Montara seperti kasus Kedungombo Yogya tersebut.

Adapun Arif Havas Oegroseno kini telah dilantik menjadi Dubes Indonesia untuk Jerman. Ia dilantik  bersama 16 Dubes baru lainya oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2018 kemarin.

Sikap Masa Bodoh Australia

Australia dan Indonesia merupakan tetangga alami (natural neighbours) yang tidak bisa terbantahkan oleh siapa pun di muka bumi ini. Atas dasar itu, kedua negara terus membangun kerja sama serta menjaga hubungan baik demi stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan serta kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan.

Namun dalam kasus Montara, Ferdi Tonani mengatakan Australi sedang menutup mata. Hal ini terlihat dari sikap “masa bodoh” Australia terhadap kasus pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009 lalu.

Baca juga: KPU Soal Tempat Pelaksanaan Debat Kedua Pilgub NTT

Upaya kompensasi dan ganti rugi terhadap penderitaan rakyat Timor Barat di NTT sebagai dampak dari pencemaran tersebut, nyaris tak pernah digubris oleh Australia, meski bencana pencemaran minyak itu sudah berjalan lebih dari delapan tahun lamanya.

“Australia mengaku sebagai tetangga, sahabat dan negara pengagum HAM, namun memilih memalingkan muka dan tanpa rasa malu terus mendorong Indonesia untuk menghadapi tantangannya sendiri,” kata Tanoni,di Kupang, Senin (12/4).*

COMMENTS