Desa Dalam Perspektif Pilgub NTT

Desa Dalam Perspektif Pilgub NTT

Kampanye desa tidak sekedar terjebak dalam dana transver yang mungkin menjual secara politik, tetapi tidak mampu menggenapi pertarungan wacana pembangunan desa di aras lokal. (Arischy Hadur - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com Wacana pembangunan desa merupakan wacana yang cukup santer dalam kanca pembangunan nasional beberapa tahun terakhir. Tentunya, menguatnya wacana pembangunan desa bukanlah tanpa alasan. UU Desa disinyalir merupakan bagian penting dalam konstelasi Pilpres 2014, mengingat UU ini lahir dalam fase peralihan kepemimpinan pemerintahan pusat.

Pasca Pilpres 2014, wacana pembangunan desa menjadi semakin seksi dalam diskursus pembangunan. Strategisnya wacana pembangunan desa diamini rezim pemerintahan dalam jargon Nawacita rezim Jokowi yang menggaungkan pembangunan dari daerah dan desa. Benang merahnya adalah, dalam kacamata politik, desa merupakan wacana strategis dalam konstelasi politik di rezim Jokowi.

Bukti keseksian lainnya tentang wacana desa dalam konstelasi politik juga dibuktikan dengan perebutan kursi kementrian desa PDTT. Saat kursi Kementrian Desa, Marwan Jafar dari PKB diganggu.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Kadir Karding mengakui bahwa posisi kementrian desa sangat strategis mengingat dua alasan penting, pertama, desa menerima anggaran yang besar dari pagu anggaran negara. Kedua, desa merupakan sarana politik untuk mendekatkan Partai Politik pada konstituennya (Kompas 7/4/16).

Baca juga: Religio Politik: Kesadaran Melihat Kenyataan, Relevankah?

Keseksian desa tidak berhenti di level politik nasional. Dalam kancah Pilkada, desa masih menjadi wacana penting. NTT yang juga menjadi salah satu wilayah yang menggelar Pilkada, misalnya, menggunakan desa sebagai salah satu isu penting dalam materi kampanyenya.

Dalam perdebatan maupun kampanye media yang dilakukan kandidat, desa malah lebih populer dari isu perubahan kewenangan propinsi dan kabupaten yang termuat dalam UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini terbukti dari ruang debat calon kandidat yang digelar, belum banyak menyinggung tentang peralihan dan tarik menarik kuasa pemerintahan lintas pusat, provinsi, dan kabupaten.

Kelahiran Desa dalam isu politik daerah ini pun menuai kontroversi. Ada yang beranggapan bahwa desa tidak berada dalam domain kewenangan daerah, karena recognisi desa akan bertabrakan dengan campur tangan daerah dalam mengurusi desa.

Jadi, kehadiran pemerintahan daerah dalam desa adalah bentuk intervensi. Namun ada juga yang kokoh dalam argumentasi bahwa, kehadiran Pemda dalam desa adalah sah dan tidak mengangkangi recognisi desa, ketika pendekatannya adalah konteks negara kesatuan.

Dalam perdebatan maupun kampanye media yang dilakukan kandidat, desa malah lebih populer dari isu perubahan kewenangan propinsi dan kabupaten yang termuat dalam UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Desa dan Narasi Kampanye Pilgub NTT

Disini penulis tidak ingin mengulas lebih jauh tentang mazab yang bertarung dalam memahami domain kewenangan desa-daerah, tetapi ingin memfokuskan kajian pada pemahaman membangun desa dalam kaitannya dengan isu pilgub NTT. Dalam beberapa narasi dan materi kampanye Pilgub NTT dapat disimpulkan beberapa hal.

Pertama, isu desa masih erat dikaitkan dengan logika fiskal dalam wujud dana transfer. Perbandingan pikiran yang perlu dipahami adalah kampanye wacana pembangunan desa masih menetapkan dana transfer sebagai materi kampanye. Beberapa pemberitaan tentang wacana pembangunan desa erat dengan janji politik akan pos anggaran yang dijanjikan kandidat kepada desa- desa.

Baca juga: Membaca Intoleransi Sebagai Problem Dialektis

Tetapi kita perlu paham bahwa pertarungan wacana dalam isu kemandirian desa melibatkan isu desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara negara mengontrol desa, padahal desa menganut asas recognisi.

Desa banyak dikaji pada awal-awal pertarungan wacana pemilihan gubernur. Tetapi hari ini, pergeseran isu mulai bergeser ke pertarungan figural. Hal ini ditandai dengan perubahan jargon kampanye dari beberapa kandidat.

Kemandirian desa digagalkan oleh kontrol keuangan negara dimana pemerintah pusat menetapkan prioritas penggunaan anggaran, sehingga desa tidak dapat secara mandiri menentukan program dalam keempat bidang kewenangannya. Apakah janji dana transver propinsi dalam isu Pilgub NTT juga membawa agenda yang sama?

Tentu saja, mengingat pemerintahan provinsi menganut asas dekonsentrasi, dimana kepala daerah juga berperan sebagai pemerintah pusat yang ada di daerah. Pasal 72 ayat (1) huruf e UU Desa mengatakan bahwa salah satu pendapatan desa adalah berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Artinya, dana bantuan provinsi merupakan mandat undang-undang. Karena anggaran tersebut merupakan hak desa, jadi sangat tidak etis ketika besaran anggaran kepada desa dijadikan sebagai materi kampanye.

Kedua, desa merupakan isu yang kerapkali mengalami pasang naik dan pasang surut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perhelatan politik, isu merupakan komoditas politik yang penting dalam strategi elektabilitas. Desa banyak dikaji pada awal-awal pertarungan wacana pemilihan gubernur. Tetapi hari ini, pergeseran isu mulai bergeser ke pertarungan figural. Hal ini ditandai dengan perubahan jargon kampanye dari beberapa kandidat.

Membangun Desa

Dalam wacana pembangunan desa, terdapat dua model pembangunan besar yakni Desa membangun dan membangun desa. Desa membangun merupakan upaya internal desa dalam mengerjakan 4 bidang kewenangannya.

Akan tetapi, 4 bidang kewenangan ini tidak merangkum keseluruhan dimensi kehidupan dalam masyarakat desa, sehingga membutuhkan agenda pembangunan desa yang lain di luar 4 bidang kewenangan desa. Disinilah peran pemerintahan Supra Desa (Kabupaten, Propinsi, Pusat) dalam mengerjakan pembangunan di desa dalam kerangka “membangun desa”.

Baca juga: Yogyakarta Darurat Radikalisme

Membangun desa merupakan agenda pembangunan desa dengan perspektif pembangunan kawasan perdesaan. Dalam konteks ini, membangun desa dapat berupa pembangunan sektoral, maupun interkonektifitas lintas sektoral, lintas bidang kewenangan, lintas Organisasi Perangkat Daerah, bahkan lintas pemerintahan.

Kampanye desa tidak sekedar terjebak dalam dana transver yang mungkin menjual secara politik, tetapi tidak mampu menggenapi pertarungan wacana pembangunan desa di aras lokal.

Model program membangun desa misalnya berupa pencanangan program Kampung KB di Manggarai Timur yang digagas dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dan swasta dalam menfasilitasi, mendampingi dan melakukan pembinaan masyarakat dalam menyelenggarakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait (Pos Kupang.com 9/6). Disini, membangun desa dilakukan dengan perspektif lintas sektoral.

Selain itu, membangun desa dapat juga dilakukan dengan pendekatan tipologi desa. Desa- desa dengan kesamaan komoditas, kesamaan geografis, atau kesamaan profesi dominan dikelompokkan untuk dikerjakan agenda bersama sehingga mampu meningkatkan daya tawar desa.

Misalnya, gubernur menggarap program pertanian lintas desa dengan membangun lumbung padi provinsi (BUMD), atau dalam bentuk BUMADes (BUMDes antar Desa) untuk kemudian dibentuk koneksi marketing terhadap BULOG (BUMN) sehingga menunjang ketahanan pangan nasional.

BUMADes misalnya, telah diatur dalam Permendesa No. 4 tahun 2015 pasal 29 dikatakan bahwa Dua BUM Desa atau lebih dapat melakukan kerjasama antara BUM Desa.Fokus pada pasal ini adalah terkait ketentuan bahwa beberapa BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya (kerjasama antar BUM Desa) dalam mengembangkan unit-unit BUM Desa nya.

Kerjasama lintas sektoral seperti ini dalam konteks NTT menjadi sangat dibutuhkan mengingat NTT merupakan provinsi kepulauan. Pemprov diharapkan mampu menjadi jembatan untuk menghubungkan desa- desa dalam wilayah administratif NTT.

Penulis ingin mengatakan bahwa terdapat begitu banyak cara “membangun desa” yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi dalam wacana pembangunan desa. Jadi, kampanye desa tidak sekedar terjebak dalam dana transver yang mungkin menjual secara politik, tetapi tidak mampu menggenapi pertarungan wacana pembangunan desa di aras lokal.*

Oleh: Arischy Hadur*
Mantan Ketua Kelompok Studi Tentang Desa (KESA), Aktivis PMKRI

COMMENTS