Fadli Zon dan Fahri Hamzah Resmi Bentuk Pansus Hak Angket TKA

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Resmi Bentuk Pansus Hak Angket TKA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah resmi mengajukan diri sebagai pengusul pembentukan Pansus Hak Angket terkait Tenaga Kerja Asing (TKA). (Fahrihamzah & Fadli Zon - tribunnews)

JAKARTA, dawainusa.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon dan Fahri Hamzah resmi mengajukan diri sebagai pengusul pembentukan Pansus Hak Angket terkait Tenaga Kerja Asing (TKA).

Fadli Zon menjelasan, pembentukan panitia angket tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan TKA ilegal dan tidak terdidik di Indonesia. Sebab, jelas Fadli, masalah TKA ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

“(Pansus Angket TKA) ini bagian dari wacana publik yang tidak bisa dihindari bahwa semakin banyak TKA, khususnya ilegal maupun unskilled yang meresahkan masyarakat,” jelas Fadli Zon usai menandatangai daftar pengusul Pansus TKA di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/4).

Baca juga: Prabowo Maju Capres, Koalisi Partai Pendukung Jokowi Rapatkan Barisan

Menurut Fadli Zon, keberadaan TKA di Indonesia telah merugikan para pekerja lokal yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Selain itu, jelas Fadli Zon, kehadiran mereka juga berpotensi dapat mengganggu keamanan dan politik nasional.

Butuh Tanda Tangan 25 Anggota DPR

Adapun terkait pemebentukan Pansus Angket TKA tersebut, demikian Fadli Zon, hal itu membutuhkan tanda tangan dari 25 anggota DPR. Untuk sementara, jelasnya, selain dirinya dengan Fahri, sudah ada empat anggota DPR lainnya yang memberikan tanda tangan.

Mereka ialah Fraksi Gerindra Muhammad Syafii, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan, dan anggota Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra.

Baca juga: Prabowo Subianto Soal Dukungan KSPI di Pilpres 2019

Fadli menerangkan, sedikitnya anggota DPR yang memberikan tanda tangan itu terjadi karena saat ini seluruh anggota DPR sedang melaksanakan kegiatan reses. Meski demikian, ia mengklaim pasti ada banyak anggota DPR yang akan memberikan tanda tangan untuk mendukung hal ini.

Beberapa orang yang sudah pasti akan bertanda tangan, jelas Fadli, ialah Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar serta sejumlah anggota Fraksi PAN, PKS, dan PKB. “Penandatanganan Pansus ini sesuai dengan adanya anggota DPR. Maka kami update terus menerus siapa yang tanda tangan,” tutur Fadli.

Penuh Muatan Politis

Pembentukan Pansus Hak Angket TKA ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sendiri telah menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan pembentukan pansus ini penuh dengan muatan politis.

Moeldoko mengatakan, sebenarnya tidak ada yang dapat dipersoalkan atas penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut. Ia juga mengatakan, ketakutan berbagai pihak bahwa peraturan ini dapat mengganggu keberadaan para pekerja lokal di Indonesia sama sekali tidak beralasan.

Baca juga: Fadli Zon Klaim Sri Mulyani Pasti Kalah Berdebat Soal Utang

“Sepertinya [Pansus Angket] lebih berat ke politis. Saya mantan Panglima TNI, saya tahu bagaimana harus mengamankan negara,” jelas Moeldoko di Jakarta, Jumat (27/4).

Adapun Moeldoko sendiri justru mengkritisi terkait rencana pembentukan pansus tersebut. Ia meragukan bahwa hal itu bisa mengatasi masalah di lapangan. Untuk pengawasan terhadap orang asing, demikian Moeldoko, sejauh ini pemerintah sudah melakukannya secara ketat sehingga kekhawatiran terkait kehadiran mereka di Indonesia bukanlah sebuah ancaman.

“Ada petugas di sini. Jangan seolah-olah menafikan Indonesia enggak ada orang, terus datang sekelompok orang, itu ancaman. Lah ini manusia semua mengamati kok. Siapapun Kepala Negaranya dari Sukarno hingga sekarang tidak ada yang ingin mengorbankan negaranya untuk kepentingan lain. Tidak mungkin,” jelas mantan Panglima TNI tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) sendiri juga telah memberikan penjelasan terkait Perpres tentang TKA tersebut. Ia mengatakan, pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kebebasan penuh kepada para TKA agar dapat masuk dan bekerja di Indonesia.

“Karena ini hubungannya dengan pekerja, maka pemerintah mempermudah proses izin dari pada tenaga kerja asing. Itu tidak berarti kita membebaskan orang asing untuk bekerja di Indonesia sebebas-bebasnya, tidak, cuma bagaimana kita mempermudah prosesnya,” jelas JK ketika membuka acara Apindo X di Hotel Sahid Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/4).

Menurut JK, kebijakan pemerintah ini juga dilakukan agar Indonesia memiliki pemasukan dalam hal modal serta skill. Sebab kalau tidak, demikian JK, para TKA pasti akan lari ke negara lain seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia.

“Dalam hal global ini tidak bisa dihindari lagi. Apabila kita persulit mereka dengan mudah ke Vietnam, Thailand ke malaysia, dan kita marah lagi kenapa investasi kurang. Dan ini suatu dilema yang kita selesaikan,” ungkap JK.*

COMMENTS