Diduga Tidak Profesional, PSI Laporkan Bawaslu ke Ombudsman

Diduga Tidak Profesional, PSI Laporkan Bawaslu ke Ombudsman

Mereka meminta rekomendasi Ombudsman untuk memberikan peringatan kepada Bawaslu agar bisa bekerja secara profesional dan adil (Foto: Kader PSI - Tempo)

JAKARTA, dawainusa.com – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddi kepada Ombudsman RI karena diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PSI.

“Kami terpaksa melakukan ini karena keputusan Bawaslu sudah tidak adil dan jujur,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (24/5).

Satia mengatakan, PSI juga melaporkan Bawaslu karena meminta kepolisian untuk segera menetapkan sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal PSI sebagai tersangka atas kasus pembuatan iklan di koran Jawa Pos pada 23 April 2018. Padahal menurut Satia, hal itu sebenarnya bukan merupakan kewenangan Bawaslu.

Baca juga: Soal Iklan Kampanye, Bawaslu Lapor Sekjen PSI Ke Bareskrim

Sementara itu ketua tim kampanye PSI Adi Budiman mengatakan, melalui laporan tersebut, mereka meminta rekomendasi Ombudsman untuk memberikan peringatan kepada Bawaslu agar bisa bekerja secara profesional dan adil. Apabila mereka mengabaikan rekomendasi tersebut, Ombudsman perlu memberikan sanksi kepada Bawaslu.

Adi juga meminta rekomendasi dari Ombudsman untuk dapat memerintah Bawaslu agar mencabut kembali laporan mereka atas PSI di Bareskrim. “Meminta Bawaslu cabut laporannya di Bareskrim,” kata Adi.

Langkah PSI ini, demikian Adi, merupakan cara PSI untuk tetap menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebab jika Bawaslu dibiarkan bertindak seperti ini, kualitas pemilu akan sangat diragukan.

Soal Bawaslu Lapor PSI ke Bareskrim

Untuk diketahui, pada Kamis (17/5) lalu, Ketua Bawaslu Abhan melaporkan dua orang pengurus PSI ke Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) terkait munculnya iklan PSI sebelum massa kampanye dimulai.

“Dari temuan ini, kami sebutkan ada 2 terlapor yang diduga, yakni Sekjen Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna selaku wakil sekjen,” ujar Abhan dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Abhan mengatakan, PSI melanggar Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, kata Abhan, PSI telah melanggar ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena itu, apa yang dilakukan oleh PSI ini masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu.

Baca juga: PSI Akan Laporkan Dugaan Intimidasi Massa #2019GantiPresiden

“Kemarin, tanggal 16 sudah final. Kesimpulan atas tindakan PSI diduga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, khususnya kualifikasi kampanye di luar jadwal 492 UU pemilu. Ini sudah memenuhi ayat 35,” kata Abhan.

Sebagaimana diketahui, iklan partai yang dipimpin Grace Natalie itu muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018. Iklan tersebut menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta pemilu.

Selain itu, dalam iklan tersebut juga ditampilkan foto Presiden Jokowi serta hasil survei partai dengan judul ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’ yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.

Telah Memenuhi Unsur Kampanye

Abhan pada kesempatan yang sama mengatakan, meskipun PSI tidak menyertakan visi dan misi maupun program, namun mereka apa yang mereka lakukan tersebut sudah memenuhi unsur kampanye karena adanya citra diri.

“Dan dari kasus yang terjadi di PSI sudah memenuhi unsur keterpenuhi meskipun tidak ada visi misi itu sudah memenuhi unsur kampanye,” ucap Abhan.

Meski begitu, Abhan menegaskan, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain dari kedua orang tersebut yang harus bertanggung jawab. Dia pun berharap kasus ini dapat dilanjutkan ke penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan.

Baca juga: PDIP Lirik AHY Jadi Cawapres, PSI Usulkan Jadi Menteri Pertahanan

“Penerusan ini tidak lepas dari kerja sama di Sentragakumdu, Bawaslu, penyidik, dan jaksa. Untuk tahap berikutnya di kepolisian diberi waktu 14 hari,” sambungnya.

Laporan Bawaslu ke Kepolisian diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/569/V/2018/BARESKRIM Tertanggal 17 Mei 2018.

Adapun isi pasal 492 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

“Ini masih akan diuji pada pengadilan harapan kami masih sama. Tidak menutup kemungkinan pihak lain ada yang bertangung jawab,” kata dia.*

COMMENTS