Gizi Buruk di NTT, dari Perubahan Mindset Orang Tua hingga Daun Kelor

Gizi Buruk di NTT, dari Perubahan Mindset Orang Tua hingga Daun Kelor

Dari temuan petugas kesehatan dan kader posyandu selama 2017, terdapat 240 anak beruia 1-5 tahun di NTT mengalami gizi buruk dengan indikator berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. (Foto: Ilustrasi gizi buruk di NTT - ist)

FOKUS, dawainusa.com Hingga saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi daerah yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Pasalnya, di daerah kepulauan ini, kehidupan masyarakatnya masih saja diselimuti berbagai macam persoalan sosial.

Pada Februari lalu, misalnya, Dinas Kesehatan Kota Kupang membeberkan berbagai data memilukan terkait persoalan gizi buruk yang melanda masyarakat di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Arie Wijana melalui Kepala Seksi Gizi Marian mengatakan, angka gizi buruk di daerah tersebut sudah mencapai taraf memprihatinkan dengan presentasinya yang cukup tinggi.

Dari temuan petugas kesehatan dan kader posyandu selama 2017, terdapat 240 anak beruia 1-5 tahun di NTT mengalami gizi buruk dengan indikator berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan.

Baca juga: Selain Asmat, Angka Gizi Buruk di NTT Juga Memprihatinkan

“Berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak. Kita temukan data ini pada saat pemeriksaan medis di Puskesmas dan posyandu yang rutin memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak balita setiap bulan,” ungkap Mariana.

Tidak hanya terjadi pada 2017, apabila dilihat lebih jauh, ternyata persoalan gizi buruk di NTT sudah berlangsung sejak lama. Pada Januari-Mei 2015, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sendiri mencatat, sebanyak 1.918 anak di NTT menderita gizi buruk.

Dari jumlah tersebut, terdapat 11 anak berusia di bawah lima tahun meninggal akibat gizi buruk dan ada 21.134 anak balita yang mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, selama Januari-Agustus 2016, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mencatat kurang lebih 2.360 anak di provinsi berbasis kepulauan ini menderita gizi buruk tanpa kelainan klinis.

Kepala Dinas Kesehatan NTT Kornelius Kodi Mete menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat satu balita di bawah umur lima tahun yang meninggal dunia dan masih ada kurang lebih 10.662 balita yang mengalami kekurangan gizi.

Penderita gizi buruk, terang Mete, paling banyak dialami keluarga miskin yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman. Mereka sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan pemahaman ibu terhadap gizi juga sangat rendah. Akibatnya, banyak anak atau balita lebih mudah terserang penyakit seperti diare yang kemudian berujung pada kematian.

Deretan fakta tersebut tentu menimbulkan sebuah pertanyaan besar; Apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan gizi buruk di NTT?

Gizi Buruk, Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Untuk menjawab persoalan ini, jawaban yang ditawarkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena cukup menarik untuk diperhatikan dan disimak lebih jauh. Ia mengatakan, penyebab utama masalah Gizi Buruk di NTT ialah karena faktor ekonomi dan pendidikan.

“Masalah ekonomi dan pendidikan juga termasuk, misalnya pemahaman tentang memilih dan memberikan makanan pada anak dan khususnya pada balita,” kata Ermalena di Jakarta pada Januari lalu.

Jawaban Ermalena ini tentu di satu sisi benar, mengingat daerah NTT sejauh ini masih terbilang sebagai salah satu daerah terbelakang di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 lalu.

Baca juga: Atasi Gizi Buruk, Kemenkes Kirim Dokter Spesialis ke NTT

Berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi NTT, tercatat tingkat kemiskinan di NTT memang mengalami penurunan dalam rentang waktu Maret 2017 hingga September 2017. Pada Maret 2017 misalnya, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 1.150,79 ribu orang (21,85%). Pada September 2017, jumlah tersebut berkurang menjadi 1.134,74 ribu orang (21,38%) atau menurun sekitar 16.050 0rang.

“Untuk jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 17.690 orang dari jumlah keseluruhan penduduk miskin di desa yang berjumlah 1.033 390 juta jiwa. Sementara itu untuk penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sebanyak1.640 jiwa dari jumlah yang sebelumnya 117.400 jiwa,” kata Kepala BPS Provinsi NTT Maridje Pattiwaellapia di Kupang bebrapa waktu lalu.

Akan tetapi, penurunan angka kemiskinan ternyata tetap saja tidak berpengaruh bagi keberadaan provinsi ini untuk kancah nasional. Provinsi NTT masih berada di posisi ketiga dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Daerah NTT hanya bisa mengalahkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Penduduk miskin di NTT sebanyak 21,38 persen dari lima juta lebih penduduk NTT.

Sampai di titik ini, tentu masih sangat masuk akal bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab mengapa kualitas kesehatan masyarakat NTT masih terbilang sangat rendah dengan mengingat persoalan gizi buruk tersebut di atas. Meski demikian, faktor lain juga mesti menjadi pertimbangan, yakni masalah pendidikan. Untuk masalah pendidikan ini, dapat ditemukan lewat tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IMP) daerah tersebut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Provinsi NTT tercatat pada 2011, IPM sebesar 60,24 %. Pada 2012, IPM sebesar 60,81 %. Pada 2013, IPM sebesar 61,81 %. Pada 2014, IPM sebesar 61,68 %. Pada 2014, IPM sebesar 62,26 %. Apabila ditempatkan pada skala nasional, dengan perolehan presentasi IPM tersebut, daerah NTT menduduki posisi 31 dari 33 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, pada  2015, IPM NTT semakin mengalami penurunuan dengan memperoleh peringkat 32 untuk nasional dengan IPM sebesar 62,67 %. Hal sama juga terjadi pada 2016, perolehan IPM NTT sebesar 63,13 % dengan posisi untuk nasional masih berada pada peringkat 32 dari 33 jumlah provinsi.

Dengan merujuk pada data BPS tersebut, tentu sangat masuk akal bahwa persoalan gizi buruk di NTT juga dipicu oleh tingkat kualitas pendidikan masyarakatnya. Pertautan antara tingkat kemiskinan dan kualitas pendidikan masyarakat NTT menjadi salah satu faktor penyebab adanya masalah kesehatan seperti gizi buruk di daerah tersebut.

Menyimak Tawaran Para Paslon Gubernur NTT

Deretan masalah tersebut tentu masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ bersama seluruh masyarakat NTT, secara khusus bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengambil kebijakan di NTT. Masyarakat NTT, secara khusus mereka yang mengalami persoalan tersebut sudah pasti sangat merindukan uluran tangan dari berbagai pihak untuk dapat mengeluarkan mereka dari keterpurukan itu.

Hal ini juga berlaku  bagi setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk masa jabatan 2018-2023 mendatang yang akan bertarung dalam Pilgub mendatang.

Seperti diketahui, dalam Pilgub NTT yang akan digelar pada Juni mendatang, ada empat paslon yang akan bertarung, yakni Esthon L Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris), Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni), Marianus Sae-Emilia Nomleni (Marianus-Emi) dan Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi (Victory-Joss).

Baca juga: Atasi Gizi Buruk di NTT, Kemenkes Kirim Bantuan Makanan

Pada Kamis (5/4) lalu, masing-masing paslon tersebut sudah membeberkan berbagai program kerja yang akan mereka  lakukan untuk mengatasi persoalan kesehatan seperti gizi buruk di NTT ketika mereka “direstui’ oleh masyarakat NTT untuk memimpin daerah itu selama lima tahun mendatang.

Berbagai program yang mereka tawarkan itu disampaikan dalam debat terbuka dan perdana Pilgub NTT dengan tema ‘Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur. Acara debat itu sendiri disiarkan secara live kepada seluruh masyarakat secara khusus yang ada di NTT melalui saluran televisi swasta iNews.

Salah satu paslon dengan nomor urut dua melalui juru bicara Emmilia Noemleni mendeteksi, masalah gizi buruk di NTT dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran para orang tua secara khusus seorang ibu terkait asupan nutrisi yang sehat bagi anak-anak.

Karena itu, untuk mengatasi persoalan ini, mereka menawarkan program pemberdayaan perempuan yakni dengan mengubah mindset mereka, dalam arti para perempuan, yakni ibu-ibu di NTT harus dibina dan dididik terkait cara mengolah makanan bergizi untuk dapat mengasuh anak-anak secara sehat.

“Orangtua khususnya seorang ibu harus mengetahui bagaimana cara mengolah makanan untuk anaknya. Pemerintah secara aktif harus memberikan penguatan kepada masyarakat dengan memberikan intervensi anggaran yang pro rakyat,” kata Noemleni.

Berbeda dengan Noemleni yang sangat menekankan aspek pendidikan bagi orang tua, yakni soal kesadaran seorang ibu, Viktor Bungtilu Laiskodat menawarkan sebuah solusi lain. Ia menerangkan, persoalan kesehatan gizi buruk masyarakat NTT dapat ditangani dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti dengan mengelolah dan mengonsumsi daun kelor.

Meskipun tidak secara rinci menjelaskan tentang hubungan daun kelor dengan persoalan gizi buruk, namun Laiskodat mengatakan, khasiat daun dengan nama ilmiah moringa oleifera ini sangat ampuh untuk mengatasi masalah kesehatan gizi masyarakat NTT.

“Orang NTT tidak pernah mau makan kelor, padahal kelor bertumbuh liar di NTT. Pemerintah harus jadikan kelor sebagai sayur unggulan, harus makan ikan juga karena ikan mengandung protein tinggi,” tegas Laiskodat.

Tawaran berbeda dengan kedua paslon tersebut, paslon dengan nomor urut satu Esthon-Chris lebih menekankan soal langkah preventif untuk mengatasi masalah kesehatan gizi buruk tersebut. Paslon ini berencana akan melakukan kerjasama dengan para bupati untuk melakukan promosi kesehatan sehingga masalah gizi buruk ini dapat diantisipasi sejak dini.

Sementara itu, paslon nomor urut tiga Harmoni mengungkapkan, cara untuk mengatasi persoalan gizi buruk di NTT ialah dengan memperhatikan fasilitas kesehatan di setiap wilayah di daerah tersebut. Karena itu, mereka berencana akan membuka tempat pelayanan dan sumber daya kesehatan di setiap wilayah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.*

COMMENTS