Demokrat Minta Sekjen PDIP Jangan Lindungi Kader yang Korupsi

Demokrat Minta Sekjen PDIP Jangan Lindungi Kader yang Korupsi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diminta Partai Demokrat untuk tidak melindungi kader-kader yang diduga terlibat korupsi e-KTP. (Foto: Rachland Nashidik dan Hasto Kristiyanto - ist).

JAKARTA, dawainusa.com Partai Demokrat meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk tidak melindungi kader-kader yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rachland Nashidik. Menurut dia, mendengar kader sesama partai yang terlibat dalam korupsi memang pahit, tetapi harus diterima dan serahkan kepada pihak penegak hukum.

“Meski pahit, jangan lindungi kader yang nyata disangka terlibat kasus Korupsi,” ujar Rachland sebagaimana diberitakan Tempo.co, Kamis (22/3).

Baca juga: Skandal E-KTP: Novanto Sebut Puan Maharani Ikut Terima Uang

Adapun pernyataan Rachland ini menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang menepis pernyataan Setya Novanto terkait keterlibatan dua menteri dari PDIP, yakni Puan Maharani (Menteri PMK) dan Pramono Anung (Menteri Seskab) dalam skandal mega proyek E-KTP.

Hasto dalam pernyataan bantahannya mengatakan, kadernya tidak terlibat. Pasalnya, pada periode terjadinya skandal itu, partainya merupakan partai oposisi dan bukan bertindak sebagai designer proyek tersebut.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” ujar Hasto, Kamis (22/3).

Korupsi Tak Kenal Oposisi

Berlindung di balik tameng oposisi, ungkap Rachland, tidak masuk akal. Pasalnya, persekongkolan korupsi tidak kenal oposisi. Justru yang lebih dulu dilakukan penyuap adalah menyuap kaum oposisi.

“Otak koruptor itu justru perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu agar proyek lancar,” kata dia.

Baca juga: Korupsi e-KTP: Disebut Novanto, Menseskab Pramono Anung Berang

Rachland mengatakan, PDIP perlu menunjukkan sikap yang benar terkait kader yang diduga terlibat korupsi. Sikap yang benar itu, paparnya, yakni dengan menunjukkan kepatuhan dan keterbukaan pada proses hukum.

Selain itu, PDIP juga diminta tidak memusuhi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bila tak mau membantu, sekurangnya jangan halangi kewajiban KPK mengusut dan memberantas korupsi. Kalau bisa, bersikaplah pro-aktif membantu tugas KPK,” tandas dia.

Elit PDIP di Pusaran Skandal e-KTP

Skandal mega proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran proyek sebesar Rp5, 9 triliun.

Walaupun PDIP berkelit di balik status sebagai partai oposisi, sebagaimana yang dikatakan Hasto Kristiyanto, hal itu tidak meluputkan sejumlah elit partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Setya Novanto yang kini telah ditetapkan sebagai terdakwa menyebut, Puan Maharani yang saat proyek itu bergulir menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP dan Pramono Anung yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Kedua elit tersebut, kata Novanto, masing-masing mendapat 500 ribu dollar Amerika Serikat. “Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” ujar Novanto kepada majelis hakim, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Kamis (22/3).

Baca juga: Andi Narogong dan Pihak-pihak yang Diuntungkan dalam Perkara E-KTP

Selain kedua elit ini, kader lain dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, yang ikut disebut menerima aliaran dana haram itu adalah Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai anggota komisi II DPR  dan kini sedang ikut bertarung dalam pilgub Jawa Tengah sebagai petahana.

Selain itu, nama lain yang disebut adalah Olly Dondokambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan bendahara umum PDIP. Ganjar dan Olly, kata Novanto, juga menerima sejumlah 500 ribu dollar Amerika Serikat.

“Pertama adalah untuk (mantan ketua) Komisi II Pak Chairuman (Chairuman Harahap) sejumlah 500 (USD 500 ribu) dan untuk Ganjar (Ganjar Pranowo-Gubernur Jawa Tengah) sudah dipotong oleh Chairuman, dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng 500 (USD 500 ribu), Tamsil Linrung 500 (USD 500 ribu), Olly Dondokambey 500 (USD 500 ribu) di antaranya melalui Irvanto,” beber Novanto di Pengadilan Tipikor, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).*

COMMENTS