Aksi Pemberantasan Korupsi Dibuka oleh Tersangka, ICW: KPK Blunder

Aksi Pemberantasan Korupsi Dibuka oleh Tersangka, ICW: KPK Blunder

ICW menyoroti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi yang dibuka oleh tersangka KPK, Gubernur Jambi Zumi Zola. (Foto: Gubernur Jambi, Zumi Zola bersama salah satu Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif - Liputan6).

JAKARTA, dawainusa.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW). Sorotan itu terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi  yang dibuka Gubernur Jambi, Zumi Zola.

ICW menilai sangat ironis dan memalukan kegiatan pemberantasan korupsi justru dibuka oleh orang yang jelas-jelas telah ditetapkan tersangka oleh KPK sendiri. ICW menilai komisi anti rasuah itu melakukan blunder besar.

“Hal yang paling memalukan dan sangat ironis adalah kegiatan KPK ini dibuka dan dihadiri oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi yang berstatus sebagai tersangka dari KPK,” kata Koordinator (ICW ) Adnan Topan Husodo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/3),  seperti diberitakan CNN, Rabu (21/3).

Baca juga: KPK yakin Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka Tidak Akan Dipilih

Mengundang, apalagi membuka acara pemberantasan korupsi oleh tersangka, sambung Adnan, akan merusak citra KPK dan membuat tidak berjalannya fungsi pengawasan KPK. Sangat tidak masuk akal seorang tersangka korupsi membantu KPK untuk berperang melawan korupsi.

“Mengundang, apalagi meminta tersangka korupsi membuka acara dan melibatkannya dalam satu forum antikorupsi merupakan sebuah keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan di lingkup internal KPK. Sangatlah tidak mungkin tersangka atau pelaku korupsi akan sungguh-sungguh membantu KPK ataupun berperang melawan korupsi,” ungkap Adnan.

Adapun Zumi Zola merupakan tersangka korupsi  penerimaan gratifikasi sebesar Rp6 miliar terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.  Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu ditetapkan tersangka pada 21 Januari 2018 lalu.

Periksa Panitia Aksi Pemberantasan Korupsi

ICM melihat persoalan itu bukan persoalan sederhana yang bisa diselesaikan dengan minta maaf atau dimaklumkan begitu saja. Pasalnya, aturan dalam Pasal 37 UU KPK yang mengatur larangan pegawai KPK berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK.

Pelanggaran Pasal 37 ini, kata peneliti ICW Emerson Yuntho, bisa dipenjara selama lima tahun. Hal ini tercantum dalam  Pasal 66 UU KPK jika pelanggaran dilakukan terhadap Pasal 37 tersebut.

Baca juga: KPK Sebut 90% Kepala Daerah Jadi Tersangka

Selain itu, tambah Emerson, penanggungjawab acara tersebut melanggar kode etik KPK. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, khususnya Nilai-Nilai Integritas Angka 12.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Emerson meminta KPK untuk memeriksa pegawai terkait. “KPK juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut atas dugaan melanggar undang-undang dan Peraturan Kode Etik di KPK,” pungkasnya.

KPK Terima Kritikan ICW

Lembaga anti rasuah itu mengaku menerima kritikan yang dilayangkan ICW tersebut. ICW selama ini telah menjadi mitra baik KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

“Terkait dengan Jambi, kegiatan pada 20-23 Maret 2018 adalah rangkaian kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu sebelumnya, sejak November 2017. Kalau kemudian kegiatan tadi dikritik karena ada kehadiran Gubernur Jambi, kami hargai kritik tersebut,” ujar Febri.

Baca juga: Fadli Zon: KPK Harus Hati-hati Tersangkakan Calon Kepala Daerah

Menurut dia, KPK tidak akan memeriksa pegawai KPK yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Karena pegawai tersebut hanya menjalankan tugas dan pihaknya memastikan tidak hubungan langsung dengan Zumi Zola, yang kemudian menjadi soal dalam acara tersebut.

Untuk Zumi Zola, lanjut Febri, KPK juga memastikan prosesnya terus berjalan, baik di proses penyidikan maupun persidangan. Pemeriksaan saksi dan tersangka juga masih dilakukan.

“Tersangka sudah dua kali kami panggil, tergantung kebutuhan penyidikan. Tapi KPK punya kewajiban memperbaiki sistem yang ada agar KPK tidak dikatakan berhenti hanya melakukan tindakan hukum di penindakan, tapi pencegahan juga,” kata mantan peneliti ICW itu.*

COMMENTS