Atasi Masalah TKI Ilegal, BP3TKI Gandeng Undana Kupang

Atasi Masalah TKI Ilegal, BP3TKI Gandeng Undana Kupang

Berdasarkan penjelasan Kepala BP3TKI Kupang Tato Tirang, kerja sama ini akan dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa Undana. (Ilustrasi TKI - ist)

KUPANG, dawainusa.com Dalam rangka mencegah dan mengatasi masalah praktik pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri, pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kupang melakukan kerja sama dengan pihak Universitas Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan penjelasan Kepala BP3TKI Kupang Tato Tirang, kerja sama ini akan dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa Undana. Dalam hal ini, jelas Tirang, para mahasiswa KKN akan diminta untuk melakukan sosialisasi terkait persoalan TKI ilegal ini kepada seluruh masyarakat di tempat mereka akan melakukan KKN.

Baca juga: Tokoh Agama di NTT Diminta Kerja Sama Atasi Persoalan TKI Ilegal

“Kerja sama sosialisasi pencegahan praktik pengiriman TKI ilegal ini memanfaatkan waktu kuliah kerja nyata mahasiswa Undana yang dilakukan setiap tahun di desa-desa pelosok di NTT,” jelas Tirang di Kupang, Rabu (18/4).

Oleh karena itu, Tirang mengatakan, setiap mahasiswa yang akan mengikuti KKN akan terlebih dahulu dibekali dengan materi atau pengetahuan terkait permasalahan TKI ilegal ini. Dengan itu, terang Tirang, mereka memiliki modal untuk menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat secara khusus yang berada di wilayah pedesaan.

Adapun pembekalan seperti ini, demikian Tirang, sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Saat itu, terdapat 1.700 mahasiswa Undana yang mendapat pembekalan materi atau pengetahuan tentang masalah TKI. Sementara pada 2018 ini, pembekalan serupa juga akan diberikan kepada lebih dari 2.000 mahasiswa yang mengikuti KKN pada Juli mendatang.

“Sudah tiga tahun kerja sama ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya konkret memerangi persoalan TKI ilegal di NTT,” jelas Tirang.

Kerja Sama dengan Tokoh Agama

Selain bekerja sama dengan pihak Undana, untuk mengatasi masalah TKI ilegal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT sendiri juga telah mengupayakan kerja sama dengan seluruh tokoh agama dan orang tua di daerah tersebut. Mereka meminta agar para tokoh agama dan orang tua di NTT dapat secara bersama mengatasi masalah ini.

“Pemerintah NTT minta supaya tokoh agama dan orang tua ikut berperan aktif di dalam mencegah TKI ilegal, sehingga tidak sekedar menuduh pemerintah kalau ada TKI yang meninggal,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bruno Kupok di Kupang, Rabu (18/4).

Baca juga: Selama 2017, Sebanyak 62 TKI Ilegal Asal NTT di Malaysia Meninggal Dunia

Menurut Bruno, setiap tokoh agama sebaiknya selalu memanfaatkan kesempatan seperti ketika menyampaikan kotbah untuk menyosialisasikan kepada para umat agar tidak menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Tokoh agama, lanjut Bruno, harus mampu mengajak setiap umat yang berniat bekerja di luar negeri agar dapat mengikuti prosedur yang resmi, yakni sesuai aturan hukum.

“Jangan menggunakan jalur tidak resmi karena sangat berisiko jika disebut sebagai pendatang haram, karena memasuki wilayah suatu negara tidak melalui prosedur resmi,” jelas Bruno.

Sementara itu, terang Bruno, peran para orang tua juga dapat dilakukan dengan harus ikut menjaga anak-anak mereka, dan tidak terbuai dengan iming-iming dari oknum-oknum yang bekerja merekrut tenaga kerja di desa-desa.

Pemerintah sendiri, demikian Bruno, akan selalu melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait masalah ini. “Jadi sudah saatnya, kita tidak perlu bicara di forum-forum seminar tetapi langsung ke desa-desa karena calon TKI tidak ada yang mendengar apa yang disampaikan di forum seminar tersebut,” ujar Bruno.

Selain itu, demikian Tirang, pihak BP3TKI juga telah membentuk Komunitas Keluarga Buru Migran (KKBM). Adapun KKBM ini tersebar di berabgai kabupaten seperti Rote Ndao, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang.

KKBM ini mendapatkan sosialisasi dan tugan untuk pencegahan dan pemberdayaan calon-calon TKI serta mengarahkan mereka agar dapat memanfaatkan prosedur resmi ketika hendak bekerja di luar negeri.

“KKBM ini juga membantu kami menginformasikan dan menyelesaikan masalah di daerah-daerah yang sulit dijangkau, mereka dikasih honor setiap bulan,” ungkap Tirang.

Pemprov NTT Bentuk Satuan Tugas

Selain melakukan berbagai hal di atas, pemerintah provinsi sendiri juga telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Satuan Tugas (satgas). Langkah Pemprov NTT ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

“Pertama kami sudah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan berbagai unsur terkait ada di dalamnya. Kedua kami sudah punya satuan tugas yang terus bekerja mencekal yang mau keluar secara ilegal,” ungkap Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Rabu (28/3).

Baca juga: Catatan Romo Magnis Soal TKI yang Ditembak Mati

Lebu Raya menerangkan, tujuan utama dibentuknya satgas ialah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik secara khusus bagi para calon TKI. Dengan demikian, tuturnya, mereka akan dengan mudah mengurusi hal-hal administratif seperti menyangkut status legal jika ingin bekerja di luar Indonesia.

“Hadirnya kantor satu atap ini untuk mendekatkan pelayanan bagi calon tenaga kerja karena keluhan-keluhan sebelumnya mengenai urusan dokumen ketenagakerjaan yang panjang dan berbelit-belit,” kata Lebu Raya.

Selain itu, ia juga mengatakan, untuk para petugas satgas ini ditempatkan di setiap pintu keluar seperti di pelabuhan dan bandara. Hal itu dilakukan untuk memeriksa para TKI sebelum mereka keluar dari daerah. Adapun satgas ini, demikian FLR, melibatkan Pemprov NTT, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi bersama unsur TNI dan Polri.*

COMMENTS