Debat Kedua Pemilihan Gubernur NTT Dinilai Tidak Berbasis Data

Debat Kedua Pemilihan Gubernur NTT Dinilai Tidak Berbasis Data

Karena tidak berbasis data, demikian Bataona, debat kedua tersebut terlihat sangat mengawang, tanpa menyentuh langsung persoalan di NTT. (Foto: Debat II Pilgub NTT - Okezone).

KUPANG, dawainusa.com – Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Bataona mengatakan, debat kedua Pemilihan Gubernur NTT yang disiarkan secara langsung atau live oleh stasiun televisi swasta iNews, Selasa (8/5) lalu sama sekali tidak menjawab persoalan di daerah berbasis kepulauan itu.

Ia mengatakan, seharusnya dalam debat tersebut, setiap pasangan calon beradu argumentasi dengan berpijak pada data terkait masalah di NTT secara khusus yang berhubungan dengan tema debat, yakni soal “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi”.

“Pada acara debat kedua ini juga normatif dan sepertinya semua calon mengemukakan format berpikir yang sangat ideal. Tidak ada satupun yang menggunakan data,” ungkap Bataona di Kupang, Kamis (10/5).

Baca juga: Debat Kedua Pilgub NTT: Saling Memuji, Bukannya Menguji

Karena tidak berbasis data, demikian Bataona, debat kedua tersebut terlihat sangat mengawang, tanpa menyentuh langsung persoalan di NTT. Padahal, jelas Bataona, penggunaan data dalam suatu debat sangat penting agar solusi yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan.

Bataona mengatakan, data tersebut merupakan alat pembanding. Misalnya, data soal penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan dan korupsi di NTT. Data seperti ini, kata Bataona, mesti disajikan lalu digunakan untuk berdebat.

“Panelis sudah sedikit memancing dalam pertanyaan tetapi hal ini gagal dimaksimalkan oleh semua paslon. Mereka tidak berani bicara berbasiskan data dan hanya menyampaikan hal-hal ideal tentang birokrasi dan juga mimpi-mimpi mereka untuk gerakan anti korupsi di NTT,” tutur Bataona.

Debat Pemilihan Gubernur NTT Tidak Untuk Saling Memuji

Selain mengatakan demikian, Bataona juga menyentil soal aksi saling memuji di antara pasangan calon ketika debat pemilihan Gubernur NTT berlangsung. Ia mengatakan, debat sesungguhnya merupakan ajang pertengkaran ide atau gagasan.

Karena itu, setiap pasangan calon seharusnya berusaha untuk saling mempertanyakan, menguji, mengkritisi bahkan menelanjangi setiap gagasan dari pasangan calon lain untuk menemukan jawaban yang betul-betul dapat mengatasi persoalan di NTT.

Baca juga: Debat Kedua: Solusi Paslon Soal Penataan Birokrasi di NTT

“Ada beberapa sesi di mana para paslon saling memuji juga baik tetapi harusnya memuji dengan mendebat kualitas jawaban lawan. Itu tidak terlihat. Debat itu acara di ruang publik atau dalam bahasa filosofis adalah sebuah hajatan di polis. Bukan di rumah atau oikos,” kata Bataona.

Aksi saling memuji dalam debat tersebut, demikian Bataona, merupakan bentuk kegagalan pasangan calon  dalam memahami hakikat dari debat itu. Padahal, jelasnya, debat itu sendiri juga dilaksanakan dengan menghabiskan anggaran yang besar.

“Ini patut disayangkan karena mengeluarkan biaya yang tidak kecil dari APBD NTT, tapi hanya menghasilkan hal yang biasa-biasa saja,” ujar Bataona.

Sangat Normatif

Senada dengan Bataona, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang juga menilai, secara umum gagasan yang disampaikan setiap pasangan calon dalam debat kedua tersebut masih sangat normatif.

“Secara umum gagasan ke empat pasangan calon gubernur NTT yang disampaikan dalam debat kedua masih bersifat normatif, walaupun paslon nomor urut tiga yakni Benny Harman-Benny Litelnoni agak sedikit baik soal tatanan birokrasi ke depan,” jelas Atang di Kupang, Rabu (9/5).

Atang mengatakan, dalam debat dengan tema “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi” itu, setiap paslon belum memiliki gagasan yang kuat terkait komitmen atau upaya pemberantasan korupsi di NTT. Mereka, demikian Atang, justru memprioritaskan penataan birokrasi yang dinilai sebagai kunci utama pemberantasan korupsi.

Setiap pasangan calon, jelas Atang, melihat bahwa faktor utama penyebab maraknya praktik korupsi di daerah berbasis kepulauan itu selama ini ialah karena sistem birokrasi yang tidak sehat, yakni sistem yang memberikan ruang potensial bagi adanya praktik tersebut.

Baca juga: Debat Perdana: Jawaban Para Paslon Soal Infrastruktur Jalan di NTT

“Maka tawaran paslon adalah perbaikan sistem melalui online, lelang jabatan dan seterusnya. Ide tersebut bukan hal baru karena saat ini birokrasi di NTT telah mempraktikannya,” tutur Atang.

Meski demikian, Atang juga mengatakan bahwa dari keempat paslon tersebut, sejauh ini paslon nomor urut tiga, yakni pasangan Benny Kabur Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) yang masih unggul soal gagasannya untuk membangun NTT.

“Tetapi dari forum debat kali ini suasana lebih santai dan familier, dan secara umum paslon nomor urut tiga lebih unggul. ika dipetakan masing-masing paslon maka paslon nomor urut satu yakni Esthon Foenay-Chris Rotok kali ini tampil lebih baik dan menguasai materi karena berlatar belakang birokrat. Paslon nomor dua Maraianus Sae-Emi Nomleni mampu keluar dari beban psikologis politis dan tampil dengan tenang,” jelas Atang.

“Sementara paslon nomor urut tiga yakni Benny Harman-Benny Litelnoni punya nilai lebih karena memberikan tawaran solutif terhadap persoalan birokrasi di NTT dan paslon nomor empat justru stagnan jika dibandingkan dengan debat pertama,” lanjut Atang.*

COMMENTS