Di Maumere, Kemhan Lakukan Survei Lokasi Pembangunan Korem

Di Maumere, Kemhan Lakukan Survei Lokasi Pembangunan Korem

Kemhan mendatangi wilayah Kolisia, Kecamatan Magepanda, sebuah kawasan sekitar 17 Km ke arah utara kota Maumere yang dinilai strategis menjadi lokasi pembangunan Korem. (Foto: Kementerian Pertahanan Survei Lahan Markas Korem di Kolisia - NTTSatu).

MAUMERE, dawainusa.com Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemhan) Republik Indonesia (RI) berencana akan melaksanakan pembangunan Korem atau Komando Resor Militer di dua tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni di Ende dan Maumere.

Rencana ini diketahui setelah utusan dari Kemhan mendatangi wilayah Kolisia, sebuah kawasan sekitar 17 Km ke arah utara kota Maumere, Selasa (20/3). Daerah tersebut diisukan akan diplot untuk menjadi lokasi Korem di Maumere.

Baca juga: Di Maumere, Satu Paslon Bawa Dukun Saat Penarikan Nomor Urut

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sikka Paolus Nong Susar membenarkan hal itu. Ia mengatakan, Maumere dan Ende merupakan dua kabupaten tempat Korem berada di daratan Flores. Untuk Maumere, kata dia, lokasinya berada di Kolisia, Kecamatan Magepanda.

“Selain di Kolisia, juga disurvei lokasi di Ende. Dua kabupaten menjadi calon markas Korem, tetapi kajian penentuan lokasi kewenangan Kementrian Pertahanan dan Keamanan RI,” jelas Paolus usai deklarasi anti  hoax  di Mapolres  Sikka, Selasa  (20/3).

Pemda Tanggap Positif Pembangunan Korem

Menurut Paolus, pihaknya menanggapi secara positif rencana pembangunan Korem di daerah tersebut. ”Pemerintah daerah memberi respon yang positif kehadiran Korem,” ujar Paolus.

Ia menerangkan, infrastruktur pertahanan dan keamanan menjadi salah satu faktor penting dari suatu daerah yang akan dijadikan ibukota provinsi.

Baca juga: Nabila Sahaja, Gadis Asal Maumere yang Juarai Miss Teen Indonesia 2017

Letak Maumere yang strategis, kata Paolus, mungkin menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadikan Maumere sebagai calon ibukota Provinsi Flores.

Karena itu,  pemerintah perlu membangun Korem di daratan Flores. Korem, sambung Paolus, tidak saja soal aspek pendekatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah pusat punya pertimbangan membangun Korem di Flores. Letak Kota Maumere strategis mungkin jadi pertimbangan rencana pemekaran Flores menjadi propinsi,” pungkasnya.

Rakyat Flores Pernah Menolak Korem

Wacana pembangunan Korem sudah dimulai sejak tahun 2008 silam, yakni di Ende. Danrem 161/Wirasakti Kolonel (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak kala itu mengatakan, pembangunan Korem Flores merupakan bagian dari program nasional dalam rangka mempertahankan keamanan negara.

Pembangunan Korem Flores, jelasnya, tetap menghargai unsur budaya, lingkungan, dan tetap menghargai adat, budaya dan tradisi setempat.

“Kami tidak otoriter dan memaksakan kehendak. Semua proses selalu mengedepankan musyawarah, dialog dan saling mendengarkan untuk mencapai kesepakatan,” kata Pardamean, di Kupang, Senin (10/3/2008) silam.

Namun, wacana itu kemudian batal. Sebagian besar masyarakat Flores pada umumnya dan Ende khususnya kala itu menolak pembanguanan Korem.

Baca juga: Cegah Aliran Sesat, Kajari Ende Perkuat Tim Pakem

Dalam rapat gabungan komisi-komisi di DPRD NTT dengan Komandan Korem 161/Wirasakti Kolonel (inf) Winston Pardamean Simanjuntak di Kupang saat itu disimpulkan bahwa masyarakat Ende menolak karena kehadiran Korem berpotensi menimbulkan friksi di antara masyarakat.

“Di kalangan masyarakat Ende sendiri mulai terpecah karena tanah yang diserahkan oleh warga tertentu merupakan tanah suku. Terjadi keretakan hubungan antara warga dan saling mencurigai,” ungkap Ketua Komisi A DPRD NTT Marthen Darmonsi kala itu.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, ujar Darmonsi kala itu, terkesan Korem Flores tersebut dipaksakan. Sedangkan, masyarakat butuh kehidupan yang nyaman dan tidak saling mencurigai.

Sementara itu, Politisi PDIP Andreas Hugo Pariera pada 7 Februari 2018 mengatakan, Pulau Flores bukanlah daerah yang dianggap rawan dalam pertahanan. Karena itu, pertahanan dan cara penanganan di pulau itu cukup dilakukan oleh Polri saja.

Ia menjelaskan, ide pembentukan  pembangunan Korem  di Pulau Flores  sudah dimulai sejak tahun 90-an, tepat setelah berpisah dengan Timor Leste. Bahkan, ide ini, katanya lagi, sudah banyak ditentang oleh masyarakat di Pulau Flores.

Adapun pada April 2015 lalu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende juga menolak munculnya isu pembangunan Korem di Ende.

Pasalnya, isu tersebut merupakan peralihan isu dari pemekaran Provinsi Flores dan pembangunan korem masuk melalui wacana tersebut.*

COMMENTS