Anggota DPRD NTT Akan Polisikan Ketua Umum PDI Perjuangan

Anggota DPRD NTT Akan Polisikan Ketua Umum PDI Perjuangan

Masa orang sekelas Megawati dan Frans Lebu Raya (Ketua DPD PDI-P NTT) tidak tahu etika berkomunikasi (mekanisme dan prosedur surat menyurat dalam partai). Harus diajari lagi terkait hal-hal teknis? (Foto: Dolvianus Kolo - Pos Kupang)

KUPANG, dawainusa.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) Dolvianus Kolo dipecat sebagai anggota PDI Perjuangan karena menolak mendukung Marianus Sae sebagai calon gubernur provinsi tersebut.

Dolvianus menerangkan, Surat Keputusan (SK) Pemecatan dan Pergantian Antarwaktu (PAW) sebagai anggota DPRD NTT diketahui memang sudah dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Akan tetapi, terang Dolvianus, sejauh ini ia sama sekali belum menerima surat pemecatan itu.

Ia mengatakan, pemecatan itu diketahuinya melalui media sosial atas usahanya sendiri untuk mendapatkan foto SK pemecatan. Karena itu, ia merasa dirugikan dengan tindakan tersebut dan hendak melaporkan semua pihak yang memiliki tanda tangan di dalam SK pemecatan itu termasuk Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri.

Baca juga: Tarik Dukungan untuk MS, Beranikah PDIP Tindak Kader yang Membangkang?

“Saya sesungguhnya sudah siap terima apa pun risikonya. Yang saya tidak terima itu, kenapa saya dipecat tapi surat pemecatan tidak dikasih ke saya. Masa saya tahu info pemecatan dari medsos. Info usulan PAW juga saya tahu dari medsos,” kata Dolvianus seperti diberitakan Kompas, Senin (16/4).

“Terhadap hal itu, saya juga akan laporkan ketua umum partai (Megawati Soekarno Putri) dan pihak-pihak yang sembunyikan surat pemecatan dan surat usulan PAW ke polisi,” ujar Dolvianus.

SK Pemecatan Harus Diterima Secara Langsung

Menurut Dovianus, seharusnya Surat Keterangan (SK) Pemecatan itu diterimanya secara langsung dan bukan diperolehnya dari media sosial. Karena itu, dengan tersebarnya SK Pemecatan itu di media sosial, ia menduga bahwa ada upaya dari pihak PDIP untuk mencemarkan nama baiknya di hadapan masyarakat.

Dolvianus menegaskan, keputusannya untuk tidak mendukung Marianus Sae merupakan hak pribadinya dan memang sudah disadarinya mengandung resiko besar seperti berupa pemecatan ini. Akan tetapi, ia menyanyangkan bahwa pihak PDIP melakukan pemecatan kepada dirinya itu melalui mekanisme yang dinilainya sama sekali tidak etis.

Baca juga: Pilgub NTT: Internal PDIP Retak, Demokrat Kian Solid

“Masa orang sekelas Megawati dan Frans Lebu Raya (Ketua DPD PDI-P NTT) tidak tahu etika berkomunikasi (mekanisme dan prosedur surat menyurat dalam partai). Harus diajari lagi terkait hal-hal teknis? Secepatnya akan saya laporkan ke Polda NTT. Saya lagi berkoordinasi dengan pengacara,” tegas Dolvianus.

Adapun terkait surat keterangan pemecatan dan PAW terhadap Dolvianus itu sudah dibenarkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT Nelson Matara. Meski begitu, Nelson juga enggan menjelaskan secara detail terkait pemecatan itu. “Betul Pak Dolvianus Kolo sudah dipecat dari Februari 2018 lalu,” tulis Nelson melalui pesan singkat.

Banyak Kader PDIP Beralih Dukungan

Pengusungan Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT memang menuai konflik di internal PDIP. Tidak hanya Dolvinus, penolakan untuk mendukung  Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT juga telah dilakukan oleh berbagai kader PDIP lainnya.

Dikabarkan, sejumlah kader dari partai belambang kepala banteng NTT tersebut banyak memilih berlabuh ke pasangan calon lain, yakni kepada calon gubernur Benny K. Harman (BKH) karena saat ini Marianus Sae dijerat status hukum atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Pasca Keputusan Megawati, Ray Fernandez Mundur Dari PDIP

“Perubahan peta dukungan di Pilgub NTT akibat ancaman hukuman 20 tahun penjara yang dihadapi Marianus Sae setelah menjadi tersangka Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK),” ujar Juru Bicara Masyarakat Flores Bersatu (MFB) Yulius Sebastian di Flores, NTT, Kamis (5/4) malam.

Bahkan, menurut Yulius, sejumlah kader PDIP di Timor dan Flores sudah menyatakan dukungan untuk BKH. “Sebenarnya, sebelumnya konflik sudah terjadi di PDIP ketika kader PDIP justru tidak dicalonkan oleh partainya sendiri sebagai cagub, dan malah memilih Marianus Sae. Sampai akhirnya, di pertengahan jalan Marianus tertangkap OTT KPK,” tutur Yulius.*

COMMENTS