Gandeng KPUD, PMKRI Malang Gelar Sosialisasi Pilkada

Gandeng KPUD, PMKRI Malang Gelar Sosialisasi Pilkada

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis kaum muda agar dapat berpartisipasi secara aktif guna mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. (Foto: Ketua Presidium PMKRI Malang Rosalia Koniaty Bayo menyerahkan piagam penghargaan kepada Komisioner KPU Kota Malang, Ashari Hussen, S.Sos. M.Si - ist)

MALANG, dawainusa.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Malang Sanctus Augustinus  menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pusat Pastoral Keuskupan Malang, Minggu (29/4). Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) Kota Malang.

Ketua Presidium PMKRI cabang Malang Rosalia Koniaty Bayo mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis kaum muda agar dapat berpartisipasi secara aktif guna mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

“Pilkada tak sekadar pesta demokrasi. Tapi melalui Pilkada, warga menentukan pilihan siapa pemimpinnya sekaligus nasib daerah untuk lima tahun kedepan. Karena itulah gunakan hak pilih dengan kesadaran kritis,” jelas Koniaty kepada Dawainusa, Rabu (2/5).

Baca juga: PMKRI Malang dan Kartini Kritis Masa Kini

Sebagai sebuah organisasi pengkaderan dan pergerakan, demikian Koniaty, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab PMKRI untuk membantu melahirkan para pemilih kritis dari kalangan pemuda. Pemilih kritis ini, lanjut Koniyati, sangat penting untuk dapat melahirkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab guna mewujudkan kebaikan bersama.

Adapun kegiatan berupa diskusi terbuka itu dihadiri oleh sejumlah pemateri seperti Komisioner KPU Kota Malang Ashari Hussen, S. Sos, M.Si, Vikep Kategorial Kemasyarakatan Keuskupan Malang RD Andi Wibowo Pr, Akademisi Dr. Yustina Ndung dan Direktur Lembaga Research and Consultant Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah George Da Silva.

Sementara itu, untuk peserta kegiatan, dihadiri oleh sejumlah kader PMKRI serta sejumlah kalangan seperti umat Katolik, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, perwakilan BEM dan KMK serta organisasi kategorial.

Diskusi PMKRI Malang

Komisioner KPU Kota Malang, Ashari Hussen, S.Sos. M.Si, Vikep Kategorial Kemasyarakatan Keuskupan Malang RD Andi Wibowo Pr, akademisi Dr.Yustina Ndung S. Pd M.Si dan Direktur Lembaga Research and Consultant, Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah George Da Silva. (Foto: ist)

Tolak Politik Uang

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Komisioner KPU Kota Malang Ashari Hussen menerangkan sejumlah poin penting untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dalam Pilkada Serentak 2018. Sejumlah poin itu diantaranya ialah menghilangkan dan menolak segala bentuk praktik politik uang.

“Selain itu ikut serta menghentikan praktik-praktik kampanye hitam maupun kampanye negatif,” jelas Komisioner KPU yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Parmas ini.

Baca juga: TKA Membludak, PMKRI Kritisi Kebijakan Presiden Jokowi

Semua hal tersebut, demikian Hussen, sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muda. Mereka, jelas Hussen, mesti bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, penyelenggara pilkada serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai pilkada yang sehat.

Selain menerangkan hal tersebut, Hussen juga menekankan tentang pentingnya pengetahuan terkait cara mencoblos surat suara. Hal ini, jelas Hussen memang sering dianggap sebagai sesuatu yang sepeleh, namun tetap mesti diperhatikan agar pemilih tidak salah dalam mencoblos.

Gereja dan Politik

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Vikep Kategorial Kemasyarakatan Keuskupan Malang RD Andi Wibowo menerangkan tentang hubungan antara Gereja dengan politik. Ia menerangkan, selama ini, ada pandangan bahwa politik itu selalu dinilai sebagai sesuatu yang kotor dan buruk.

Andi menegaskan, pandangan seperti itu tentu saja sangat keliru, sebab secara ideal politik merupakan hal yang sangat mulia karena menyangkut cara untuk membangun dan mewujudkan kebaikan bersama. Karena itu, ia mengajak semua kaum muda secara khusus umat Katolik untuk selalu berpartisipasi dalam seluruh proses dan dinamika politik seperti pilkada ini.

Menurutnya, umat Katolik mesti turut bertanggung jawab untuk mewujudkan politik yang ideal tersebut. Peran aktif kaum muda dalam kehidupan politik, katanya, merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai anggota Gereja.

Dirinya menilai, semangat spiritual yang diwartakan oleh Gereja seperti semangat kasih dan persaudaraan universal mesti dihidupi dalam dunia politik agar segala bentuk praktik politik dapat terarah pada kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Paus Fransiskus sendiri, terang Andi, juga selalu mengungkapkan demikian.

Sementara itu, Dr. Yustina Ndung sebagai satu-satunya pemateri perempuan dalam kegiatan sosialisasi tersebut menekankan tentang pentingnya memilih pemimpin yang populis.

Dalam materi bertajuk “Pemilih Kota Malang; Rakyat Memilih Pemimpin Populis?”, ia menegaskan agar para pemilih secara khusus yang berada di Kota Malang dapat memilih seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila.

Pemimpin berjiwa Pancasila, demikian Yustina, akan selalu mengarahkan kehidupan daerahnya dalam bingkai kebhinekaan serta sudah pasti tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan tujuan negara, yakni kemakmuran bagi setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat primordialnya.

Sementara George Da Silva mengisi kegiatan itu dengan memberikan materi bertema “Pelanggaran Pilkada Pidana dan Pendidikan Politik”. Dalam materi tersebut, ia menjelaskan tentang dasar hukum, perselisihan pemilu, pelanggaran hingga ketentuan pidana dalam lingkup pemilu.

Senada dengan Hussen, George menegaskan agar upaya untuk menghilangkan dan mencegah praktik politik uang mesti dilakukan secara serius. Hal ini, jelas George, dilakukan supaya pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Masyarakat harus lebih mampu memilih dengan hati nurani sesuai pemahaman yang hakekatnya tidak ada intimidasi, penekanan, janji, pemberian uang atau barang atau jasa maupun penindasan” tegas George.

Kota Malang merupakan salah satu dari 18 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang akan menggelar Pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Pada tanggal yang sama juga akan berlangsung Pemilihan Gubernur Jatim.*(RKB).

COMMENTS