Benarkah Kasus Percakapan Pornografi Rizieq Shihab Dihentikan?

Benarkah Kasus Percakapan Pornografi Rizieq Shihab Dihentikan?

Meskipun belum secara jelas menjawab hal ini, tetapi ia mengatakan bahwa kasus ini memang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan SP3. (Foto: Rizieq Shihab & Firza Husein - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Berita terkait penghentian kasus percakapan pornografi dengan tersangka Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Firza Husein hangat dibicarakan publik. Pembicaraan terkait hal ini terjadi setelah Koordinator Tim Advokasi Pembela Agama Kapitra Ampera mengungkapkan bahwa kasus tersebut sudah mendapatkan SP3 dari pihak kepolisian.

Bahkan Ampera sendiri juga sempat mendesak agar pihak kepolisian segera mengumumkan adanya SP3 terhadap kasus Rizieq dan Firza ini di hadapan publik. Karena, kata dia, kasus ini sebenarnya sudah diputuskan untuk tidak dilanjutkan sejak Februari lalu.

“Kita minta polisi segera umumkan, kita sudah tunggu lama dari Februari agar polisi beri kepastian hukum. Polisi harus segera umumkan SP3 kasus chat HRS,” kata Ampera.

Sampai saat ini, publik sendiri masih terus menggali informasi apakah memang benar bahwa kasus chattingan berkonten pornografi via WhatsApp antara Rizieq Shihab dan Firza Husein itu benar telah mendapat SP3.

Baca juga: Komentar Polisi Soal Kabar SP3 Kasus Pornografi Rizieq Shihab

Sebelumnya, kabar ini sempat ditanggapi oleh pihak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Mereka bukannya menjawab pertanyaan publik tersebut, tetapi jusru saling ‘melempar’ tanggung jawab ketika dimintai keterangan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus ini.

“Saya belum tahu. Nanti Polda Metro,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Silang Monas Jakarta, Rabu (6/6).

Menurut Setya, proses hukum terhadap kasus tersebut masih tetap berjalan. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada informasi bahwa SP3 terhadap kasus ini sudah dikeluarkan.

“Info terakhirnya masih yang dulu-dulu. Saya enggak tahu proses penyidikan sampai dimana. Saya belum tahu,” kata Setyo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono sendiri juga mengaku tidak memiliki hak untuk menjawab soal penghentian kasus ini. Ia malah mengatakan bahwa pihak Mabes Polri yang berhak untuk menjawab hal ini. “Silakan tanya ke Mabes,” ujar Yuwono di Jakarta, Rabu (6/6).

Ada Kemungkinan Dapat SP3

Kabar tentang SP3 kasus Rizieq Shihab ini juga sudah ditanggapi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal. Meskipun belum secara jelas menjawab hal ini, tetapi ia mengatakan bahwa kasus ini memang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan SP3.

“Tentang SP3, itu suatu kemungkinan. Bisa jadi di-SP3 (dihentikan),” kata Iqbal di Wisma Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/6).

Baca juga: Ingin Bentuk Koalisi Keumatan, Rizieq Dianjurkan Kembali ke Indonesia

Soal kapan kemungkinan itu terjadi, Iqbal belum dapat memastikannya. Sebab, kasus tersebut sejauh ini masih dalam proses penyidikan. Para penyidik masih harus memeriksa pelaku yang mengunggah chat tersebut ke media sosial.

“Menanggapi isu (SP3), sepengetahuan saya penyidik masih harus memeriksa pengunggah chat tersebut. Masih ada effort untuk melakukan pemeriksaan. Masih ada upaya-upaya mencari saksi. Tapi SP3 itu suatu kemungkinan,” ujar dia.

Kasus Lain Rizieq Shihab yang Dihentikan

Rizieq Shihab memang merupakan seorang yang sedang tersandera sejumlah kasus hukum. Selain kasus chattingan berkonten pornografi tersebut, penggerak demo besar 212 itu juga memiliki kasus hukum lainnya seperti kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh pihak Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan kasus penghinaan terhadap dasar negara RI, yakni Pancasila.

Dari sejumlah kasus tersebut, pada Mei lalu, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat sudah mengeluarkan SP3 untuk kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila.

Baca juga: Koalisi Keumatan, Hanura Sebut Prabowo Seperti di Bawah Ketiak Rizieq

Terkait alasan penghentian kasus Rizieq Shihab tersebut, Dirkrimun Polda Jawa Barat Kombes Umar S Fana menerangkan, hal itu terjadi karena kurangnya barang bukti. Karena itu, ia mengatakan, kasus ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindakan pidana.

“Hasil penyidikan menyimpulkan kurang bukti. Statemen HRS ini kurang bukti untuk masuk pidana,” jelas Umar S Fana, Jumat (4/5).

Umar menerangkan, SP3 itu sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu. “Sudah lama, saya lupa Februari atau Maret 2018,” kata Umar.

Selain itu, Umar juga mengatakan, kasus ini sendiri pernah diserahkan kepada Kejaksaan. Akan tetapi, Kejaksaan sendiri kemudian mengembalikan ke Polda Jabar guna melengkapi bukti-bukti.*

COMMENTS