Bantah Terlibat Skandal e-KTP, Politisi Asal NTT: Novanto Suka Membual

Bantah Terlibat Skandal e-KTP, Politisi Asal NTT: Novanto Suka Membual

Politisi asal NTT menyebut Setya Novanto suka membual setelah dirinya disebut ikut menerima aliran dana haram megaproyek e-KTP. (Foto: Melchias Markus Mekeng dan Setya Novanto - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Melchias Markus Mekeng menyebut terdakwa skandal megaproyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto suka membual.

Adapun pernyataan itu, disampaikan Mekeng, menanggapi kicauan Setya Novanto yang menyebut dirinya dirinya ikut menerima aliran dana haram dari megaproyek e-KTP senilai 500 ribu dolar Amerika Serikat.

Baca juga: Korupsi e-KTP: Disebut Novanto, Menseskab Pramono Anung Berang

Mekeng, yang menjadi perwakilan rakyat Flores dan Lembata (daerah pemilihan NTT 1), mengaku tidak terganggu dengan kicauan mantan Ketua Umum partai berlambang pohon bringin itu. Menurut dia, Novanto suka membual.

“Enggak (terganggu), saya anggap itu ocehan atau bualan biasa. Karena, kita tahu Setya Novanto suka membual,” ujar Mekeng di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Selasa malam (27/3).

Karena Frustrasi, Novanto Suka Membual?

Setya Novanto telah ditetapkan sebagai terdakwa megaproyek e-KTP. Perjalananya hingga ditetapkan sebagai terdakwa penuh berbagai drama, seperti tabrak tiang listrik, sakit diare, dll.

Meskipupun banyak drama yang ia dan timnya lakonkan, dirinya berhasil dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sekarang ditetapkan sebagai terdakwa.

Baca juga: Skandal E-KTP: Novanto Sebut Puan Maharani Ikut Terima Uang

Saat menjadi terdakwa, Novanto kembali bermain drama dengan ingin menjadi Justice Collaborator. Satu persatu elit partai ia sebutkan, satu persatu juga menyebut Novanto suka membual.

Menurut Mekeng, hal itu terjadi karena mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu frustrasi telah menjadi pesakitan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi buat saya itu ocehan bualan-bualan terdakwa yang mungkin lagi frustrasi,” ucap Mekeng, yang juga sama-sama dengan Novanto menjadi perwakilan rakyat NTT di tingkat nasional.

Mekeng CS dalam Kicauan Novanto

Melchias Markus Mekeng, ketika bergulir proyek yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun itu menjabat sebagai ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3), Setya Novanto menyebut Mekeng ikut menerima aliran dana haram tersebut.

Meski demikian, tak hanya Mekeng yang disebut Novanto dalam persidangan itu. Nama lain yang ia sebut saat itu, yakni Ganjar Pranowo (mantan anggota komisi II DPR RI), Tamsil Linrung, Olly Dondokambey.

“Untuk kepentingan pimpinan Banggar, sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$ 500 ribu, Tamsil Linrung US$ 500, Olly Dondokambey US$ 500,” kata Novanto.

Penyerahan uang kepada para pimpinan Banggar DPR saat itu, jelas dia, berdasarkan laporan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang tersebut diserahkan kepada mereka oleh keponakannya bernama Irvanto Hendra Pambudi yang sempat menjabat Dirut PT Murakabi Sejahtera.

Baca juga: Setya Novanto, Dari Kasus Korupsi PON Riau hingga Dugaan Korupsi e-KTP

Sesuai pengakuan Andi, papar Novanto, selain pimpinan Banggar, dia juga memberikan uang untuk pimpinan Komisi II DPR RI, di antaranya Chairuman Harahap dan Ganjar Pranowo. “Untuk Komisi II, pak Chairuman sejumlah US$ 500 ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman,” terang Novanto.

Namun, Novanto mengaku sempat ragu, apakah benar Andi telah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada beberapa anggota dewan, sehingga dikonfirmasi langsung kepada Chairuman. Menurutnya, Chairuman membenarkan soal penyerahan uang tersebut.

“Saya terus terang saja Andi sampaikan waktu itu agak ragu. Tapi pada suatu hari saya ketemu Chairuman. Betul enggak penerimaan dari Andi, ya sudah diselesaikan US2 $200 ribu, terus Ganjar, ada untuk Ganjar. Ini yang disampaikan ke saya,” pungkasnya.

Sementara, dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiarto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencantumkan bahwa nama-nama di atas merupakan pihak yang menerima aliran dana e-KTP.

Sesuai surat dakwaan, Mekeng menerima US$ 1,4 juta, Olly US$ 1,2 juta, Tamsil US$ 700 ribu, Chairuman US$ 584 ribu dan Rp 26 milyar, dan Ganjar sejumlah US$ 520 ribu. Namun, mereka membantah saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan.*

COMMENTS