Kasus E-KTP: Selain Divonis 15 Tahun Penjara, Hak Politik Setnov Dicabut

Kasus E-KTP: Selain Divonis 15 Tahun Penjara, Hak Politik Setnov Dicabut

Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (Setya Novanto - Merdeka.com)

JAKARTA, dawainusa.com – Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi proyek Pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Mengadili menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu maka terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan,” kata ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4).

Baca juga: Korupsi E-KTP, Demokrat dan PDIP Saling Serang

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dihukum membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan terdakwa kepada penyidik KPK dengan ketentuan subsider 2 tahun kurungan penjara.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa pemidanaan.

Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis Setnov tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dipimpin oleh hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.

Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa KPK

Vonis terhadap Setnov lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Setnov dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

KPK juga menolak permohonan Setnov menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Mantan Bendahara Umum Golkar itu dianggap tak membantu membongkar pihak lain dalam kasus e-KTP.

Jaksa KPK meyakini Setnov bersalah melakukan korupsi dalam proyek e-KTP lantaran telah mengintervensi mulai pembahasan anggaran sampai dengan pengadaan kartu identitas berbasis elektronik itu.

Dalam sidang pembacaan vonis, hakim menilai Setnov terbukti menerima uang sebesar US$7,3 juta dari proyek e-KTP. Uang itu diterima lewat koleganya yang juga pemilik PT Delta Energy Made Oka Masagung sebesar US$3,8 juta dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sejumlah US$3,5 juta.

Setnov Tak Terima

Setya Novanto sendiri mengaku belum menerima putusan hakim tersebut di atas. Ia pun meminta untuk diberi waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya terkait putusan tersebut.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat, setelah saya berkonsultasi dengan tim kuasa hukum dan keluarga, mohon diberi waktu untuk pikir-pikir,” kata Setya Novanto.

Baca juga: Bongkar Kebohongan Novanto, Dari Infus Anak Hingga Kencing Berdiri

Sementara itu, Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya punya peluang bebas. Hal ini diungkapkan Maqdir menjelang vonis kasus e-KTP dengan terdakwa Setya pada hari ini, Selasa, 24 April 2018.

“Insya Allah, semoga saja hakim mau mendengar pembelaan kami,” kata Maqdir,  Senin, 23 April 2018.

Maqdir mengatakan, dakwaan yang diberikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kliennya tidak benar. Jaksa KPK menilai Setya melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP.

“Menurut kami dakwaan intervensi penganggaran dan pengadaan e-KTP tidak terbukti,” kata Maqdir lagi.

Namun meski begitu, Maqdir mengatakan tim pengacara dan Setya akan mendengarkan apapun putusan yang dibacakan hakim. Tim pengacara akan berdiskusi dengan Setya terlebih dahulu terkait upaya hukum lanjutan setelah vonis diputuskan.

Terkait keberatan Setnov sendiri, Ketua Majelis Hakim Yanto memberikan waktu selama sepekan supaya Setya menentukan sikap. Jika dia tidak melakukan upaya hukum banding, maka keputusannya berkekuatan hukum tetap. Sedangkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan sikap yang sama.*

COMMENTS