Gaji ‘Selangit’ Petinggi BPIP, Sesuaikah dengan Beban Kerja?

Gaji ‘Selangit’ Petinggi BPIP, Sesuaikah dengan Beban Kerja?

Gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, Megawati Sukarnoputri, yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu menuai kritik. Ada beberapa catatan kritis publik terkait hal ini. (Foto: Salah satu seniman sedang menggambar logo Pancasila - Merdeka.com)

JAKARTA, dawainusacom Gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, Megawati Sukarnoputri, yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu menuai kritik. Ada beberapa catatan kritis publik terkait hal ini.

Pertama, di tengah melemahnya ekonomi Indonesia, total gaji yang mencapai Rp112 juta itu dianggap terlalu tinggi. Kedua, gaji yang fantastis itu dianggap tidak sesuai dengan beban kerja anggota badan.

Salah satu yang mengkritisi soal ini adalah Peneliti politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro, setelah beberapa hari lalu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti hal yang sama.

Baca juga: Yudi Latif Buka Suara Soal Gaji Fantastis Megawati cs di BPIP

Bawono mempertanyakan kepatutan dari keputusan presiden yang membayar Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah sebesar Rp112 juta per bulan, Kepala BPIP Yudi Latif digaji Rp76 juta dan staf ahli sebesar Rp36 juta per bulan.

“Itu yang perlu dijelaskan oleh Presiden Jokowi kenapa badan yang baru berumur sekian bulan ini, para pejabat itu gajinya besar-besar dari kepatutan pejabat-pejabat negara lain seperti presiden sendiri dan wakil presiden dan menteri,” kata Bawono seperti dikutip dari BBC, Selasa (29/5).

Bawaono juga mempertanyakan korelasi antara gaji dalam jumlah yang besar berbanding lurus dengan beban kerja yang diberikan kepada BPIP. “Dan kemudian apakah alasan untuk memberikan fasilitas keuangan sebesar itu berbanding lurus dengan beban kerja atau tugas kenegaraan yang diberikan, dibebankan kepada BPIP itu,” ungkapnya.

Terkait dengan beban kerja BPIP, anggota Satgasus (Satuan Tugas Khusus) perekrutan pegawai BPIP Romo Benny Susetyo, keberadaan BPIP sangat penting untuk menangkal radikalisme yang bertumbuh semakin subur akhir-akhir ini. BPIP sendiri tadinya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), lembaga nonstruktural yang dibentuk pada Juni tahun lalu.

Romo Benny Susetyo yang sebelumnya adalah anggota UKP PIP, memaparkan tugas BPIP yang memiliki kewenangan lebih dibanding UKP PIP yang sekedar memberi rekomendasi kepada presiden. Dirinya menyoroti soal sinkronisasi antara Pancasila sebagai arus dalam pengambilan kebijakan.

“Kewenangannya apa? Mensinkronkan. Mulai dari bagaimana Pancasila itu menjadi arus dalam kebijakan. Baik dalam pendidikan, memberikan sinergi pada kementerian-kementerian terkait.,” kata Romo Benny.

“Jadi bagaimana persoalannya sekarang nilai-nilai Pancasila itu tidak seperti model yang dulu – model Orba itu kan model doktrinal. Tapi sekarang bagaimana Pancasila itu dicintai oleh generasi milenial. Jadi Pancasila itu harus menjadi sesuatu yang diaktualisasi dalam kehidupan yang konkret. Dan itu memang lewat kebijakan,” lanjutnya.

Mengintip Keistimewaan BPIP

Bawono pun mempertanyakan keistimewaan BPIP sehingga para petinggi di sana memiliki gaji yang tinggi. Bahkan gaji ketua dewan pengarahnya hampir dua kali lebih besar dibanding gaji dan tunjangan presiden.

Tentu, orientasi mulia demi kebangsaan dan kenegaraan seperti yang disampaikan Yudi latif beberapa waktu lalu menjadi problematis. “Kalau badan ini untuk tujuan mulia, kebangsaan, kenegaraan, kok gajinya seperti CEO. Ini kan bukan profit taking, profit oriented,” tanya Bawono Kumoro.

Baca juga: Kemenag Serahkan Daftar Penceramah, MUI Tak Satu Suara

Sementara itu, pemerintah sendiri mempunyai alasan di balik pemberian gaji ketua lembaga yang dibentuk pekan lalu itu. “Kepala Badan PIP itu disetarakan dengan menteri. Tentu ada konsekuensi ketika disamakan dengan menteri, baik kepala BPIP-nya maupun dewan pengarahnya,” kata juru bicara kepresidenan Johan Budi.

“Sebenarnya hak keuangannya itu sama yaitu Rp5 juta gaji pokok, tunjangannya Rp13 juta. Sedangkan yang lain itu masuk ke dukungan kegiatan mereka. Misalnya biaya transportasi, komunikasi, pertemuan dengan lembaga-lembaga di luar BPIP karena itu tambahannya menjadi seperti yang diterima sekarang itu,” ungkap Johan Budi.

Sarana “balas budi” Presiden Jokowi?

Peneliti politik Bawono Kumoro mengkhawatirkan gaji selangit ini akan mengundang persepsi negatif dari publik, sebagai sarana ‘balas budi’ Presiden Jokowi.

“Kalau kita lihat orang-orang yang berjasa di masa kampanye banyak yang menjadi komisaris ya, ada di Adhi Karya, ada di Telkomsel, ada di Jasa Marga, Bank BRI,” kata Bawono.

Baca juga: Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Diapresiasi ICW

“Apakah BPIP ini dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang tidak tertampung di komisaris-komisaris BUMN, kabinet, artinya tidak ada tempat lain untuk mengakomodasi mereka secara politik?” tanya Bawono.

Namun, hal tersebut disanggah oleh Johan Budi. Menurutnya, kerja dewan pengarah tidak boleh disamakan dengan kerja kasar, sebab mereka berada pada level pemikiran-pemikiran konseptual yang memberikan arahan dan masukan.

“Ini kan pemikiran-pemikiran yang konseptual, yang memberikan arahan terhadap badan. Mereka memberikan masukan tidak hanya kepada BPIP, juga memberikan rekomendasi kepada presiden untuk kebijakan-kebijakan berkaitan dengan ideologi Pancasila,” tegasnya.

Bagaimanapun, sulit mengukur output dari BPIP ini karena berurusan dengan ideologi. Pejabat lain yang outputnya bisa diukur, seperti Gubernur BI yang mengatur stabilitas rupiah dan ekonomi bergaji Rp170 juta per bulan, atau gaji dan tunjangan ketua KPK yang memberantas korupsi hanya sebesar Rp70 juta.*

COMMENTS