Ada Sinyal Ditinggal Gerindra, PKS Buka Peluang Gabung ke Jokowi

Ada Sinyal Ditinggal Gerindra, PKS Buka Peluang Gabung ke Jokowi

Meskipun sebelumnya mesra dengan Gerindra, melihat suhu politik akhir-akhir ini, tak menutup kemungkinan PKS buka peluang gabung ke Jokowi. (Foto: Prabowo Subianto - ist

JAKARTA, dawainusa.com Partai Gerindra dan Demokrat intens menjalin komunikasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2019. Isu kedua partai besar itu akan berkoalisi pun semakin kuat.

Demokrat sendiri sejak awal memberikan sinyal positif soal itu namun ada syarat. Syarat tersebut adalah kader Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus menjadi pendamping (Cawapres) Prabowo. Di luar syarat itu koalisi agaknya sulit terbentuk.

Di sisi lain, PKS, partai yang sejak awal kelihatan mesrah dengan Gerindra juga mengajukan syarat untuk berkoalisi dengan Gerindra. PKS telah menyodorkan sembilan nama sebagai cawapres Prabowo.

Baca juga: Manuver Para Ketua Umum dan 6 Poin Kesepakatan Koalisi

Sama dengan Demokrat, jika Prabowo tidak memilih satu dari sembilan nama tersebut sebagai cawapres, maka koalisi mustahil akan terjadi.

Namun jika melihat geliat Gerindra akhir-akhir ini, kecenderungan untuk berkoalisi dengan Demokrat tampaknya lebih mungkin ketimbang bersama PKS. Hal ini cukup beralasan jika dilihat dari kalkulasi politik di mana elektabilitas AHY lebih tinggi dari sembilan nama yang disodrokan PKS.

Hal lain adalah Prabowo semakin mesrah dengan SBY pasca komunikasi politik antara keduanya terjalin. Bahkan sebagaimana kedua petinggi partai itu dijadwalkan bertemu lagi untuk pematangan koalisi.

Bagaimana dengan PKS?

Wasekjen PKS Abdul Hakim mengatakan, sejak awal partainya memang memprioritaskan untuk berkoalisi dengan Prabowo dan Gerindara. Namun melihat suhu politik akhir-akhir ini, tak menutup kemungkinan bila ada peluang lain yang lebih baik termasuk dengan Jokowi sekalipun.

“Tunggu tanggal main berikutnya. Dinamika politik sangat-sangat dinamis,” kata Hakim di Jakarta, Senin (23/7).

Sementara itu, mengenai sosok AHY, apakah lebih baik dari jagonya yakni Aher dan Salim Segaf, PKS tak mau mengomentari. Menurut dia, setiap parpol berhak mengajukan para kader terbaiknya dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Saat Natalius Pigai Berdebat Panas dengan Keluarga Ngabalin

Namun hingga hari ini, sikap PKS tetap menyodorkan kadernya untuk menjadi cawapres Prabowo. Dia kukuh tak ingin merubah pendirian untuk mendapatkan posisi kursi cawapres tersebut. “Semuanya bisa dikomunikasikan. PKS punya kewajiban perjuangkan kadernya,” katanya.

Apabila kesepakatan soal itu tetap menemui jalan buntu, Hakim mengatakan, masih banyak alternatif lain untuk menentukan langkah poltik PKS. Hal itu katanya bukan sesuatu yang mustahil. Perkembangan satu dua hari ke depan yang akan menentukan arah dukungan PKS.

Hakim menambahkan, saat ini dinamika politik jelang pendaftaran capres cawapres di KPU pada 4 Agustus nanti sangat dinamis. Terlebih masih ada yang melakukan gugatan terhadap aturan presidential threshold di UU Pemilu.

Dia yakin, jika ambang batas capres 20 persen dihapuskan, maka akan banyak poros yang terbentuk. Tak hanya koalisi Jokowi dan Prabowo saja.

Gerindra Terbuka

Sebelumnya, manuver PKS untuk meninggalkan Gerindara oleh sejumlah faktor, termasuk wacana membentuk poros ketiga tanpa Gerindra sampai ke telinga Prabowo.

Merespons hal itu, Prabowo ternyata terbuka dengan kemungkinan PKS batal berkoalisi dengan Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut PKS punya hak menentukan koalisi di Pilpres.

Baca juga: Deretan Nama Pendukung Jokowi yang Mengisi Kursi BUMN

“Loh ini kan demokrasi, ya semua punya hak politik,” ucap Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (13/7).

Prabowo menyebut, Gerindra juga terbuka dengan segala kemungkinan koalisi di Pilpres 2019. Tidak hanya dengan PKS atau PAN. Gerindra beberapa hari terakhir bahkan intens dengan Partai Demokrat.

“Saya kira begini, ini kan proses demokrasi, demokrasi ya seperti ini. Komunikasi, negosiasi, mencari solusi, tidak ada masalah. Ya inilah demokrasi, demokrasi harus ketemu orang,” pungkasnya.*