Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pengguguran cakeda dapat dilakukan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tanpa harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (Foto: Tjahjo Kumolo - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, calon kepala daerah (cakeda) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa digugurkan.

Menurut Tjahjo, pengguguran cakeda tersebut dapat dilakukan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tanpa harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Hal-hal yang sifatnya mendesak, seperti usulan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal tersangka itu, kalau harus lewat Perppu, apalagi harus mengubah undang-undang kan dibahas panjang dengan DPR. Jadi saya kira cukup dengan PKPU,” ungkap Tjahjo setelah menghadiri Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/3).

Baca juga: Terkait Korupsi Cakeda, Perludem Minta KPK Segera Lakukan Proses Hukum

Tjahjo mengatakan, sejauh ini, pemerintah belum menemukan situasi darurat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak untuk bisa menerbitkan Perppu.

Meskipun ada banyak calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dan juga banyaknya calon pemilih pemula yang belum mendapatkan KTP elektronik.

“Yang menentukan adalah KPU, apakah ini akan mengganggu tahapan atau tidak. Saya kira tinggal dua kendala itu. Soal calon tersangka, kemrin ada yang sudah ditahan pun menang, yang masuk penjara pun dilantik,” ungkap Tjahjo.

Keputusan Terbit Perppu Bukan dari KPU

Adapun sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menjelaskan, keputusan untuk menerbitkan Perppu bukan berasal dari KPU, melainkan dari pembuat undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah.

Sementara itu terkait keadaan darurat, Arief menerangkan, hal itu bisa mendapatkan tafsiran yang berbeda-beda dari sejumlah pihak. Ia mengatakan, kondisi darurat itu bisa saja dipahami ketika sudah ada banyak calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Cakeda, Ini Alasan KPK Tolak Permintaan Wiranto

“Misalnya saja, sekarang ada 569 pasangan calon, kemudian ada pengumuman bahwa sekian persen di antaranya, katakanlah, tersangka semua. Itu kan bisa saja mungkin dinilai gawat darurat,” tutur Arief.

Meski demikian untuk saat ini, Arief menerangkan, KPU tidak dapat mengganti calon kepala daerah yang diindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Hal itu terjadi lantaran UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengatur mekanisme penggantian tersebut.

Banyak Cakeda Tersangka Korupsi

Sejauh ini memang sudah banyak calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2018 ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ialah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur NTT.

Selain itu, juga ada Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai petahana dan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang hendak maju dalam Pilgub Lampung.

Baca juga: Setelah Dikritik, Wiranto Persilakan KPK Umumkan Cakeda yang Jadi Tersangka

Pihak KPK sendiri juga telah mensinyalir masih ada banyak kepala daerah dan calon kepala daerah yang juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi ini. KPK telah berjanji akan segera mengumumkan status tersangka kepada calon kepala daerah yang korupsi tersebut.

Sementara itu, terkait penetapan tersangka bagi calon kepala daerah tersebut sempat menimbulkan kontroversi publik. Hal itu terjadi lantaran pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi melakukan praktik korupsi.

Permintaan penundaan itu sendiri dilakukan pemerintah dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Wiranto sendiri menjelaskan, sebenarnya permintaan penundaan itu dilakukan tidak berarti untuk menghambat KPK dalam upayanya memberantas korupsi.

Akan tetapi, permintaan dan alasan Wiranto tersebut menuai banyak komentar bernada tidak setuju. Banyak pihak yang mengritik bahwa langkah Wiranto itu sangat tidak tepat dan menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Oleh karena itu, KPK sendiri tidak menerima langkah itu dan berkomitmen untuk tetap meneruskan proses hukum terhadap para kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk proses hukum, tentu saja KPK di bidang penindakan tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumnya adalah hukum acara pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, sepanjang ada aturan di sana, maka kita akan proses,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/3).*

COMMENTS