Debat Kedua Pilgub NTT, Ini Permintaan Pihak KPU

Debat Kedua Pilgub NTT, Ini Permintaan Pihak KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT meminta KPU kabupaten dan kota agar dapat menggelar nonton bareng atau nobar untuk menyaksikan jalannya debat tersebut. (Foto: Debat Perdana Pilgub NTT - Facebook)

KUPANG, dawainusa.com – Debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk masa jabatan 2018-2023 sebentar lagi akan digelar. Dalam agendanya, debat tersebut akan berlangsung di Jakarta pada Selasa (8/5) dan akan disiarkan secara langsung atau live oleh stasiun televisi swasta iNews.

Untuk debat kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT sendiri meminta KPU kabupaten dan kota agar dapat menggelar nonton bareng atau nobar untuk menyaksikan jalannya debat tersebut. Permintaan itu disampaikan secara tertulis oleh Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe, Minggu (6/5).

“Untuk tim paslon juga bisa menggelar nonton bareng di sekretariat atau di tempat yang ditentukan. Kita harapkan nobar ini bisa berjalan baik,” kata Maryanti.

Baca juga: Debat Pilgub NTT: Jatuh Cinta Pada Tayangan Pertama

Dalam debat kedua nanti, demikian Maryani, tema yang akan dibahas oleh setiap pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ialah tentang “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi”.

“Semua persiapan telah kami lakukan termasuk pendistribusian undangaan. Persiapan menyangkut ID card undangan dan juga undangan kepada paslon serta pendukung,” jelas Maryanti.

Sebelumnya, anggota KPU NTT Thomas Dohu mengatakan, debat kedua tersebut terdiri dari tiga panelis. Mereka ialah Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. David Pandie, Ms.S, Dr. Laurensius Syairani dan Darius Beda Daton, S.H. Debat ini sendiri akan dimoderatori oleh Anisha Dasuki.

Tema Debat Kedua Sangat Penting

Pada tempat lain, Komisioner KPU NTT Yosafat Koli mengungkapkan alasan pemilihan tema debat kedua Pilgub NTT tersebut. Ia mengatakan, tema itu sangat penting dibahas untuk membuka khasanah serta pola pikir setiap pasangan calon pemimpin yang akan bertarung untuk merebut kursi nomor satu di provinsi berbasis kepulauan tersebut.

Koli menegaskan, seorang calon pemimpin mesti diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan rencana kerjanya dalam rangka membangun dan menata birokrasi pemerintahan di NTT. Sebab, jelas Koli, keberadaan birokrasi sangat menentukan terwujud atau tidaknya segala bentuk program kerja yang mereka sampaikan dalam visi dan misi.

Baca juga: Pilkada Serentak NTT, Sejumlah Pasangan Calon Laporkan Kekayaan

Roda birokrasi, demikian Koli, mesti bisa ditata dan digambarkan mampu memberi imbas efektif dan efisien terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat di daerah NTT.

“Biar masyarakat semakin yakin jika calon pemimpin yang akan memimpin lima tahun ke depan bisa melakukan penataan birokrasi yang efektif dan efisien demi kemaslahatan masyarakat dan daerah ini,” tegas Koli, Jumat (13/4).

Soal Integritas Mengelolah Keuangan Daerah

Sementara terkait tema pemberantasan korupsi sendiri, demikian Koli, KPU menghendaki agar masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan tekatnya untuk selalu menjaga integritas dalam mengelolah keuangan daerah.

Ia menegaskan, setiap pasangan calon harus bisa memaparkan komitmen mereka untuk melawan segala bentuk praktik korupsi di daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat NTT dapat menilai bahwa setiap pasangan calon ini memang berkomitmen untuk tidak melakukan praktik korupsi ketika sudah dipilih sebagai pemimpin di daerah itu.

“Komitmen pemimpin lima tahun ke depan harus terlihat dalam hal menjaga kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran daerah karena korupsi,” kata Koli.

Baca juga: Catatan Bawaslu Soal Debat Perdana Pilgub NTT di Jakarta

Kedua tema tersebut, lanjut Koli, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki pengetahuan terkait visi dan misi setiap pasangan calon. “Masyarakat akan semakin memiliki pengetahuan terhadap calon pemimpinya. Dengan demikia akan memudahkan bagi mereka menentukan pilihan politiknya di hari pelaksanaan pemungutan suara nanti,” jelas Koli.

Untuk diketahui, debat pasangan calon Gubernur NTT ini akan dilakukan selama tiga kali. Anggaran debat tersebut, jelas Koli, ialah sebesar Rp1,6 miliar untuk tiga kali debat. Setiap debat akan memakan anggaran sekitar Rp500 juta.

Debat ini sengaja dilakukan di Jakarta karena keterbatasan anggaran tersebut. Koli mengatakan, apabila debat ini dilakukan di Kupang, anggaran yang akan dihabiskan mencapai Rp3 miliar lebih untuk satu kali debat. Itu berarti, untuk tiga kali debat, dana yang harus dipakai bisa mencapai Rp9 miliar lebih.

“Karena itulah dilakukan di studio INews TV di Jakarta dan akan terjadi hingga putaran ketiga pada 23 Juni mendatang,” tutur Koli.*

COMMENTS