Fadli Zon Sebut Revisi UU Terorisme Lambat Karena Salah Pemerintah

Fadli Zon Sebut Revisi UU Terorisme Lambat Karena Salah Pemerintah

Lambannya revisi UU tersebut terjadi karena adanya tuntutan dari pemerintah itu sendiri terkait persoalan definisi terorisme ini (Foto: Fadli Zon - Fajar).

JAKARTA, dawainusa.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengomentari terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ia membantah bahwa DPR sengaja menunda revisi terhadap Undang-Undang tersebut.

Menurut Fadli, lambannya revisi UU tersebut bukan karena masalah di DPR. Ia mengatakan, hal itu terjadi karena adanya tuntutan dari pemerintah itu sendiri terkait persoalan definisi terorisme dan teroris ini.

Baca juga: Indonesia Darurat Terorisme, Ini Perintah Presiden Joko Widodo

“Jadi seharusnya pada masa sidang kemarin sudah bisa kita sahkan. Tapi dari pemerintah yang meminta satu bulan, terutama terkait dengan definisi apa itu teroris itu apa definisinya. Jadi supaya jelas. Saya kira tidak benar bahwa di DPR ini ada penundaan dan sebagainya,” jelas Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/5).

Fadli menerangkan, ada beberapa hal dalam revisi UU tersebut sudah dibahas seperti soal masa tahanan dan pelibatan TNI dan Polri. Untuk masalah pelibatan itu, terang Fadli, sudah diserahkan kepada pemerintah agar dapat dibahas secara lebih rinci.

“Tinggal masalah definisi dan itu bolanya ada di Pemerintah. Pemerintah yang harusnya bisa mengatur bagaimana soal Polri dengan TNI terkait dengan penanganan terorisme, apakah kita libatkan TNI dari awal karena kita melihat ini sebagai ancaman negara atau polisi yang menganggap ini sebagai ancaman keamanan saja bukan ancaman terhadap negara,” kata Fadli.

Fadli Zon: Aksi Terorisme Bukan Karena Masalah UU

Selain mengatakan demikian, Fadli Zon juga menjelaskan, aksi terorisme seperti yang marak terjadi belakangan ini sama sekali bukan karena RUU tersebut belum dirampungkan. Menurut Fadli, masalah tersebut terjadi karena lemahnya keamanan dari pihak aparat kepolisian.

“Jangan seolah-olah karena gagal mengatasi, Undang-Undang yang disalahkan. Undang-Undang tentang anti terorisme itu sudah ada, jadi bukan kekosongan, Undang-Undang nya,” tutur Fadli Zon.

Baca juga: Usul Terbitkan Perppu, Ketua Pansus RUU Terorisme Minta Tito Mundur

“Yang sekarang ini RUU ini adalah revisi terhadap Undang-undang yang sudah ada itu. Jadi payung hukum sudah jelas. Cuma kan mereka ingin suatu kewenangan yang lebih, termasuk melakukan preventif action,” lanjut Fadli Zon.

Selama ini, demikian Fadli, pemerintah selalu sering menunda rapat pembahasan bersama DPR. Untuk itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi agar jangan menyalahkan DPR terkait masalah terorisme ini.

“Di masa-masa dulu Pemerintah yang selalu menunda-nunda rapat. Jadi dri pihak pemerintahlah yang lambat. Jadi saya kira harus dikoreksi Pernyataan Presiden Jokowi itu seolah-olah DPR yang lambat. Jadi pemerintah, mungkin Pak Jokowi harus ngecek sendiri aparaturnya. Bukan dri DPR,” tutur Fadli Zon.

Aksi Teror Terjadi Karena Lambannya Revisi UU Terorisme

Adapun sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, berbagai aksi teror yang akhir-akhir ini marak terjadi dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat disebabkan oleh lambannya pengesahan RUU Terorisme di DPR. Padahal, jelas Jokowi, pembahasan RUU Terorisme di DPR ini sudah berlangsung lama, yakni sudah memakan waktu lebih dari dua tahun.

“Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, Polri, untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan,” kata Jokowi setelah  menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Senin (14/5).

Karena itu, Jokowi mengatakan, apabila sampai akhir masa sidang berikutnya, yakni pada Juni 2018 DPR tidak juga mengesahkan RUU Terorisme tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). “Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu,” tegas Jokowi.

Baca juga: Densus 88 dan Polda Sumsel Kembali Tangkap Dua Terduga Teroris

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto. Ia mengatakan, salah satu hambatan besar dalam mencegah aksi terorisme adalah karena belum adanya payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan upaya preventif. “Polisi belum ada payung hukum untuk memproses aksi terorisme kalau belum ada tindakan terornya,” kata Setyo.

Karena itu, Setyo meminta kepada DPR agar segera memberikan payung hukum bagi polisi untuk melakukan upaya preventif, yakni dengan cepat menyelesaikan Revisi UU Terorisme itu. Ia berpendapat, dengan adanya payung hukum tersebut, pihak kepolisian bisa langsung menangani suatu gerak-gerik yang mencurigakan, bahkan memproses pihak yang menyimpan bahan peledak.

“Atau kegiatan yang terafiliasi dengan kelompok teror. Kalau sudah ada payung hukum, polisi bisa memporsesnya,” ujar Setyo.*

COMMENTS