Fadli Zon: Dulu Pak Jokowi Berjanji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja

Fadli Zon: Dulu Pak Jokowi Berjanji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja

Menurut Fadli Zon, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing sama sekali tidak menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah Jokowi kepada tenaga kerja lokal di Indonesia. (Forto: Presiden Joko Widodo - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengomentari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Ia mengatakan, Perpres tersebut sama sekali tidak menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah Jokowi kepada tenaga kerja lokal di Indonesia.

“Kebijakan ini menurut saya salah arah. Waktu kampanye dulu Pak Joko Widodo berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing,” jelas Fadli Zon di Jakarta, Kamis (18/4).

Menurut Fadli, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan para pekerja lokal di Indonesia. Hal ini, jelas Fadli, dapat dilakukan dengan memperketat aturan agar para pekerja asing tidak dengan sembarangan masuk dan bekerja di Indonesia.

Baca juga: Diserbu Tenaga Kerja Asing, Kemenaker Gelar Sosialisasi di Sikka

“Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerjasama internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah, pada situasi itu yang sebenarnya kita butuhkan justru adalah bagaimana melindungi tenaga kerja kita sendiri,” jelas Fadli.

“Kita selama ini sudah ugal-ugalan dalam membuka pasar domestik kita bagi produk-produk luar, jangan kini pasar tenaga kerja kita juga dibuka untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti,” lanjut Fadli.

Jumlah Tenaga Kerja Asing Meningkat

Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Maret 2018, sudah terdapat sekitar 126 ribu tenaga kerja asing yang berada di Indonesia.

Angka tersebut, demikian Fadli, meningkat 69,85 persen dibandingkan dengan angka jumlah tenaga kerja asing pada Desember 2016 lalu, yakni sebesar 74.813 orang.

Baca juga: Ini Alasan Keluarga Milka Tolak 2000 Ringgit dari Agen di Malaysia

“Sebelum ada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini,” ungkap Fadli.

Karena itu, Fadli menegaskan bahwa Perpres tersebut sangat berbahaya dan mesti dikoreksi. Ia juga beranggapan bahwa untuk mengatasi persoalan tentang aturan tenaga kerja asing ini, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan. Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring,” tutur Fadli.

Adapun terkait Perpres tentang Tenaga Kerja Asing ini juga mendapat komentar dari pihak Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, Perpres tersebut sama sekali tidak sesuai dengan konstitusi negara karena mengabaikan kepentingan para pekerja asli Indonesia.

“Pemerintah seharusnya berkaca dan menjalankan amanat UUD 1945 di mana negara wajib memberikan kehidupan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya,” tanggap Ferry.

Gerindra Harus Baca Perpres TKA

Komentar dari pihak Partai Gerindra tersebut juga sudah ditanggapi oleh pemerintah sendiri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pihak Gerindra harus terlebih dahulu membaca Perpres tersebut sebelum melayangkan kritikan.

Menurut Anung, Perpres tersebut dibentuk sama sekali tidak bermaksud untuk mempermudah Tenaga Kerja Asing masuk dan berkerja di Indonesia. Perpres itu, jelas dia, dibentuk hanya untuk mempermudah urusan administrasi.

Baca juga: Tragedi ‘Provinsi Mayat’, Dari Monopoli Swasta Hingga Tanggung Jawab Pemerintah

“Jadi hal yang berkaitan dengan TKA yang dipermudah itu administrasinya. Karena selama ini administrasinya terlalu berbelit-belit, kemudian pengurusannya terlalu lama,” jelas Anung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4).

Anung menjelaskan, Tenaga Kerja Asing yang diberi kemudahan dalam hal administrasi lewat Perpres itu juga tidak berlaku untuk semua. Hal itu hanya berlaku bagi Tenaga Kerja Asing menengah ke atas seperti yang menduduki posisi manajer atau direktur di sebuah perusahaan.

“Sama sekali tidak berhubungan dengan tenaga kerja non skill. Ini hanya pada level medium ke atas, level manajer, jenderal manajer, kemudian direktur, mereka-mereka yang akan memperpanjang izin kerjanya itu tidak perlu balik lagi ke Singapura baru ke sini,” tegas Anung.*

COMMENTS