IWD dan Seruan Pembebasan Srikandi PMKRI Yogyakarta

IWD dan Seruan Pembebasan Srikandi PMKRI Yogyakarta

Aksi yang dilakukan dalam momen IWD itu merupakan ekspresi sekaligus perayaan pembebasan bagi semua kaum perempuan di seluruh dunia. (Foto: Srikandi PMKRI Yogyakarta turun ke jalan - Ist)

YOGYAKARTA, dawainusa.com – Berbagai peristiwa memilukan seperti pemerasan, marginalisasi, imperialisme kultural masih menjadi deretan persoalan yang terus diperjuangan kaum perempuan di Indonesia sampai saat ini. Fakta pilu tersebut semakin sulit diatasi ketika ruang publik politik Indonesia masih dibentuk oleh struktur politik paternalistik.  

Dalam kondisi seperti ini, keberadaan perempuan cenderung luput dari perhitungan publik bahkan semakin surut dari partisipasi dalam ruang publik. Suara-suara perempuan terus dimarginalkan serta peran-peran mereka semakin didomestifikasi pada ranah privat; perempuan hanya bertugas untuk hal-hal yang terkait dengan urusan rumah tangga.

Dalam arti tertentu perempuan memang memiliki peran dalam ruang publik. Akan tetapi, peran tersebut lebih sebagai instrumen kaum laki-laki untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Baca juga: PMKRI Jogja: Penyerangan di Gereja Sta. Lidwina adalah Tindakan Teror yang Harus Dilawan

Hal ini dapat dibuktikan ketika tubuh perempuan dijadikan sebagai  objek iklan produk-produk pasar yang tidak jarang memaksa mereka untuk mengumbarkan seluruh auratnya di hadapan publik.

Tubuh perempuan seringkali diobjektifikasi dan diinstrumentalisasi untuk kepentingan ekonomis. Belum lagi tentang persoalan lain seperti pelecehan seksual, kekerasan baik fisik maupun verbal.

Semua fakta tersebut merupakan bukti bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan masih sangat jauh dari kesadaran publik di Indonesia. Hak-hak perempuan masih belum secara maksimal diperhatikan apalagi untuk dilindungi secara legal-konstitusional.

Berangkat dari kesadaran atas krisis tersebut, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional (International Woman’s Day), puluhan perempuan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas melakukan aksi long march sejauh 3 km menuju pall Tugu, Kamis (8/3).

Dengan memakai busana hitam putih sambil membawa puluhan poster berisi seruan protes terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan, mereka hendak membangkitkan kembali kesadaran kolektif kaum perempuan bahwa mereka juga merupakan subjek politik di Indonesia.

Aksi itu juga mendapat dukungan dari berbagai kader laki-laki dari perhimpunan itu. Dengan masing-masing menggengam bunga beraneka warna di tangannya sebagai simbol kasih dan kepedulian, mereka dengan gagah turut berjalan bersama kartini-kartini muda tersebut.

Perayaan Pembebasan Perempuan

Aksi damai yang dilakukan puluhan srikandi PMKRI Yogyakarta tersebut merupakan momen yang sangat bermakna. Pentingnya aksi ini diungkapkan oleh beberapa kartini muda itu seperti salah satunya disampaikan oleh Koordinator Aksi Yuni Lidia Amina.

Ketika memberikan orasi politik, ia mengungkapkan, aksi yang dilakukan dalam momen IWD itu merupakan ekspresi sekaligus perayaan pembebasan bagi semua kaum perempuan di seluruh dunia.

Baca juga: Peduli Pendidikan NTT, Kota Komba Jogja Sumbang 300 Buku ke SDI Pedak-Matim

“Aksi kami para srikandi PMKRI Jogja hari ini adalah bentuk ungkapan rasa kebebasan atas semua belenggu yang memenjara kami selama ini. Belenggu di ruang biologis, sosial budaya, ekonomi hingga politik. Peringatan IWD ini adalah perayaan pembebasan bagi semua kami perempuan,” jelas Yuni.

Selain mengungkapkan demikian, mahasiswi Teknik Sipil Universitas Taman Siswa (UST) ini juga memberikan harapan agar momen IWD ini dapat memantik dan membangun kembali kesadaran kolektif kaum perempuan dan juga laki-laki untuk mengembalikan kembali hak-hak kaum perempuan yang selama ini dieksploitasi.

“Kita tidak bisa memungkiri, jeruji besi yang disediakan dunia patriarkal bagi kebebasan kaum perempuan tentu selaras dengan menempatkan posisi laki-laki sebagai pemegang kunci untuk menyibak kemelut tersebut. Laki-laki harus ikut ambil bagian secara penuh dalam upaya membuka gerbang kebebasan bagi perempuan,” kata Yuni.

“Sehingga aksi kami hari ini, selain sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif di lingkup perempuan sendiri, lebih dari itu untuk menyadarkan laki-laki agar bersolidaritas dalam merawat harkat dan martabat perempuan,” lanjutnya.

Kondisi Perempuan Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Berdasarkan keterangan Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Perempuan PMKRI Yogyakarta Evlin, aksi damai IWD yang bertema “Perempuan Bergerak, Lawan Diskriminasi dan Kekerasan” ini merupakan aksi pertama di masa kepengurusan DPC PMKRI Yogyakarta Periode 2017-2018.

“Aksi dalam angka peringatan IWD ini adalah sebuah aksi pertama kali yang digerakkan langsung oleh srikandi-srikandi di PMKRI Jogja dalam masa kepengurusan 2017-2018. Isu-isunya pun fokus seputar perempuan,” terang Evlin.

Baca juga: Yogyakarta Darurat Radikalisme

Aksi ini, demikian Evlin, merupakan momentum untuk memberitahukan semua pihak bahwa kondisi perempuan saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ia mengungkapkan, sampai saat ini, perempuan masih saja terpasung dalam ruang rumit hidup sosial, ekonomi serta politik.

“Aksi kami hari ini adalah sebuah momen yang tepat untuk mengabarkan lebih masif lagi kepada Indonesia khususnya Yogyakarta bahwa hidup dan kehidupan perempuan hinga saat masih terkungkung dalam ruang gelap soial, budaya, ekonomi maupun politik. Begitulah, kondisi perempuan sedang tidak baik-baik saja hari ini,” jelas mahasiswi Akuntansi UST ini.

Karena itu, ia berharap agar aksi damai ini dapat mengembalikan dan membangun kembali kesadaran semua perempuan untuk bergegas melawan segala bentuk keterpasungan yang menimpa kaum perempuan.

Perempuan Harus Berpartisipasi di Tahun Politik

Dalam aksi itu, Ketua Presidium PMKRI Yogyakarta Paskalis Korain juga tidak lupa memberikan komentar. Ia membeberkan berbagai fakta kekerasan terhadap perempuan yang masih terus berlanjut sampai saat ini.

“Saat ini masih banyak bukti bahwa keadaan perempuan sedang tidak baik-baik saja. Saya melihat trend kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018, mulai dari kasus KDRT, poligami, perkawinan anak, kekerasan berasis cyber, incest, konflik Sumber Daya Alam, politik populisme,” tutur Korain.

Baca juga: Penyerangan di Gereja Santa Lidwina, Ini Pernyataan Sikap PMKRI

Selain itu, Korain juga menyentil terkait peranan perempuan bagi demokratisasi di Indonesia. Menurut Korain, sejauh ini kualitas demokrasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal itu terjadi katanya, karena keterlibatan perempuan dalam demokrasi tidak diperhatikan.

Karena itu, Korain berharap agar di tahun politik 2018 ini, peran perempuan mesti dimaksimalkan. Keterlibatan perempuan bagi seluruh proses politik sangat menentukan kualitas dari demokrasi di Indonesia.

Sejarah Lahirnya IWD

Adapun peringatan IWD ini sudah dilakukan sejak 1908 ketika sebanyak 15 ribu perempuan melakukan unjuk rasa di sepanjang jalan di kota New York Amerika Serikat.

Unjuk rasa itu dilakukan untuk menuntut hak-hak perempuan seperti hak untuk bersuara atau berpendapat di muka umum, upah yang lebih baik, dan desakan untuk memangkas jam kerja karyawan.

Baca juga: Yogyakarta dan Perang Perspektif Elit

Setahun kemudian, Amerika Serikat memeringati Hari Perempuan Nasional pada 28 Februari. Namun, pada 1913, beberapa negara mulai merasa pentingnya untuk memeringati hari tersebut sehingga sejak itu Hari Perempuan Internasional diputuskan jatuh pada 8 Maret.

Tujuan dasar diadakannya even ini ialah untuk mencapai kesetaraan gender secara utuh oleh perempuan di seluruh dunia. Sayangnya, sampai sekarang tujuan tersebut belum terealisasi sehingga setiap perempuan dari seluruh dunia tetap berusaha keras menyuarakan hak-haknya melalui aksi turun ke jalan.* (Astra Tandang)

COMMENTS