Antisipasi Korupsi Kepala Daerah, KPK Adakan Pembekalan Antikorupsi

Antisipasi Korupsi Kepala Daerah, KPK Adakan Pembekalan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Pembekalan Antikorupsi kepada para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Foto: Pasangan Cagub & Cawagub NTT - Republika)

KUPANG, dawainusa.com Dalam rangka mengatasi korupsi kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Pembekalan Antikorupsi kepada para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Kamis (3/5). Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Penasihat KPK Budi Santoso menerangkan, tujuan utama dari kegiatan ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah terkait bahaya dari praktik korupsi sehingg akemudian ketika terpilih menjadi kepala daerah, segala prilaku koruptif dapat diatasi.

Baca juga: Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

“Sasaran utama kegiatan ini untuk membangun perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi setiap pasangan calon kepala daerah,” jelas Santoso.

Menurut Santoso, kegiatan Pembekalan Antikorupsi ini sengaja dirancang dan diadakan karena sudah ada banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala daerah. Dengan pembekalan seperti ini, jelas Santoso, potensi adanya praktik korupsi di daerah dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini.

Korupsi Kepala Daerah

Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah memang menjadi salah satu masalah serius belakangan ini. KPK sendiri mencatat, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam praktik korupsi di seluruh daerah di Indonesia saat ini sudah ada 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakil bupati.

Santoso sendiri menerangakan sejumlah titik rawan korupsi di daerah oleh kepala daerah seperti dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: Antisipasi Korupsi, KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada di NTT

Titik-titik rawan lainnya, lanjut Santoso ialah dalam bidang perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, perekrutan, promosi, mutasi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

“Sehingga kegiatan ini untuk pencegahan sekaligus mengingatkan para calon kepala daerah untuk menghindari praktik-praktik korupsi dalam pemerintahannya di masing-masing daerah,” jelas Santoso.

Adapun kegiatan Pembekalan Antikorupsi tersebut diikuti oleh 42 pasangan calon kepala daerah. Semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut ialah mereka yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 di NTT.

Tentang Pilkada Serentak di NTT

Untuk diketahui, Pilkada serentak di NTT akan digelar pada 27 Juni 2018. Untuk Pilgub sendiri, sudah ada empat pasangan calon yang akan maju bertarung untuk merebut kursi kekuasaan dari masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya bersama wakilnya Alexander Benny Litelnoni yang akan berkhir pada Juli 2018.

Keempat calon yang maju dalam Pilgub tersebut ialah pasangan pertama, Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok yang diusung Gerindra dan PAN. Pasangan kedua, Benny Kabur Harman dan Benny Alexander Litelnoni yang diusung Demokrat, PKPI dan PKS.

Baca juga: Terkait Korupsi Cakeda, Perludem Minta KPK Segera Lakukan Proses Hukum

Pasangan ketiga, Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni yang diusung PDI Perjuangan dan PKB. Pasangan keempat, Victor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi yang diusung Golkar, Nasdem dan Hanura. Keempat pasangan calon tersebut akan merebut 3.874.006 suara.

Dari keempat pasangan tersebut, saat ini pasangan Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni sedang mendapatkan ‘lampu kuning’. Pasalnya, Marianus Sae yang juga masih berstatus sebagai Bupati Ngada sudah ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Januari lalu di salah satu hotel di Surabaya. Saat ini, ia sedang berada dalam tahanan KPK untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut.

Selain diadakan Pilgub, secara bersamaan juga akan diadakan pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten yang di antaranya, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.*

COMMENTS