Bawaslu Ungkap Masalah soal Daftar Pemilih Tetap Pilgub NTT

Bawaslu Ungkap Masalah soal Daftar Pemilih Tetap Pilgub NTT

Ketua Badan Pawaslu NTT Thomas Mauritus Djawa mengungkapkan, sejauh ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub NTT masih bermasalah. (Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H didampingi Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa dan Jemris Fointuna - Tribunnews.com)

KUPANG, dawainusa.com Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Mauritus Djawa mengungkapkan, sejauh ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub NTT masih bermasalah. Pasalnya, masih banyak pemilih di daerah tersebut yang belum diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Thomas mengatakan, di Kabupaten Manggarai, ada sekitar 1.527 pemilih yang sejauh ini belum ditemukan dalam data base kependudukan. Hal ini, jelas dia, sudah pasti akan berdampak terhadap proses pelaksanaan Pilgub di daerah tersebut.

“1500 lebih harus diakomodir. Memang tidak ada di data base, tapi penelusuran dari dukcapil, ada yang diluar data base, kalau bisa difaktualkan. Jika ditelusuri, ada warga memiliki KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), namun tidak ada dalam data base. Kita khawatir jangan sampai banyak kasus di daerah lain,” ungkap Thomas dalam rapat terbuka pleno rekapitulasi DPT di Aula KPU NTT, Minggu (29/4).

Baca juga: KPU Soal Tempat Pelaksanaan Debat Kedua Pilgub NTT

Thomas menegaskan, pihak KPU semestinya memerhatikan hal ini dengan baik. Setiap orang yang memiliki identitas yang lengkap, katanya, harus bisa dimasukan ke dalam data base agar tidak berpengaruh pada jumlah pemilih.

“Kita jaga ini agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami lebih kedepankan pencegahan saja,” kata Thomas.

Selain di Kabupaten Manggarai, jelas Thomas, hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Ia mengatakan, di daerah ini, ada 53.117 pemilih yang belum memiliki e-KTP. Dari jumlah tersebut, hanya ada 38.916 pemilih yang ditemukan dalam data base. Sementara sisanya, yakni 14.201 pemilih tidak terdaftar dalam data base.

“Di SBD ini cukup tinggi yang belum memiliki e -KTP dan jika mereka tidak bisa memilih ini agak bahaya, apalagi daerah ini termasuk salah satu daerah yang rawan. Ini paling besar yang belum terakomoir dalam data base dan kami pengawas kuatir dengan kondisi ini,” jelas Thomas.

KPU Akomodir Pemilih Non e-KTP

Sementara itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT sendiri menjelaskan bahwa mereka sudah mengakomodir sejumlah pemilih potensial yang memiliki daftar nama dalam data base kependudukan. Berdasarkan keterangan Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe, dalam rapat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) beberapa waktu lalu ditemukan ada 493.598 pemilih yang belum mengantongi e-KTP.

Dari jumlah tersebut, jelas Adoe, ada sekitar 434.881 yang memiliki identitas kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil). Mereka, kata Adoe, akan diakomodir oleh pihak KPU untuk masuk dalam DPT.

Baca juga: Debat Pilgub NTT: Jatuh Cinta Pada Tayangan Pertama

“Untuk atasi pemilih yang belum miliki e-KTP ini, ada regulasi yang meminta KPU untuk berkoordinasi dengan dukcapil di kabupaten dan kota. Hasil koordinasi, kami temukan ada 434. 881 pemilih yang ada dalam data base kependudukan,” kata Adoe setelah mengiktui rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pilgub NTT di Aula KPU NTT, Minggu (29/4).

Selain itu, Adoe juga mengatakan, sejumlah pemilih potensial tersebut juga akan didorong untuk segera melakukan perekaman e-KTP. Hal itu dilakukan, demikian Adoe, agar mereka dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pilgub NTT mendatang.

“Kita harapkan dukcapil bisa bergerak cepat melakukan perekaman, sebab jika tidak dilakukan, maka pemilih itu, meski nama ada di DPT tapi tidak bisa ikut memilih. Ini sesuai dengan PKPU nomor 8/2018 pasal 7, maka mereka tidak bisa menggunakan hak pilih, karena itu kita minta dukcapil agar prioritas melakukan perekaman terhadap mereka,” tutur Adoe.

Selain itu, Adoe mengatakan, pihak KPU juga akan segera mengadakan surat suara sehingga apabila ada catatan dari Bawaslu atau Parpol, hal itu dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti. “Jika ada data itu orang sudah meninggal atau anak di bawah umur, maka format C6 kita minta agar tidak boleh diberikan,” tutur Adoe.

Anak TK dan SD Masuk dalam Daftar Pemilih

Adapun pada Maret lalu, ditemukan, KPUD NTT memasukkan anak-anak TK dan SD dalam daftar pemilih Pilgub NTT pada 27 Juni mendatang. Hal itu diungkap oleh anggota fraksi Partai Hanura Hamdan Saleh Batjo dalam rapat gabungan komisi DPRD NTT bersama pemerintah, KPU serta Bawaslu NTT di Gedung DPRD NTT di Kupang, Senin (19/3).

“Anak-anak saya yang masih duduk dibangku TK dan SD pun masuk dalam daftar pemilih. Ini persoalan besar yang harus segera dibenahi oleh KPU,” kata Hamdan Saleh Batjo seperti diberitakan Antara, Senin (19/3).

Baca juga: Catatan Bawaslu Soal Debat Perdana Pilgub NTT di Jakarta

Hamdan menjelaskan, dalam keluarganya sendiri justru orang-orang yang punya hak pilih yang tidak terdaftar. Ia mencontohkan adik iparnya yang sedang kuliah tidak terdaftar dalam data pemilih. Hal itu, kata dia, membahayakan kualitas demokrasi dalam Pilgub NTT tahun ini.

“Ini membahayakan, anak saya SD kelas I didaftarkan sebagai peserta pemilih, sementara ipar saya yang sudah kuliah tidak masuk dalam daftar pemilih,” tandas dia.

Hal senada juga disampaikan Yucundianus Lepa. Ia mengatakan, dalam Pilkada Kota Kupang 2017 lalu, semua anggota keluarganya tercatat sebagai daftar pemilih, namun yang mendapatkan surat panggilan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) hanya dua orang.

“Saya sendiri kesulitan masuk ke TPS, akhirnya setelah semuanya pulang, saya bawa semua data Kartu Keluarga ke TPS baru bisa memilih,” kata politisi dari Fraksi PKB itu.*

COMMENTS