Alokasi Dana Desa untuk NTT Pada 2018 Mencapai Rp2,5 Triliun

Alokasi Dana Desa untuk NTT Pada 2018 Mencapai Rp2,5 Triliun

Semua dana tersebut sudah diterima oleh setiap pemerintah kabupaten dan tinggal menunggu pencairan untuk kepentingan pembangunan di desa masing-masing. (Foto: Ilustrasi Dana Desa - Acehterkini)

KUPANG, dawainusa.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Flory Mekeng menyatakan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa untuk NTT tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,5 triliun.

“Dana tersebut untuk 3.026 desa yang tersebar pada 21 kabupaten di provinsi berbasis kepulauan ini,” jelas Mekeng di Kupang, Kamis (10/5).

Mekeng menjelaskan, alokasi dana desa untuk NTT tahun ini mengalami kenaikan apabila dibandingan dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya. Pada 2017, jelas Mekeng, alokasi dana desa untuk NTT sebesar Rp2,3 triliun sementara pada 2016 sebesar Rp1,8 triliun.

Baca juga: Di Maumere, Seorang Staf Desa Diciduk Unit Tipikor Polres Sikka

Semua dana tersebut, demikian Mekeng, sudah diterima oleh setiap pemerintah kabupaten dan tinggal menunggu pencairan untuk kepentingan pembangunan di desa masing-masing.

“Pencairan dana desa ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama 20 persen, dan tahap dua serta tahap tiga masing-masing 40 persen dari total dana yang dialokasikan untuk desa. Misalnya, ada desa yang mendapat alokasi anggaran Rp1 miliar, maka pada pengajuan pencairan tahap pertama hanya 20 persen atau Rp200 juta,” kata Mekeng.

Dengan dana desa tersebut, Mekeng berharap agar masing-masing pemerintah desa dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa tersebut, jelas Mekeng, akan terus diawasi oleh Aparat Pemeriksa Pengawasan Internal (APIP) yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Badan pengawasan ini, terang Mekeng, sudah dibekali dengan pedoman cara mengawasi pemanfaatan dana desa. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap pemerintah desa agar tidak menyalahgunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dana Desa untuk NTT: Harus Serahkan APBDes

Selain mengatakan demikian, Mekeng juga menerangkan dana desa untuk NTT tersebut sejauh ini belum dialokasikan ke setiap desa. Hal itu terjadi karena, ada beberapa desa yang sampai saat ini belum menyerahkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada pemerintah kabupaten. Sebab, jelas Mekeng, laporan APBDes itu sangat penting agar dana desa tersebut dapat ditransfer ke rekening milik desa.

“Desa yang belum menyerahkan APBDes kepada pemerintah kabupaten, otomatis dana desanya tidak bisa ditransfer ke rekening desa,” ungkap Mekeng.

Baca juga: Di NTT, Ribuan Desa Belum Mencairkan Dana Desa Tahap Kedua

Untuk diketahui, sejumlah desa di NTT dilaporkan hingga April 2018 belum mendapatkan transfer dana desa dari pemerintah kabupaten. Hal itu terjadi karena masing-masing desa tersebut tidak menyerahkan laporan APBDes kepada pemerintah kabupaten.

“Seharusnya paling lambat bulan Maret 2018 semua dana sudah ditransfer ke desa. Tapi kenyataannya masih ada desa yang belum. Ini bukti bahwa desa itu belum serahkan laporan APBDes ke kabupaten,” tutur Mekeng.

Kendala SDM

Adapun alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah desa ini sudah dilakukan selama tiga tahun. Hal ini merupakan salah satu wujud dari dibentuknya Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelolah potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk ke setiap desa di seluruh Indonesia. Misalnya, pada pemerintah pusat menganggarkan dana desa  sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta.

Pada 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan pada 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Baca juga: Di NTT, Ribuan Desa Belum Mencairkan Dana Desa Tahap Kedua

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Meski demikian, dalam kondisi faktual, realisasi dana desa tersebut masih kurang optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak desa di Indonesia masih belum mampu mengelolah dana tersebut dengan baik dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat desa.

Hal itu juga terjadi di berbagai desa di NTT. Mekeng mengatakan, masalah utama terjadinya ketidakoptimalan pemanfaatan dana desa tersebut ialah karena rendahnya sumber daya manusia (SDM). Selain masalah tersebut, Mekeng juga mengatakan, hal lain yang menyebabkan dana desa itu tidak terealisasi dengan baik ialah karena dalam pelaksaanaannya, dana desa tersebut seringkali dipakai untuk kepentingan yang sangat tidak sesuai dengan aturan.

Kondisi seperti itu, demikian Mekeng, mesti harus dievaluasi oleh pemerintah desa. Dengan itu, ia berharap agar pengelolahan dana desa yang sudah memasuki tahun ketiga ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun terkait desa yang belum mendapatkan transfer dana desa, Mekeng mengatakan, sejauh ini ia sendiri juga belum mengetahui secara persis berapa jumlahnya.*

COMMENTS