Beragam Tanggapan Pendukung Jokowi Soal Tagar #2019GantiPresiden

Beragam Tanggapan Pendukung Jokowi Soal Tagar #2019GantiPresiden

Sebagai bagian dari oposisi pemerintahan Jokowi, politisi PKS menggagas sebuah gerakan tandingan untuk melawan Jokowi dengan tagar #2019Ganti Presiden. (Ilustrasi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia setahun lagi akan digelar. Akan tetapi, sejauh ini, baru Presiden Joko Widodo yang secara resmi dideklarasikan oleh PDI Perjuangan untuk kembali bertarung di 2019 nanti.

Setelah resmi didukung dan dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, berbagai pendukung dan relawan Jokowi pun kemudian menyatakan sikap untuk bersama-sama mendukung dan memenangkan Jokowi agar dapat kembali memimpin NKRI untuk masa jabatan 2019-20124 mendatang.

Akan tetapi, gerakan tersebut ternyata ditandingi oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Sebagai bagian dari oposisi pemerintahan Jokowi, ia menggagas sebuah gerakan tandingan untuk melawan Jokowi dengan tagar #2019Ganti Presiden.

Tagar #2019GantiPresiden ini telah menjadi viral di sosial media dan menanjaki tangga popularitas cuitan di Twitter Indonesia sejak Selasa (10/4) kemarin.

Baca juga: Pilpres 2019: Panggung Besar Gerindra untuk Sandiaga Uno

Tanggapan Soal Tagar #2019GantiPresiden

Menanggapi adanya gerakan #2019GantiPresiden, berbagai tanggapan kemudian muncul dari kubu Jokowi. Berikut Dawai Nusa merangkum beragam tanggapan tersebut.

Luhut Binsar Panjaitan

Menanggapi adanya gerakan yang hendak menggantikan Jokowi pada Pilpres 2019 tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku heran. Ia menerangkan, Presiden Jokowi sudah cukup baik untuk memimpin Indonesia selama ini. Oleh karena itu, ia mengatakan, Jokowo tidak perlu diganti.

“Ngapain diganti-ganti, wong dia (Joko Widodo) bagus kok,” ujar Luhut setelah memberikan pembekalan dalam acara orientasi funsionaris tingkat pusat Partai Golkar di Red Top Hotel, Jakarta, Sabtu (7/4).

Luhut memang menghargai berbagai perbedaan yang ada termasuk keinginan kelompok tertentu untuk menggantikan Jokowi. Akan tetapi, ia melihat, pada umumnya, masyarakat Indonesia tetap menginginkan agar Jokowi harus kembali memimpin Indonesia untuk periode berikutnya.

“Kalau kau mau ganti, urusan kau, tapi saya lihat mayoritas penduduk itu masih menginginkan Pak Joko Widodo di 2019,” kata Luhut.

Surya Paloh

Tanggapan lain juga berasal dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia mengatakan, munculnya gerakan #2019GantiPresiden itu merupakan sebuah fenomena yang wajar dalam negara demokrasi.

“Apa salahnya orang main hastag. Kan enggak salah itu,” kata Surya Paloh di Kantor Bappilu NasDem Jawa Timur, Surabaya, Minggu (8/4).

Ia mengungkapkan, sebagai sebuah negara demokrasi yang mengakomodasi berbagai perbedaan pendapat dan pandangan, setiap orang mesti menghargai hak orang lain untuk beraspirasi berdasarkan kebebasannya sebagai warga negara. Karena itu, sebagai pendukung Jokowi, ia mengaku tidak bermasalah dan berkeberatan dengan adanya gerakan tersebut.

Aria Bima

Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai, gerakan #2019Ganti Presiden itu merupakan sebuah bentuk pragmatisme politik. Ia mengatakan, gerakan tersebut sama sekali tidak berkualitas karena tidak mencerminkan gaya berpolitik yang cerdas.

Menurut Bima, gaya berpolitik semacam itu sama sekali tidak layak untuk mendorong demokratisasi. Karena, jelas Bima, dalam demokrasi, yang dipertarungkan sebenarnya ialah hal-hal rasional, yakni soal adu gagasan atau ide untuk membangun bangsa dan negara.

“Tagar 2019 ganti Presiden itu antagonis, tidak didasari hal yang rasional. Publik jangan diarahkan pada pemikiran-pemikiran yang tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan berpolitik,” kata Bima di Jakarta, Senin (9/4).

Boni Hargens

Tanggapan senada juga ditekankan oleh pengamat politik Boni Hargens. Ia menilai, tagar ganti presiden tersebut sengaja dipromosikan oleh lawan politik Jokowi untuk mendelegitimasikan pemerintahan Jokowi.

Menurut Boni, dalam konteks negara hukum demokratis, hal seperti itu memang dapat diterima. Akan tetapi, ia mengatakan, apabila hendak mendelegitimasikan suatu pemerintahan yang sah, sebaiknya mesti dilakukan dengan cara-cara rasional dan berkualitas.

“#2019gantipresiden, itu tagar yang ramai dipromosikan lawan Jokowi. Kalau sudah ada yang terbaik, kenapa mikir ganti? Demokrasi memang membolehkan oposisi berjuang mendelegitimasikan pemerintah. Tetapi harus dengan cara yang bermutu. Supaya bermutu, gerakan oposisi mesti mempunyai motivasi yang baik dan tujuan yang luhur,” tulis Boni Hargens melalui akun instagramnya, Selasa (10/4).*

COMMENTS