Debat Pilgub NTT, Bukan Hanya Sekedar Tanya Jawab

Debat Pilgub NTT, Bukan Hanya Sekedar Tanya Jawab

Setiap paslon mesti mampu membangun simbol daerah soal siapa pemimpin yang layak untuk memimpin NTT ke depannya (Foto: Debat II Pilgub NTT - ist).

KUPANG, dawainusa.com – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang kembali mengomentari soal debat Pilgub NTT yang sudah dilakukan selama dua kali oleh pihak KPUD Provinsi. Ia menegaskan, debat sebenarnya bukan hanya sekedar perkara tanya jawab di antara setiap pasangan calon.

“Bagi saya, debat bukan soal bertanya dan menjawab tapi bagaimana profil leadership yang memberikan jaminan akan masa depan daerah ini lima tahun ke depan,” ujar Atang di Kupang, Rabu (15/5) menanggapi debat I dan II Pilgub NTT kali lalu.

Atang mengatakan, keempat pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT, yakni Esthon L Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris), Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni), Marianus Sae-Emilia Nomleni (Marianus-Emi) dan Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi (Victory-Joss) tampil di ruang publik televisi itu bukan cuma untuk ditonton oleh publik.

Baca juga: Debat Kedua Pilgub NTT: Saling Memuji, Bukannya Menguji

Akan tetapi, mereka mesti mampu membangun simbol daerah soal siapa pemimpin yang layak untuk memimpin NTT ke depannya. “Jadi bukan hanya layak untuk dirinya sendiri tapi layak untuk NTT dan Indonesia,” jelas Atang.

Selain itu, Atang juga mengatakan, untuk mekanisme dan materi debat tersebut sejauh ini sudah sesuai dengan standar. Namun, demikian Atang, bobot debat tersebut masih kurang menggigit karena jawaban setiap pasangan calon masih sangat jauh dari harapan akan debat itu.

“Debat ini tampilan kualitas kepemimpinan bukan sekedar tampilan personaliti. Paslon harus lebih serius menunjukan bahwa mereka bisa jadi pemimpin daerah ini,” kata Atang.

Setiap paslon, demikian Atang, mesti mampu menjawab segala soal yang diberikan oleh panelis dengan baik. Jawaban tersebut, kata dia, harus menyentuh persoalan di NTT. Mereka juga harus bisa menawarkan solusi yang benar-benar dapat mengatasi berbagai masalah di provinsi berbasis kepulauan tersebut.

Debat Pilgub NTT Masih Sangat Normatif

Sebelumnya, Atang juga mengomentari terkait jalannya debat Pilgub NTT putaran kedua yang siarkan secara langsung atau live oleh stasiun televisi swasta iNews, Selasa (8/5) lalu. Ia menilai, dalam debat tersebut, secara umum gagasan yang disampaikan setiap pasangan masih sangat normatif.

“Secara umum gagasan ke empat pasangan calon gubernur NTT yang disampaikan dalam debat kedua masih bersifat normatif, walaupun paslon nomor urut tiga yakni Benny Harman-Benny Litelnoni agak sedikit baik soal tatanan birokrasi ke depan,” jelas Atang di Kupang, Rabu (9/5).

Atang mengatakan, dalam debat dengan tema “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi” itu, setiap paslon belum memiliki gagasan yang kuat terkait komitmen atau upaya pemberantasan korupsi di NTT. Mereka, demikian Atang, justru memprioritaskan penataan birokrasi yang dinilai sebagai kunci utama pemberantasan korupsi.

Baca juga: Debat Kedua Pilgub NTT, Ini Permintaan Pihak KPU

Setiap pasangan calon, jelas Atang, melihat bahwa faktor utama penyebab maraknya praktik korupsi di daerah berbasis kepulauan itu selama ini ialah karena sistem birokrasi yang tidak sehat, yakni sistem yang memberikan ruang potensial bagi adanya praktik tersebut.

“Maka tawaran paslon adalah perbaikan sistem melalui online, lelang jabatan dan seterusnya. Ide tersebut bukan hal baru karena saat ini birokrasi di NTT telah mempraktikannya,” tutur Atang.

Meski demikian, Atang juga mengatakan bahwa dari keempat paslon tersebut, sejauh ini paslon nomor urut tiga, yakni pasangan Benny Kabur Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) yang masih unggul soal gagasannya untuk membangun NTT.

“Tetapi dari forum debat kali ini suasana lebih santai dan familier, dan secara umum paslon nomor urut tiga lebih unggul. ika dipetakan masing-masing paslon maka paslon nomor urut satu yakni Esthon Foenay-Chris Rotok kali ini tampil lebih baik dan menguasai materi karena berlatar belakang birokrat. Paslon nomor dua Maraianus Sae-Emi Nomleni mampu keluar dari beban psikologis politis dan tampil dengan tenang,” jelas Atang.

“Sementara paslon nomor urut tiga yakni Benny Harman-Benny Litelnoni punya nilai lebih karena memberikan tawaran solutif terhadap persoalan birokrasi di NTT dan paslon nomor empat justru stagnan jika dibandingkan dengan debat pertama,” lanjut Atang.

Tidak Menjawab Persoalan di NTT

Senada dengan Atang,  Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Bataona juga mengatakan, debat kedua Pilgub NTT tersebut sama sekali tidak menjawab persoalan di daerah berbasis kepulauan itu.

Bataona mengatakan, seharusnya dalam debat tersebut, setiap pasangan calon beradu argumentasi dengan berpijak pada data terkait masalah di NTT secara khusus yang berhubungan dengan tema debat, yakni soal “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi”.

“Pada acara debat kedua ini juga normatif dan sepertinya semua calon mengemukakan format berpikir yang sangat ideal. Tidak ada satupun yang menggunakan data,” ungkap Bataona di Kupang, Kamis (10/5).

Baca juga: Debat Pilgub NTT: Jatuh Cinta Pada Tayangan Pertama

Karena tidak berbasis data, demikian Bataona, debat kedua tersebut terlihat sangat mengawang, tanpa menyentuh langsung persoalan di NTT. Padahal, jelas Bataona, penggunaan data dalam suatu debat sangat penting agar solusi yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan.

Bataona mengatakan, data tersebut merupakan alat pembanding. Misalnya, data soal penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan dan korupsi di NTT. Data seperti ini, kata Bataona, mesti disajikan lalu digunakan untuk berdebat.

“Panelis sudah sedikit memancing dalam pertanyaan tetapi hal ini gagal dimaksimalkan oleh semua paslon. Mereka tidak berani bicara berbasiskan data dan hanya menyampaikan hal-hal ideal tentang birokrasi dan juga mimpi-mimpi mereka untuk gerakan anti korupsi di NTT,” tutur Bataona.*

COMMENTS