Atasi Persoalan TKI, Pemprov NTT Bentuk Satuan Tugas

Atasi Persoalan TKI, Pemprov NTT Bentuk Satuan Tugas

Pemprov NTT membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Satuan Tugas (satgas) yang akan menangani khusus persoalan TKI. (Foto: Gubernur NTT Frans Lebu Raya - Jpnn.com).

KUPANG, dawainusa.com Dalam rangka mengatasi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Satuan Tugas (satgas). Langkah Pemprov NTT ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

“Pertama kami sudah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan berbagai unsur terkait ada di dalamnya. Kedua kami sudah punya satuan tugas yang terus bekerja mencekal yang mau keluar secara ilegal,” ungkap Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Rabu (28/3).

Lebu Raya menerangkan, tujuan utama dibentuknya satgas ialah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik secara khusus bagi para calon TKI.

Baca juga: Melihat Banyak TKI NTT Pulang dengan Peti Mati, Ini Rencana Lebu Raya

Dengan demikian, tuturnya, mereka akan dengan mudah mengurusi hal-hal administratif seperti menyangkut status legal jika ingin bekerja di luar Indonesia.

“Hadirnya kantor satu atap ini untuk mendekatkan pelayanan bagi calon tenaga kerja karena keluhan-keluhan sebelumnya mengenai urusan dokumen ketenagakerjaan yang panjang dan berbelit-belit,” kata Lebu Raya.

Selain itu, ia juga mengatakan, untuk petugas satgas sendiri, nanti akan ditempatkan di setiap pintu keluar seperti di pelabuhan dan bandara. Hal itu dilakukan untuk memeriksa para TKI sebelum mereka keluar dari daerah.

Adapun satgas ini, demikian FLR, akan melibatkan Pemprov NTT, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi bersama unsur TNI dan Polri.

Fokus Perhatian Pemprov NTT

Adapun dua hal yang menjadi perhatian serius Pemprov NTT ialah pencegahan dan penanganan. Lebu Raya mengatakan, untuk pencegahan, Pemprov NTT akan selalu memastikan apakah para TKI pergi bekerja di luar daerah melalui prosedur legal atau tidak.

Sementara, untuk penanganan, jelas Lebu Raya, hal ini akan berfokus pada persoalan para warga ilegal yang sudah terlanjur keluar dari daerah.

Ia menerangkan, dalam waktu dekat, dirinya akan segera mengumpulkan semua kepala daerah di 22 kabupaten/kota di NTT dalam rangka melakukan pendataan warga yang bekerja di luar negeri.

Baca juga: Selama 9 Tahun TKI Asal NTT ini Hilang Komunikasi dengan Ibunya

Lebu Raya juga telah meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar memberikan wewenang yang memadai kepada setiap kepala daerah sampai pada tingkat desa untuk secara bersama-sama menangani persoalan TKI Ilegal.

“Pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama harus diberikan tanggung jawab untuk memantau dan mengarahkan masyarakat setempat agar ketika pergi bekerja harus dengan cara-cara yang legal sesuai prosedur yang ada,” pungkasnya.

Adapun Pemprov NTT, kata dia, tidak melarang para warga untuk bekerja di luar negeri. Asalkan hal itu harus dilakukan melalui prosedur legal. Hal ini sangat penting agar pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka.

Langkah Pemprov NTT Harus Disambut Baik

Langkah Pemprov NTT tersebut tentu mesti disambut baik mengingat persoalan TKI di NTT akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, beberapa bulan terakhir banyak TKI asal NTT yang meninggal dunia di negeri Jiran. Tercatat selama 2017, dari 69 jumlah TKI yang meningggal, 62 di antaranya berasal dari NTT.

“Catatan kami, dari 69 TKI yang meninggal di Malaysia tahun 2017, 62 orang dari NTT,” ungkap Konsulat Jenderal RI Iwansha Wibisono di ruang rapat Kantor Gubernur NTT, Selasa (20/3).

Baca juga: Sebulan Tidur di Luar Rumah Bersama Anjing, TKI Asal NTT Ini Meninggal

Sementara, untuk Maret 2018, catatan dawainusa.com, sudah ada tiga orang TKI NTT yang pulang dengan peti mati atau pulang dengan membawa penyakit yang berujung maut.

Adapun ketiga orang tersebut, yakni Nikolas Bunanaek yang meninggal di Rumah Sakit Umum WZ Johanes Kupang, Senin (19/3). Ia dirawat di Rumah Sakit tersebut sejak 10 hari lalu, yakni pada Kamis (8/3).

Selain itu, Milka Boimau yang meninggal pada Rabu (7/3) di Penang Malaysia dan Matius Seman asal kabupaten Manggarai Timur (Matim). Pria asal Desa Gurung Liwut, Matim ini meninggal akibat sakit jantung pada Senin (5/3).*

COMMENTS