Imparsial: Pilkada 2018 Akan Kembali Diwarnai Isu Politik Identitas

Imparsial: Pilkada 2018 Akan Kembali Diwarnai Isu Politik Identitas

Isu politik identitas berbasis SARA dinilai berpotensi muncul kembali pada Pilkada Serentak 2018 yang digelar diberbagai daerah. (Foto: Ilustrasi isu SARA - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Isu politik identitas berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) seperti yang dihembuskan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu dikhawatirkan akan muncul kembali pada Pilkada Serentak 2018 yang tinggal hitungan bulan akan dilaksanakan.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi akan ditiru dan dipakai lagi oleh para kontestan yang bertarung dalam Pilkada Serentak di berbagai daerah di Indonesia tahun ini.

“Kemarin isu ini berhasil pada Pilkada DKI, jadi akan berlaku sama di Pilkada 2018 dan selanjutnya. Kalau di DKI isunya agama dan etnis. Mungkin di daerah lain adalah keyakinan atau kelompok minoritas tertentu,” ujar Ardi di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (25/3).

Menurut Ardi, isu SARA ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Barat. Ia mengatakan, saat ini, kampanye pemilihan gubernur Jawa Barat sudah mulai diwarnai dengan isu antiSyiah yang dikaitkan dengan salah satu kandidat gubernur.

Ardi menerangkan, hal ini merupakan cara berkampanye yang diadopsi dari politik kebencian di Pilkada DKI Jakarta kali lalu.

Baca juga: Tangkal Isu SARA, Bawaslu Akan Gelar Jambore Lintas Iman

Alasannya, karena cara berkampanye seperti ini sangat efektif untuk memenangkan pertarungan. Apalagi tanpa harus mengorbankan banyak hal seperti memakai cara dengan bagi-bagi uang (money politic).

“Di DKI mereka berhasil. Ini membuka peluang lebih besar untuk terulang di daerah lain. Tinggal nyebar hoaks aja di media sosial, selesai,” ungkap Ardi.

Selain itu, ia juga mengatakan, memang sejauh ini sudah ada aturan pelarangan penggunaan isu SARA dalam Pilkada. Akan tetapi, aturan tersebut masih sulit diterapkan.

Hal itu, jelas dia, disebabkan karena cara untuk mendeteksi dan membuktikan secara hukum seorang kandidat berkampanye dengan memakai cara seperti ini masih sangat sulit. “Biasanya dipakai pihak ketiga untuk menyebarkan. Dan biasanya penyelidikan berhenti di sana saja,” tutur Ardi.

Adapun situasi Pilkada di DKI kali lalu memang cukup panas. Permainan politik identitas, yakni dengan memanfaatkan sentimen SARA sangat kencang dilakukan. Saat itu, kandidat yang menjadi sasaran utama serangan politik identitas ini ialah calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebagai seorang kandidat yang saat itu memiliki tingkat elektabilitas tinggi, identitas Ahok sebagai orang Kristen dieksploitasi oleh lawan politiknya agar Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur DKI.

Mereka membakar emosi massa agar Ahok sebagai seorang yang dianggap ‘kafir’ dan  pelaku pelecehan agama Islam diseret dalam jeruji besi. Alhasil, Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur dan dijebloskan ke dalam penjara.

Akan Didiskualifikasi

Pengalaman yang terjadi pada Pilkada DKI tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari keberadaban. Sebab, dalam praktik demokrasi yang sesungguhnya, isu-isu SARA seperti itu sebenarnya tidak memiliki ruang.

Demokrasi pada prinsipnya ialah sebuah pertarungan ide atau program kerja demi kebaikan atau kemaslahatan hidup bersama. Karena itu, kalau hendak berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi, segala bentuk permainan politik identitas seharusnya tidak boleh dibiarkan terjadi.

Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan suatu langkah khusus untuk mewaspadai dan mencegah terjadinya politik identitas pada Pilkada Serentak 2018.

Ketua KPU Arief Budiman sendiri mengatakan, pihaknya tidak akan toleran terhadap peserta pilkada yang memakai isu SARA untuk memenangkan pertarungan politik dalam Pilkada Serentak 2018.

“Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, kita diskualifikasi,” ungkap Budiman di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia.

Baca juga: Laporan Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian

Budiman menjelaskan, sejauh ini, KPU memang tidak memiliki aturan khusus terkait hal itu. Tetapi, terangnya, KPU tetap memiliki kewenangan untuk menggugurkan setiap kandidat yang terbukti memakai dalih SARA untuk memenangkan Pilkada.

Hal itu, kata dia, telah diatur dalam aturan perundang-undangan. “Nah, tindak pidananya itulah yang kemudian bisa menyebabkan dia didiskualifikasi,” jelas Budiman.

Meski begitu, Budiman tidak memberikan rincian terkait UU apa yang dimaksud. Memang, selama ini, UU yang sering digunakan untuk mengatur setiap pelaku provokasi dan ujaran kebencian bernuansa SARA ialah Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, pelaku tersebut juga dapat dijerat dengan memakai Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Khusus ujaran kebencian diskriminatif bernuansa SARA, pelaku dapat dihukum dengan Pasal 4 huruf a dan b serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bekerja Sama Tangkal Politik Identitas

Selain tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, pemakaian isu politik identitas seperti SARA juga sangat berbahaya bagi keberadaan bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah bangsa yang ditandai dengan kemajemukan identitas, bahaya politisasi SARA sangat memungkinkan adanya disintegrasi bangsa Indonesia.

Karena itu, pada Desember 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, agar semua pihak mesti bekerjasama untuk tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia agar tidak dicerai beraikan hanya karena kepentingan Pilkada.

“Negara kita besar, yakni terdiri dari sebanyak 714 suku dan sebanyak 215 juta penduduk di Indonesia, sehingga jangan sampai ada pertikaian antaragama dan suku hanya karena Pilkada,” ujar Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12).

Baca juga: Partisan Parpol Mendominasi Penyebaran Ujaran Kebencian

Menurut Jokowi, Indonesia sebagai sebuah negara demokratis, memang tetap menjunjung tinggi setiap perbedaan pandangan atau pilihan politik.

Meski demikian, tegasnya, jangan sampai hal itu berujung pada pengrusakan integrasi bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk.“Itu pesta demokrasi, pilihan boleh beda, tidak masalah tapi harus rukun dan damai,” tutur Presiden RI ke-7 itu.

Jokowi juga mengingatkan kepada para warga agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan pertimbangan rasional, yakni memilih pemimpin yang memiliki kualitas dan berintegritas.

“Gunakan hak pilih, dan pilihlah pemimpin yang paling baik, dan jangan sampai rakyat dipanas-panasi. Serta jangan sampai karena Pilkada kita menjadi tidak utuh dengan tetangga, kemudian antar-kampung atau antar-agama, dan antar-suku,” ungkapnya.*

COMMENTS