Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Cagub Ini Ajukan Praperadilan

Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Cagub Ini Ajukan Praperadilan

Konoras belum  memastikan kapan praperadilan itu diajukan. Tetapi sejauh, pihaknya tengah  mempelajari dan menyiapkan dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. (Foto: Ahmad Hidayat Mus - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Pasca ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (16/3), calon gubernur (Cagub) Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dipastikan akan mengajukan praperadilan.

Prihal pengajuan praperadilan ini disampaikan kuasa hukum mantan bupati Kepulauan Sula Periode 2005-2010 itu, M. Konoras, Senin (19/3).

“Pasti kami ajukan praperadilan, karena jalan satu-satunya (untuk lepas dari status tersangka) yang ada di kami kan cuma praperdilan,” kata Konoras, sebagaimana dikutip dari CNNindonesia.com.

Konoras belum  memastikan kapan praperadilan itu diajukan. Tetapi sejauh, pihaknya tengah  mempelajari dan menyiapkan dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. Ia menambahkan, AHM sendiri tengah berada di Jakarta untuk membicarakan dengan pihak keluarga dan tim hukum  lain.

Sementara itu, adapun kasus hukum yang menjerat cagub yang diusung Partai Golkar itu adalah  dugaan korupsi terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

Total kerugian negara dalam kasus yang diduga melibatkan AHM dan adik kandung AHM, yaitu Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014, adalah Rp 3,4 miliar. Dari total uang APBD itu, AHM diduga menilep sebesar Rp 850 juta sementara sebesar Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal.

Kuasa Hukum AHM: Kami Yakin Menang

Konoras selaku kuasa hukum AHM meyakini kliennya tidak benar melakukan korupsi dan akan menang dalam praperadilan. Keyakinan itu, tutur Konoras, didasarkan pada, pihaknya pernah memenangkan praperadilan di pengadilan negeri Ternate terkait kasus yang sama.

Dalam praperadilan yang berujung dengan kemenangan dipihaknya itu, Konoras menuturkan, pihak majelis hukum memerintahkan pihak kepolisian daerah (Polda) Maluku Utara untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi tersebut.

Baca juga: Massa Demo Minta Anies Dukung Kepulangan Rizieq Syihab

Bertolak dari pengalaman tersebut, Konoras mengaku sebagai kuasa hukum dia tidak  menyiapkan hal-hal baru untuk melawan komisi anti rasuah itu.

“Oleh karena itu tidak ada hal-hal baru. Itu yang kita sedikit berkeyakinan bahwa praperadilan nanti [melawan KPK] akan dikabulkan,” ujarnya.

AHM sendiri, tutur Konoras, tetap menghargai  proses hukum yang dilakukan KPK. AHM, menurut dia, orang yang taat hukum.

“Kami tim hukum dan AHM sendiri melihat [proses hukum] sebagai suatu proses penegakan hukum yang mau tidak mau kita harus menghargai langkah langkah KPK,” tutupnya.

Pilkada 2018 Disesaki Tersangka Korupsi

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah  serentak, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat pada 27 Juni mendatang akan disesaki oleh sejumlah calon yang sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun calon-calon yang sudah ditetapkan tersangka itu adalah sebagai berikut.  Pertama, Marianus Sae (Cagub NTT). Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Minggu (11/2).

Baca juga: PBNU Buka Suara, FPI Diminta Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Bupati Ngada itu diduga menerima suap suap Rp 4,1 miliar dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu. Suap tersebut terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.

Kedua,  Nyono Suharli Wihandoko (Cabub Jombang). Politisi Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati (IS) pada Sabtu (3/2). Dari hasil operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp25.550.000 dan US$ 9.500.

Ketiga,  Bupati Lampung Tengah, Mustafa, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (14/2). Mustafa sendiri merupakan calon gubernur Lampung pada Pilkada serentak 2018. Dia maju bersama Ahmad Jazuli, calon wakil gubernur Lampung, yang diusung NasDem, PKS dan Hanura.

Keempat, Imas Aryumningsih. (Calon Bupati Subang). KPK telah menetapkan Imas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang, pada Selasa (13/2).

Ditambah dengan AHM, ada lima calaon kepala daerah yang diduga menyolong uang rakyat dan tanpa malu mau berlaga merebut suara hati rakyat.*

COMMENTS