Judi Kartu, Anggota DPRD dan TNI AD di Kupang Diciduk Polisi

Judi Kartu, Anggota DPRD dan TNI AD di Kupang Diciduk Polisi

Tersangka perjudian tersebut ditangkap setelah sebelumnya pihak Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat atas maraknya kasus perjudian di daerah tersebut. (Foto: Kassubid Penmas AKBP Anthonia Pah bersama Wakil Direktur Kriminal Umum AKBP Bambang Hermato dan Kasubdit III Jatanras AKBP Josua Tampubolon - Pos Kupang)

KUPANG, dawainusa.com – Seorang anggota DPRD kota Kupang berinisial HKD (46), ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT pada Selasa, (2/5). Pria warga RT 11/RW 005, Kelurahan Mualafa itu harus berurusan dengan hukum karena diduga bermain judi kartu remi (fak).

“Penangkapan terhadap yang bersangkutan dilakukan oleh tim anti judi Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT saat sedang berjudi kartu Remi,” kata Wakil Direktur Kriminal Umum Polda NTT, AKBP Bambang Hermanto.

Bambang mengatakan, HKD ditangkap bersama tiga orang warga lainnya di rumah seorang warga, di Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja.

Baca juga: Judi Kuru-Kuru di Hutan Bentulu, Yakob dan Rius Diciduk Polisi

Tiga tersangka lain itu adalah BAH (47), Wiraswasta, warga kelurahan Lai-Lai, Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, YK (52), Wiraswasta, Kelurahan Nenleu, Kecamatan Kota Raja dan VSCL (47) anggota TNI AD, Warga Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Keempat tersangka perjudian tersebut ditangkap setelah sebelumnya pihak Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat atas maraknya kasus perjudian di daerah tersebut. Pasca mendapat informasi dari warga lanjut Bambang, Pihaknya kemudian mencari tahu lebih dalam soal kebenaran informasi itu.

“Saat anggota kami tiba, ternyata benar sedang ada aktivitas perjudian. Saat penangkapan tidak ada yang mengelak dan langsung di bawa ke Polda NTT,” tuturnya.

Saat dilakukan penangkapan polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.310.000 dan sejumlah kartu remi yang digunakan untuk berjudi.

Terhadap Para pelaku, demikian Bambang, dikenakan  pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 2 KUHP, Yang mana sesuai ketentuan pasal tersebut, keempat pelaku tidak dilakukan penahanan di Mapolda NTT.

“Walau tidak ditahan namun keempatnya akan tetap diproses seperti kasus lainya yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan, dan sudah masuk ke Pengadilan,” tutupnya.

Kejadian Serupa

Kasus perjudian yang melibatkan Pejabat publik di lingkungan Kota Kupang sebenarnya, bukan terjadi baru kali ini. Sebelumnya, pada 2017 kemarin, anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura berinisial RK, diamankan di rumah kontrakan pelaku judi lainnya berinisial BS.

Rumah kontrakan itu dijadikan tempat berjudi bersama tiga orang lainnya. Dirkrimum Polda NTT Kombes Pol Yudi Sinlaeloe pada waktu itu menjelaskan, penangkapan terhadap para pelaku berawal dari laporan masyarakat yang sudah resah dengan aktivitas perjudian tersebut.

Baca juga: Klaim Frans Lebu Raya Soal Kualitas Pendidikan di NTT

“Dari tangan keempat pelaku, kita menyita uang taruhan sebesar Rp 4 juta dan 1 paket kartu remi. Mereka memakai salah satu rumah untuk melakukan aktivitas perjudian,” ungkap Yudi.

Yudi menambahkan, RK ditangkap bersama tiga pelaku lainya yang tengah asyik bermain judi. “Ketika kita grebek, mereka lagi asik bermain. Dari keempat pelaku, salah satunya anggota DPRD Kota Kupang berinisial RK dari Fraksi Hanura,” tegas Yudi.

Atas perbuatan mereka, para pelaku perjudian dikenakan pasal 303 ayat 1 ke 1, dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Inkonsistensi Pemerintah Menegakkan Moralitas

Kasus perjudian yang marak dilakukan pejabat Publik di Negri ini, salah satunya disebabkan oleh ketidakkonsistenan Pemerintah dalam menegakkan moralitas di Kalangan Pejabat Publik.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, pada 9 Februari 2018 Kemarin. Eramus mengatakan hal itu, mengomentari Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP) yang memiliki banyak problem.

Baca juga: Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar Bukan untuk Judi

Salah satunya, Eramus melihat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak konsisten dalam menekankan soal moralitas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP). Inkonsistensi itu menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan R-KUHP

“Di satu sisi, sebagian fraksi di DPR dan Pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain malah membuka celah legalisasi judi yang memiliki argumen kurang lebih sama, yaitu soal moral,” ujar Erasmus Napitupulu sebagaimana diberitakan Kompas.com, Jumat (9/2/2018).

Erasmus mengatakan, pemerintah dan DPR menginisiasi untuk mengatur perilaku seksual seluruh warga negara berdasarkan standar moral yang konservatif dalam R-KUHP. Misalnya, baik laki-laki maupun perempuan yang berhubungan seks di luar nikah, dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Erasmus, perluasan pasal terkait hubungan privat warga negara ini justru akan menyasar kelompok rentan. Misalnya, korban perkosaan yang tak bisa membuktikan perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka, pasangan tanpa surat nikah.

Namun, di sisi lain, Pasal 505 R-KUHP mengenai Perjudian, DPR dan Pemerintah justru seakan menyimpangi pandangan moral dengan memasukkan ketentuan mengenai pidana untuk judi tanpa izin. “Dalam Pasal 505 dapat dikatakan bahwa judi dapat dilegalkan selama memiliki izin,” kata Erasmus

Pasal 505 R-KUHP berbunyi, dipidana dengan pidana penjara  paling lama 9 tahun, setiap orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan  judi sebagai mata pencaharian.

“Dengan dimasukkannya pasal perjudian tanpa izin, justru akan melegitimasi perjudian dengan izin yang seyogyanya kalau dilihat tetap bertentangan dengan moral bangsa,” kata Erasmus.

Menurut ICJR, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan dan pembahasan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi DPR dan pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain membuka celah legalisasi judi.*

COMMENTS