Di NTT, KPUD Masukkan Anak TK dan SD dalam Daftar Pemilih

Di NTT, KPUD Masukkan Anak TK dan SD dalam Daftar Pemilih

Kinerja KPUD NTT kembali menjadi sorotan karena memasukkan anak-anak TK dan SD dalam daftar pemilih Pilgub NTT pada 27 Juni mendatang. (Foto: Ilustrasi data pemilih - Ist).

KUPANG, dawainusa.com Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dipertanyakan. Pasalnya, KPUD NTT memasukkan anak-anak TK dan SD dalam daftar pemilih Pilgub NTT pada 27 Juni mendatang.

Hal itu diungkap anggota fraksi Partai Hanura Hamdan Saleh Batjo dalam rapat gabungan komisi DPRD NTT bersama pemerintah, KPU serta Bawaslu NTT di Gedung DPRD NTT di Kupang, Senin (19/3).

“Anak-anak saya yang masih duduk dibangku TK dan SD pun masuk dalam daftar pemilih. Ini persoalan besar yang harus segera dibenahi oleh KPU,” kata  Hamdan Saleh Batjo seperti diberitakan Antara, Senin (19/3).

Baca juga: KPU NTT: Belum Punya e-KTP Masih Bisa Coblos, Ini Syaratnya

Menurut Hamdan, dalam keluarganya sendiri justru orang-orang yang punya hak pilih yang tidak terdaftar. Ia mencontohkan adik iparnya yang sedang kuliah tidak terdaftar dalam data pemilih. Hal itu, kata dia, membahayakan kualitas demokrasi dalam Pilgub NTT tahun ini.

“Ini membahayakan, anak saya SD kelas I didaftarkan sebagai peserta pemilih, sementara ipar saya yang sudah kuliah tidak masuk dalam daftar pemilih,” tandas dia.

Hal senada juga disampaikan Yucundianus Lepa. Ia mengatakan, dalam Pilkada Kota Kupang 2017 lalu, semua anggota keluarganya tercatat sebagai daftar pemilih, namun yang mendapatkan surat panggilan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) hanya dua orang.

“Saya sendiri kesulitan masuk ke TPS, akhirnya setelah semuanya pulang, saya bawa semua data Kartu Keluarga ke TPS baru bisa memilih,” kata politisi dari Fraksi PKB itu.

KPUD NTT Didesak Segera Perbaiki Data Pemilih

Berdasarkan fakta tersebut, Yucundianus Lepa mendesak KPUD NTT untuk segera memperbaiki data pemilih. Menurut ketua Komisi II DPRD NTT itu, pihak KPU perlu melibatkan pemerintah mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat RT/RW.

“Kan ada Ketua RT/RW di sana yang juga tahu warga-warganya, tapi dipersulit dan harus koordinasi lagi dengan Dinas Kependudukan dengan membawa pula dokumen kartu keluarga dan sebagainya,” tuturnya.

Baca juga: Tangkis Isu SARA, Bawaslu NTT Batasi Kampanye di Medsos

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pihak KPU NTT menjanjikan untuk membenahi persoalan data tersebut. Menurut KPUD NTT, data yang sudah beredar itu masih data rekap dan masih ada kesempatan untuk diperbaiki.

“Sekarang kita masih menggunakan data rekap, namun pada tanggal 24 Maret mendatang kita akan menyerahkan data lengkap by name by adrress. Kalau memang ada di situ maka pada masa perbaikan 3-7 April itu kita perbaiki sesuai mekanisme yang ada,” ujar juru bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli.

Jumlah Pemilih NTT dalam Pilgub 2018

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat provinsi, Sabtu (17/3), Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna menyebut, jumlah pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilgub NTT hanya 3.059.704 orang.

Dari data pemilih yang sudah terdaftar itu, Jemris menilai, provinsi kepulauan itu terancam kehilangan 700 ribu pemilih. Pasalnya, dalam pesta Pilkada lima tahun lalu, jumlah wajib pilih di NTT sebanyak 3,7 juta pemilih.

“Hari ini kita sudah miliki angka sementara 3.059.704 pemilih. Itu artinya bahwa, jumlah pemilih kita dalam lima tahun kurang lebih 700.000 orang lenyap. Ke mana lenyapnya, kita tidak tahu,”ungkap Jemris.

Baca juga: Pengamat Politik: Flores Jadi Penentu Utama Pilgub NTT

Sementara, Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengaku, berkurangnya jumlah pemilih disebabkan adanya pemilih yang meninggal, menjadi TKI, atau mahasiswa yang kuliah di luar NTT.

Maryanti mengatakan, data potensi jumlah pemilih 3,7 juta orang yang dimiliki dinas kependudukan itu lebih tinggi dibandingkan dengan KPU, karena dari dinas terkait, tidak pernah melakukan pemutakhiran data penduduk.

“Menurut pihak dinas kependudukan, kalau ada warga yang meninggal dan tidak dilaporkan atau tidak diurus akta kematiannya, maka namanya masih tercatat, sehingga wajar saja kalau data dari pemerintah lebih tinggi dari KPU. Kalau data di KPU itu benar benar hasil pemutakhiran,” ujarnya.*

COMMENTS