Emilia Noemleni Soal Kekerasan di NTT: Peran Gereja Sangat Diharapkan

Emilia Noemleni Soal Kekerasan di NTT: Peran Gereja Sangat Diharapkan

Menurut Nomleni, salah satu pihak yang memiliki kekuatan penting untuk mencegah bahkan mengatasi persoalan ini ialah Gereja. Sebab, kehadiran Gereja di tengah masyarakat dapat membantu mengurangi berbagai potensi kekerasan yang ada. (Foto: Emilia Noemleni - Liputan6.com)

KUPANG, dawainusa.com Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Julia Nomleni turut prihatin dengan berbagai persoalan kekerasan di NTT khususnya yang dialami perempuan dan anak. Ia mengatakan, fenomena kekerasan tersebut merupakan masalah serius yang mesti menjadi perhatian semua pihak.

Menurut Nomleni, salah satu pihak yang memiliki kekuatan penting untuk mencegah bahkan mengatasi persoalan ini ialah Gereja. Ia menerangkan, kehadiran Gereja di tengah masyarakat dapat membantu mengurangi berbagai potensi kekerasan yang ada. Karena itu, ia berharap, Gereja mesti berpartisipasi untuk melampaui persoalan ini.

“Untuk menghilangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang sulit, namun upaya untuk mengurangi, saya rasa bisa, dan peran gereja sangat kita harapkan,” ujar Nomleni di Kupang, Minggu (1/4).

Baca juga: Ditinggal Pasangannya, Emi Noemleni Menangis Ambil Nomor Urut

Peran Gereja, demikian Nomleni, sangat penting karena Gereja merupakan sebuah sumber spiritual umat. Gereja, jelasnya, dapat memengaruhi motivasi setiap orang serta memiliki kekuatan moral untuk memengaruhi prilakunya, yakni lewat ajaran cinta kasih yang diwartakannya.

Dengan modal tersebut, Nomleni memastikan, Gereja dapat menjadi agen perubahan dan transformasi sosial bagi masyarakat secara khusus dalam panggilannya untuk mewartakan  cinta kasih demi meminimalisir kecenderungan setiap orang  menjadi pelaku kekerasan.

“Terus terang saja, tidak semua persoalan yang dihadapi menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tetapi semua elemen masyarakat, termasuk gereja,” tutur Noemleni.

“Ini menjadi agenda besar dari kita. Kita akan membuat kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak stakeholder, baik pemerintah, gereja, LSM, untuk mendorong dan menjaga perempuan dan anak dari tindak kekerasan,” ungkapnya.

Selain itu, Calon Wakil Gubernur NTT yang berpasangan dengan Marianus Sae ini juga memaparkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT dalam kurun waktu mulai dari 2002 sampai 2017.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan Rumah Perempuan Kupang, tercatat bahwa dalam tahun tersebut sudah ada 3.621 kasus kekerasan yang terjadi di provinsi kepulauan ini.

Sementara dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terang Noemleni, jumlah tersebut memang mengalami penurunan, yakni pada 2016 terdapat 327 kasus dan pada 2017 terdapat 320 kasus. Akan tetapi, jumlah tersebut tetap harus diperhatikan secara serius agar tingkat kekerasan terus mengalami penurunan.

NTT Menjadi Daerah Rentan Terhadap Kekerasan

Sementara itu, pada November 2017 lalu, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Komnas Perempuan menegaskan, daerah NTT merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terhadap aksi kekerasan.

“Dari kasus yang ditangani FPL di 32 provinsi itu, 15 persennya disumbangkan dari NTT,” kata anggota Dewan Pengarah Nasional FPL Sry Mulyati di Kupang, Senin (20/11).

Baca juga: NTT Loyal Kepada PDIP, Megawati Sampaikan Pesan Menangkan MS-Noemleni

Berdasarkan temuan FPL dan Komnas Perempuan, pada 2017 terhitung sejak Januari sampai Oktober, jumlah kekerasan di NTT yang menimpa perempuan  mencapai 349 kasus.

“Jumlah kasus kekerasan yang tercatat hingga Oktober 2017 untuk sementara tercatat masih lebih kecil dibandingkan pada 2016 sebanyak 673 kasus kekerasan yang ditangani anggota FPL,” terang Mulyati.

Berbagai kasus tersebut, kata Mulyati, dilaporkan dan ditangani oleh lembaga anggota FPL di tiga wilayah, yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang.

Kekerasan di NTT, Semua Pihak Harus Terlibat

Selain itu, ia juga menjelaskan, sejauh ini, pihaknya masih memiliki kendala dalam mengatasi berbagai persoalan kekerasan di NTT. Hal itu terjadi karena jumlah petugas untuk mengatasi hal ini masih sangat sedikit, yakni hanya terdapat 115 anggota yang menyebar di 32 provinsi.

Karena itu, Mulyati meminta agar semua pihak mesti turut berpartisipasi dalam mengatasi persoalan ini. Semua elemen masyarakat, katanya, harus membangun komitmen untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga: NTT Halaman Depan NKRI, PDIP Siap Menangkan MS – Noemleni

“Tidak hanya FPL yang menjadi tulang punggung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini, namun kami sangat berharap semua pihak seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah di provinsi hingga desa bisa mengambil peran strategisnya,” ujar Mulyati.

Adapun FPL, terang Mulyati, melalui 115 lembaga keanggotaannya akan terus melakukan berbagai bentuk pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Hal itu dilakukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang sudah ada.

“Kami juga melakukan advokasi kebijakan bagi perlindungan perempuan korban kekerasan di tingkat nasional dengan mengusulkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual hingga kebijakan di daerah,” kata Mulyati.*

COMMENTS