Dugaan Korupsi Dana Sail Komodo, Sejumlah Saksi Terus Diperiksa

Dugaan Korupsi Dana Sail Komodo, Sejumlah Saksi Terus Diperiksa

Sejumlah tersangka dalam kasus Sail Komodo ini akan diumumkan sebelum liburan lebaran 2018 ini (Foto: Binatang Purba Komodo - ist)

LABUAN BAJO, dawainusa.com Proses hukum kasus dugaan korupsi dana Sail Komodo tahun 2013 lalu masih berlanjut hingga hari ini. Guna menemukan titik terang dari kasus yang berlarut-larut itu, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi-saksi.

“Saksi-saksi sementara kami panggil dan menjalani pemeriksaan selama pekan-pekan ini ke depan. Ini dilakukan  untuk penuntasan kasus APBD sail komodo 2013,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo melalui Kepala Seksi  Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Salesius Guntur, S.H, Kamis (31/5).

Sebelumnya, pada Senin (28/5) Tim penyidik dari Kejari Labuan Bajo berhasil menyita sejumlah dokumen setelah melakukan penggeledahan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Badan Pengelolahan Keuangan Daerah (BPKD) Manggarai Barat (Mabar).

Baca juga: Tiga Negara Ini Bahas Kerja Sama Pariwisata di Labuan Bajo

Sejumlah dokumen itu ialah dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban 3 kegiatan, yakni penyelenggaraan sail komodo 2013, kegiatan jambore pariwisata Provinsi NTT serta kegiatan pagelaran seni dan budaya Kabupaten Manggarai Barat.

“Sebagian besar dokumen-dokumen itu berupa dokumen pencairan keuangan dan laporan pertanggungjawaban 3 kegiatan,” kata Salesius.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuan Bajo, Yulius Sigit Kristanto, SH, MH kepada wartawan Senin siang itu mengatakan, tersangka kasus tersebut diumumkan sebelum liburan lebaran 2018 ini. “Yang jelas orang yang paling bertanggung jawab yang akan kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kristanto.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Theodorus Suardi, menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuan Bajo di kantornya bukan merupakan hal yang luar biasa.

“Bukan sesuatu yang luar biasa, hal yang biasa saja dan saya kira ini adalah lanjutan dari pemeriksaan sejak tahun 2014, 2015 dan 2016,” kata Theodorus.

Theodorus mengatakan, penggeledahan oleh kejaksaan itu sesuai dengan standar operasional yang harus dihormati dan dihargai. “Kita harus menghargai langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kegiatan sail komodo, tahun 2013 lalu,” kata Theodorus.

Total Dana dan Indikasi Korupsi dalam Kasus Sail Komodo

Kapolres Mabar AKBP Jules Abraham Abast, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Gede Sucitra, S.H dan Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Aipda Ketut Susiana mengatakan, total kerugian negara dari kasus Sail Komodo tersebut senilai Rp38 miliar dan bersumber dari dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 dan 2013.

Keduanya menjelaskan, dugaan penyimpangan pengelolaan sejumlah proyek tersebut karena hasil penyelidikan diketahui proyek dikerjakan asal jadi. Untuk mengetahui kerugian negara akibat dugaan penyimpangan pengerjaan proyek- proyek berkaitan Sail Komodo itu, demikian Gede dan Ketut, hasil penyelidikan Polres Mabar  diekspos di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTT di Kupang pada tanggal 9 Mei 2014.

Ekspos tersebut bertujuan agar BPKP RI Perwakilan melakukan investigasi sehingga bisa diketahui angka kerugian keuangan negara. Keduanya menjelaskan, proyek yang asal jadi itu dikerjakan dalam dua tahun anggaran berbeda melalui Pemerintah Propinsi NTT dan pemerintah pusat sendiri,  yakni 2012 dan 2013.

Baca juga: Labuan Bajo Darurat Sampah, KLHK Turun Tangan

Gede dan Ketut mengungkapkan, salah satu kejanggalan pengerjaan sejumlah proyek tersebut, yakni ada sejumlah  bak air yang dibangun sudah retak. Bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Selain itu, saluran pipa tidak ditanam, hanya ditimbun tanah.

Keduanya mengatakan, rekanan yang mengerjakan sejumlah paket proyek itu, yakni PT Artha Envirotama Cideng Jakarta mengejarkan WTP Wae Mese dan IPA Pulau Komodo tahun 2013.

PT Nunu Rada Bata KSO (Kerja Sama Operasional) dengan PT Nusa Jaya Abadi mengerjakan proyek SPAM Marombok tahun 2012 dan SPAM Golokoe. Paket Golokoe-DPRD tahun 2012 dan SPAM zona satu Wae Cecu tahun 2013 dikerjakan oleh PT Turaab Bumi Indah.

SPAM Gorontalo tahun 2012 dikerjakan oleh PT Surya Agung Kencana. PT Gitar Intan Perdana mengerjakan paket SPAM zona dua kawasan khusus tahun 2013. CV Lorena mengerjakan paket proyek SPAM pedesaan pendukung KPDT diPulau Komodo.

Beberapa Item Proyek

Pada saat yang sama Gede dan Ketut mengatakan, proyek yang terindikasi korupsi itu terdiri dari beberapa item yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun anggaran 2012 terdiri dari lima paket proyek, yaitu Water  reatment atau penyulingan air bersih di Wae Mese Labuan Bajo, Sistem Pengelolahan Air Minum (SPAM) di Marombok yang masih berkaitan dengan proyek Wae Mese, SPAM Golo Koe, SPAM DPRD dan SPAM Gorontalo. Total anggaran limapaket proyek itu mencapai Rp 28.768.799.655.

Baca juga: Menteri Luhut Soroti Persoalan Sampah dan Toilet di Labuan Bajo

Sedangkan proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2013 dan dinilai asal jadi, lanjut Gede dan Ketut, yakni Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) di Pulau Komodo, SPAM zona satu Wae Cecu, SPAM zona dua kawasan khusus,  SPAM zona dua kawasan kumuh dan SPAM pedesaan pendukung KPDT di Pulau Komodo. Total anggaran paket proyek sebesar Rp 9.766.295.000.

Dijelaskannya, penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengerjaan sejumlah paket proyek tersebut sudah dilakukan sejak enam bulan lalu. Sedangkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) terhitung tanggal 16 April
2014.

“Ekspos dilakukan sekaligus untuk meminta audit investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT di Kupang. Setelah ekspos, diharapkan tim dari BPKP turun ke Labuan Bajo untuk melakukan investigasi,” sambung Ketut.*

COMMENTS