Ahli Agama NU: HTI Menganggap Demokrasi Itu Paham Kafir

Ahli Agama NU: HTI Menganggap Demokrasi Itu Paham Kafir

Ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) KH Ahmad Ishomuddin menegaskan, organisasi Hizbut Tahrir Internasional (HTI) secara mendasar menganggap Demokrasi itu paham kafir. (Ilustrasi - Media Indonesia)

JAKARTA, dawainusa.com – Ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) KH Ahmad Ishomuddin menegaskan, organisasi Hizbut Tahrir Internasional (HTI) secara mendasar menentang prinsip-prinsip demokrasi.

Hal tersebut disampaikannya ketika hadir sebagai ahli agama dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (15/3).

Ishomuddin menjelaskan, dalam pandangan HTI, demokrasi ialah sebuah paham yang kafir karena hukum-hukum yang dilahirkannya tidak bersumber pada Allah, melainkan berdasarkan rumusan yang dibuat oleh manusia.

Baca juga: HTI Dukung PBB: Syariat Islam Ditegakkan, Rezim Jokowi Harus Diganti

“Menurut Hizbut Tahrir, dalam negara Daulah Islamiyah tidak boleh ada paham selain bersumber dari akidah Islamiyah. Negara tidak diperkenankan mengadopsi paham demokrasi karena tidak bersumber dari sumber akidah Islamiyah, dan paham demokrasi dianggap kafir karena pokok penyusunan perundang-undangan dalam demokrasi disusun oleh manusia, bukan oleh Allah,” jelas Ishomuddin dengan merujuk pada buku berjudul Hizbut Tahrir terbitan Lebanon.

Berdasarkan berbagai buku yang pernah dibaca oleh Ishomuddin, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bagian dari organisasi Hizbut Tahrir Internasional, yakni sebuah partai pembebasan yang memiliki agenda menegakkan kembali Daulah Islamiyah.

Lebih lanjut, Ishomuddin juga menjelaskan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hukum Islam. Ia menegaskan, NKRI sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam NKRI umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah keagamaannya serta dapat berdakwah mengenai ajaran Islam.

NKRI, demikian Ishomuddin, merupakan sebuah konsensus kebangsaan yang sah dan final. Karena itu segala bentuk upaya untuk menghancurkan NKRI seperti dengan cara yang dilakukan HTI merupakan perbuatan yang mengkhianati konsensus nasional itu.

Untuk itu, tegas Ishomuddin, negara tidak boleh kompromi terhadap HTI. Baginya, negara mesti menindak tegas terhadap kelompok ini dengan cara membubarkannya.

HTI Akan Masuk Dalam Politik Elektoral

Organisasi HTI ini memang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Akan tetapi, organisasi terlarang ini tidak menerima keputusan tersebut dengan menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: HTI: Rekayasa Penggagalan PBB Sangat Kentara

Selain itu, organisasi ini juga masih berani menunjukkan diri di ruang publik Indonesia. Bahkan mereka dengan terang akan tetap melakukan berbagai aksi politis untuk merebut kekuasaan di NKRI ini.

Pada Rabu lalu misalnya, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengungkapkan, mereka telah bersepakat untuk mengikuti pemilihan legislatif (pileg) pada Pemilu 2019 nanti.

Dalam Pemilu tersebut, HTI berencana akan bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibesut oleh Yusril Ihza Mahendra dengan agenda utama untuk memperjuangkan aspirasi umat dan tegaknya syariat Islam.

“Tentu sudah ada kesepahaman kedua belah pihak antara HTI dan PBB. Jadi di atas aspirasi umat dan tegaknya syariah Islam kita bisa sepaham dan berjalan,” tutur Ismail dilansir CNNIndonesia, Rabu (14/3).

Rencana HTI untuk masuk dalam politik praktis juga telah disinggung oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, ia mengaku telah berulang kali mengajak anggota HTI untuk terjun ke politik elektoral.

Adapun selama ini, HTI dikenal sebagai organisasi yang anti terhadap pemilu. Menurut mereka, pemilu merupakan produk demokrasi barat sehingga tidak patut diikuti.

Yusril mengatakan, kerap menjelaskan kepada anggota HTI bahwa keikutsertaan dalam politik dapat membuat HTI menjadi kuat. Sebaliknya, ketika HTI tidak berafiliasi dengan elemen politik seperti partai, maka akan mudah menjadi bulan-bulanan berbagai pihak termasuk pemerintah.

Rezim Jokowi Harus Diganti

Selain hendak masuk di parlemen melalui Pemilu 2019, HTI juga memiliki rencana untuk menggulingkan rezim Jokowi. Hal tersebut, kata Ismail, akan dilakukan dengan cara tidak memilih kembali Jokowi pada Pilpres nanti.

Alasan mereka menolak Jokowi, demikian Ismail, ialah karena ia adalah seorang pemimpin yang anti kepada ulama, mendukung pembubaran ormas Islam, melakukan kriminalisasi terhadap ulama, dan mendukung penista Alquran dan Islam.

Baca juga: Terkait Korupsi Cakeda, Perludem Minta KPK Segera Lakukan Proses Hukum

“Jadi rezim Jokowi jangan sampai berkuasa lagi,” tutur Ismail.

Kendati demikian, Ismail mengatakan HTI belum mau terlibat di dalam penentuan nama capres yang sesuai dengan aspirasi perjuangan umat Islam tersebut.

Termasuk dengan rencana gerakan nasional penyelamat fatwa (GNPF) ulama dan presidium alumni 212 yang akan menggelar konvensi capres penantang Jokowi.*

COMMENTS