Hubungan SBY dengan Megawati, Hambatan bagi Terbentuknya Koalisi

Hubungan SBY dengan Megawati, Hambatan bagi Terbentuknya Koalisi

Demokrat juga sedang berusaha untuk menciptakan poros ketiga untuk mengusung calon presiden di luar Jokowi atau pun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (SBY & Megawati - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menerangkan, partainya saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan semua partai politik termasuk dengan partai koalisi Presiden Jokowi.

Akan tetapi, Ferdinand mengatakan, sejauh ini, masih ada hambatan dari partai Demokrat untuk melakukan koalisi dengan partai pemerintah. Hal itu terjadi karena hubungan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih bermasalah.

“Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini masih belum cair. Itu menjadi hambatan psikologis bagi kita untuk berkoalisi,” jelas Ferdinand di Jakarta, Selasa (17/4).

Baca juga: Pilpres 2019, Mungkinkah Gerindra dan PKS Berkoalisi?

Lebih lanjut Ferdinand mengatakan, Demokrat juga sedang berusaha untuk menciptakan poros ketiga untuk mengusung calon presiden di luar Jokowi atau pun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan karena mereka menemukan adanya fakta bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tidak menghendaki Jokowi sebagai presiden tetapi juga tidak ingin memilih Prabowo. “Kami menemukan fakta lapangan banyak yang tidak suka Jokowi, tapi tidak mau pilih Prabowo,” kata Ferdinand.

Temuan itu, demikian Ferdinand, diperkuat dengan data sejumlah survei bahwa masih banyak masyarakat yang belum menentukan calon presiden pilihannya.

Undecided voters masih sangat tinggi. Mungkin itu lah mereka, tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi enggan ke Pak Prabowo,” terang mantan relawan Jokowi dalam Pilpres 2014 tersebut.

Untuk itu, demikian Ferdinand, Demokrat akan terus berupaya untuk berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yakni sebesar 20 persen kursi di DPR.

Kemungkinan akan Bergabung dengan Jokowi

Akan tetapi, lanjut Ferdinand, apabila Demokrat tidak mampu membentuk poros ketiga untuk melawan Jokowi dan Prabowo dalam Pilpres 2019, mereka berkemungkinan akan bergabung dengan koalisi Jokowi.

“Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga,” tutur Ferdinand.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Prabowo Pernah Ditawari Jokowi Jadi Cawapres

Menurut Ferdinand, pilihan Demokrat untuk mendukung Jokowi dalam pilpres tersebut sangat masuk akal karena mereka melihat ada potensi menang untuk Jokowi dalam pertarungan pilpres tersebut. Pilihan ini juga, jelas Ferdinand, dilakukan agar Demokrat memiliki peluang untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia.

“Kalau kami tidak masuk ke pemerintahan, kemungkinan kami berbuat untuk bangsa ini kan kecil,” jelas Ferdinand.

Meski demikian, Ferdinand juga mengungkapkan bahwa tetap ada kemungkinan partai yang saat ini mendukung Jokowi dapat beralih dari koalisi pemerintahan dan membentuk poros ketiga dalam pilpres tersebut.

Kubu Jokowi Tetap Solid

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan koalisi partai pendukung Jokowi tetap solid. Mereka juga optimis bahwa dalam Pilpres 2019 nanti, kubu Jokowi akan kembali menang dan menahkodai NKRI dalam periode berikutnya.

“Dengan dukungan dari partai koalisi pendukung Jokowi yang sudah jelas dan sudah nampak, maka akan jadi lebih mudah,” kata Romahurmuziy di kantor pusat PP Muhammadiyah, Menteng raya, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Baca juga: Pilpres 2019: Alumni 212 Tuntut Prabowo Terapkan Hukum Islam

Sikap optimis itu, demikian Romahurmuziy, didukung dengan kinerja Jokowi yang dinilainya cukup memuaskan masyarakat Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun yang telah dilalui ini. Apalagi berbagai hasil survei memerlihatkan bahwa elektabilitas Presiden Jokowi sejauh ini di atas 60 persen.

“Dan juga sebagai partai pengusung kita tidak akan berpuas diri, kita akan terus bekerja keras dan membalik kekalahan yang dulu masih terjadi di 161 kabupaten dan kota meliputi 10 provinsi. Tentu tugas kami kami karena kita berada posisi yang berbeda di 2014 lalu untuk menjadi kemenangan,” ujar Romahurmuziy.*

COMMENTS