Fahri Hamzah Soal Data Intelijen yang Dijadikan Bukti Hukum

Fahri Hamzah Soal Data Intelijen yang Dijadikan Bukti Hukum

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut, akan ada bencana besar apabila data intelijen dijadikan bukti hukum. Dia menegaskan, dalam dunia demokrasi, hasil kerja intelijen dan penegakkan hukum tidak boleh dicampuradukkan. (Foto: Fahrih Hamzah di Istana Presiden - detik.com)

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut, akan ada bencana besar apabila data intelijen dijadikan bukti hukum. Hal itu disampaikan Fahri usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Minggu (20/5).

“Ini sudah saya katakan kepada pejabat di Istana Presiden ketika buka puasa kemarin. Kalau kalian memasukkan unsur intelijen ke dalam penegakkan hukum, sebentar lagi kita akan menghadapi bencana besar,” ujar Fahri.

Dia menegaskan, dalam dunia demokrasi, hasil kerja intelijen dan penegakkan hukum tidak boleh dicampuradukkan. Data dan fakta intelijen, tidak boleh diungkap dan dibuka sepanjang proses hukum.

Baca juga: Berita Hoaks Soal Terorisme di Ruteng, Polisi: Pelaku Resahkan Warga

“Di UU Intelijen sudah mengatur bahwa fakta dan data intelijen tidak boleh dijadikan alat bukti hukum. Tapi, sekarang ini memang ada keinginan supaya penegakkan hukum itu menggunakan intelijen,” ujar Fahri.

Politisi Partai Keadialan Sejahtera (PKS) itu menambahakan, pada prinsipnya, intelijen adalah ‘kerja tertutup’ yang merupakan wewenang negara demi menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Negara demokrasi maknanya adalah hukum ya adalah hukum yang sifatnya post factum. Intelijen silahkan, anda mau mengintip, anda mau mencuri data orang, silahkan. Tugas anda. Tapi, dia single user. Jangan ditaruh di ruang sidang. Rusak negara ini,” lanjut dia.

Semakin memprihatinkan lanjutnya, jika pencampuradukkan data intelijen dan penegakkan hukum itu terjadi di tengah kondisi hukum di Indonesia yang belum memberikan kepastian, sekaligus masih terdapat permainan.

Isu Data Intelijen Dijadikan Bukti Hukum Berkembang di KPK

Pada kesempatan yang sama, Fahri mengatakan, hari-hari ini ada keinginan supaya penegakan hukum menggunakan intelijen. Menurutnya, hal ini berkembang di Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tapi sekarang ini ada keinginan supaya penegakan hukum itu menggunakan intelijen. Itu yang berkembang di KPK,” ujar pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Baca juga: Komentar Fadli Zon Soal Penundaan Revisi UU tentang Terorisme

“Itu yang berkembang dari keinginan orang-orang bikin teroris dan sebagainya itu, hancur republik ini kalau itu kita campur. Negara demokrasi ini maknanya, hukum adalah hukum yang sifatnya post factum. Intelijen silahkan,  Anda mau mengintip, Anda mau mencuri data orang, silahkan,” sambungnya.

Namun catatannya, hasil data intelijen tak boleh dijadikan bukti di persidangan. “Hati-hati kita. Demokrasi ini sistem canggih, smartphone bos. Ini Ferrari, Tesla digital. Kalau otak anda kurang kuat, rusak kita. Karena itu Anda harus canggih dalam memimpin demokrasi,” kata Fahri.

Senada dengan Fahri Hamzah, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan data intelijen tidak boleh digunakan sebagai barang bukti dalam penegakan hukum.

“Hasil intelijen itu kan belum bisa menjadi bukti hukum. Hanya awal saja untuk masuk ke bukti itu, tapi tidak bisa dijadikan bukti hukum,” ujar dia.

Sudah serahkan dan Diterima ke DPR

Sebelumnya, pemerintah melalui Jaksa Agung HM Prasetyo sudah menyampaikan masukan pemerintah kepada DPR terkait data intelijen menjadi alat bukti aksi terorisme, perlu diatur dalam‎ revisi Undang-Undang (UU) No.15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang draftnya sudah diserahkan dan diterima oleh DPR.

Namun, kalangan akademisi menilai sebaliknya. Data intelijen tidak bisa menjadi alat bukti aksi terorisme. Pengamat Intelijen dan terorisme Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib mengatakan, pihaknya tidak setuju revisi UU Terorisme mengatur data/informasi intelijen menjadi alat bukti aksi terorisme.

Baca juga: Ahmad Dhani Sebut Pengeboman di Surabaya Bukan Sebuah Terorisme

Sebab, ‎data intelijen bukan alat bukti hukum, melainkan produk bagi pengambil kebijakan.”Alat bukti hukum harus diambil secara legal, data intelijen pasti diambil diam-diam dan sangat mungkin ilegal,” kata Ridlngi.

Menurutnya, data intelijen itu untuk kepentingan user atau epentingan pengambil keputusan, tidak boleh dibuka  apalagi dipublikasikan di depan sidang pengadilan.”Revisi UU Terorisme ini tidak perlu masuk ke alat bukti UU yang dulu sudah kuat dari sisi alat buktinya,” ujarnya.

Dia memaparkan, ‎tiga lubang keamanan sehingga terorisme bisa tetap terjadi. Pertama, Indonesia tidak punya UU yang mengatur hukuman bagi penyebar ideologi pro terorisme, dalam hal ini pro ISIS. Penyebaran ideologi pro ISIS berlangsung bebas, baik melalui pengajian tatap muka maupun website dan social media.

Kedua, sistem pengawasan dalam penjara yang lemah. Menurutnya, napi teroris berkelompok dan beraktivitas ekslusif tanpa ada sipir yang bisa melarang. Contohnya Afif, selama dalam penjara masih bisa mengaji pro ISIS bersama teman-temannya. Ketiga, belum ada peraturan atau UU yang mewajibkan negara memberi bantuan kepada mantan napi teroris yang sudah bebas.

“Akibatnya mantan napi teroris yang ditolak masyarakat, tidak punya uang dan terdesak, memilih kembali ke teman teman lama yang menjanjikan perlindungan dan tawaran uang/maisyah,” ungkapnya.*

COMMENTS