Instruksi PM Cina dan Fakta di Balik Tenaga Kerja Asing

Instruksi PM Cina dan Fakta di Balik Tenaga Kerja Asing

Menurut Li, korporasi dari negaranya harus memperluas lapangan pekerjaan bagi warga lokal, bukan membawa pekerja dari luar negeri, termasuk Cina. (Foto: Ilustrasi TKA - BBC)

JAKARTA, dawaiusa.com Perdebatan seputar Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing yang diteken Presiden Joko Widodo pada April lalu masih menuai pro dan kontra di kalangan publik.

Bagi pemerintah, peraturan tersebut dinilai sebagai upaya mempermudah masuknya investasi asing dan melindungi tenaga kerja Indonesia. Namun, oleh beberapa pihak justru dianggap sebagai peluang bagi membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia yang mengancam lapangan pekerjaan dalam negeri.

Di tengah ramainya perdebatan tersebut, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (07/05), Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, menginstruksikan seluruh perusahaan negaranya yang beroperasi di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Baca juga: Pansus Tenaga Kerja Asing, Fadli Zon Didukung Fahri Hamzah

Menurut Li, korporasi dari negaranya harus memperluas lapangan pekerjaan bagi warga lokal, bukan membawa pekerja dari luar negeri, termasuk Cina.

“Kami akan menekankan, perusahaan Cina harus menggunakan sebagian besar tenaga kerja Indonesia, baru mendapatkan keuntungan,” kata Li, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Prosentase TKA dan infografis yang viral di media sosial (Foto: ist)

Prosentase TKA dan infografis yang viral di media sosial (Foto: ist)

Instruksi Li Tak Cukup Bendung Pekerja Asing

Isu soal membanjirnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bukan untuk pertama kalinya terjadi. Pada 2016 lalu, polemik tersebut sudah pernah mencuat, dengan beredarnya pesan di media sosial bahwa jumlah mereka mencapai 10 juta orang, yang kemudian dibantah oleh pejabat Kemenaker.

Merujuk padan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mencapai 85.974 orang, sementara jumlah tenaga kerja asing asal Cina mencapai 24.804 orang.

Angka ini memang jauh dari jutaan yang disebut ramai di media sosial, namun jumlah tenaga kerja asing asal Cina tersebut rata-rata terus meningkat sejak 2007, yang saat itu baru 4.301 orang. Cina memang menjadi negara pengirim tenaga kerja asing terbanyak di Indonesia, disusul Jepang (13.540), Korea Selatan (9.521), India (6.237), dan Malaysia (4.603).

Dari posisi atau jabatan, data Kemenakertrans menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja asing berada di jabatan profesional (23.869), manajer (20.099), direksi (15.596), konsultan (12.779), dan teknisi (9.144)

Jika dibandingkan, jumlah 85.000 lebih tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia memang meningkat, karena pada 2016 jumlah tenaga kerja asing sebanyak 80.375 orang dan pada 2015 sebanyak 77.149 orang.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, imbauan yang disampaikan oleh PM Li Keqiang tidak cukup untuk membendung arus pekerja asing.

“Kalau perlu ada kesepakatan bersama dengan pemerintah Indonesia, misalnya kuota maksimum tenaga kerja asing asal Cina 2% dari total tenaga kerja,” ujar Bhima, Senin (7/5).

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri menegaskan, jumlah tersebut masih proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 263 juta jiwa.

“Di Hong Kong saja jumlah TKI hampir 160.000. Sementara, jumlah TKA (tenaga kerja asing) Cina di sini sampai akhir 2017, sekitar 24.000-an. Jadi, kalau saya bilang bukan Cina yang serang kita, tapi kita yang serang Cina,” kata Hanif.

PM Cina dan Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Cina Li Keqiang (Foto: Antara)

Klaim ‘kemudahan’ Perpres Tenaga Kerja Asing

Sejak keluarnya Perpres Nomor 20 tentang Tenaga Kerja Asing pada akhir Maret lalu, Pemerintah mengklaim bahwa aturan tersebut memberikan kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar mengundang investasi asing.

Pada pertengahan April lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, adanya perpres tersebut untuk mempermudah administrasi yang berkaitan dengan tenaga kerja asing level manajer ke atas karena selama ini proses mereka dalam memperpanjang izin kerja “terlalu berbelit-belit”, dan bukan untuk mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia.

Baca juga: Penjelasan Jusuf Kalla soal Perpres Tenaga Kerja Asing

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa tenaga kerja asing ahli sudah “sejak dahulu” datang bersama para pemodal.

“Semakin banyak investor atau pemodal yang berinvestasi di Indonesia maka semakin banyak pula lapangan kerja baru yang bisa dibuka oleh mereka. Melalui perpres tersebut, pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, Perpres 20/2018 tidak akan menjadi aturan untuk masuknya TKA tanpa kemampuan alias buruh kasar, dan bahwa keputusan Presiden Jokowi menerbitkan perpres untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli).

Namun, argumentasi tersebut tidak dapat diterima Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Kepada para wartawan di kompleks parlemen, Fahri menyatakan banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan menjadi cemburu akibat pemerintah mendatangkan pekerja asing. Dia mengaku sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Perpres Tenaga Kerja Asing.

Klaim Tenaga Kerja Asing Merebut Pekerjaan Lokal

Narasi akan tenaga kerja asing yang merebut lapangan pekerjaan tampaknya menjadi kecemasan utama yang muncul dalam perdebatan di masyarakat dan di media sosial.

Salah satu infografik yang viral disebar oleh konduktor musik Addie MS yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia ‘hanya’ 0,1% dari total jumlah penduduk, dibandingkan dengan Qatar (94,5%) dan Uni Emirat Arab (96%).

Sementara cuitan lain di media sosial menyatakan bahwa negara seperti Qatar dan Malaysia “tidak pernah itu teriak-teriak negaranya akan dijajah asing” karena proporsi jumlah pekerja asing mereka yang lebih besar dibanding Indonesia.

Namun, menurut Bhima Yudhistira, konteks perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Qatar, itu tidak setara.

“Di negara itu kebutuhan tenaga kasarnya besar sekali karena penduduk asli tidak mau kerja di unskilled labor karena alasan gaji dan keselamatan. Di Indonesia konteksnya 60% angkatan kerja adalah lulusan SMP. Jadi supply pekerja kasarnya besar sekali, sementara masih ada 6,8 juta pengangguran menurut data BPS terbaru 2018,” ujarnya.

“Kalau buruh kasar terutama tenaga kerja asing ilegal dan tenaga kerja asing yang satu paket dengan turnkey project masuk ke Indonesia, dampaknya akan menggerus kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Perbandingannya jelas tidak apple to apple,” kata Bhima.*

COMMENTS